Nawawi: Pernyataan Firli Bahuri soal Presidential Threshold Bukan Kajian KPK

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango menyebut pernyataan Ketua KPK Firli Bahuri soal presidential threshold 0 persen bukan kajian lembaganya. Menurut Nawawi, hal itu merupakan pandangan pribadi Firli.

"Omongan Pak Firli itu merupakan pendapat atau argumen yang bersangkutan pribadi. Bukan merupakan hasil kajian kelembagaan KPK," ujar Nawawi dalam keterangannya, Rabu (15/12/2021).

Meski demikian, Nawawi menghormati cara pandang pribadi Firli Bahuri yang mendukung presidential threshold 0 persen. Menurut dia, pandangan Firli harus dihormati sebagai warga negara Indonesia.

Namun begitu, menurut Nawawi, dari pada menyinggung soal presidential treshold, lebih baik menelaah sistem penyelenggaraan pemilu yang rentan terjadinya tindak pidana korupsi.

"Bagi saya sendiri, mungkin yang lebih pas ditelaah dan bersinggungan dengan isu pemberantasan korupsi yang memang menjadi tupoksi KPK bukan soal presidential threshold, tapi kepada sistem penyelenggaraan pemilu, pilkada, pilpres, dan pileg yang berbiaya tinggi dan senyatanya menjadi sumber potensi perilaku korupsi," kata Nawawi.

"Materi yang ini yang mungkin KPK bisa ikut berperan melakukan kajian-kajian dan selanjutnya merekomendasikan kajian tersebut kepada pemerintah dan DPR," Nawawi menandaskan.

Sebelumnya, Firli Bahuri mendukung presidential threshold 0 persen. Menurut Firli, presidential threshold 0 persen bisa meminimalisasi perilaku koruptif oleh penyelenggara negara.

Dukungan Firli terhadap presidential threshold 0 persen lantaran dirinya mendapatkan data terkait besarnya modal politik dalam menghadapi tahun pemilu.

"Pada konteks ini maka saya berpendapat bahwa jika presidential threshold 0% bisa membuat mahar politik parpol hilang dan biaya kampanye murah, sehingga pejabat terpilih lebih leluasa bekerja baik, ketimbang mikir korupsi untuk balik modal dan balas budi donatur, kenapa tidak presidential threshold ini 0%," kata dia dalam keterangannya, Rabu (15/12/2021).

Meski menyatakan dukungan terhadap presidential Threshold, Firli memastikan bukan lantaran dirinya ingin masuk dalam ranah politik. Dia menegaskan sebagai pimpinan lembaga antikorupsi, dirinya berharap Indonesia bisa bersih dari praktif korupsi.

"Pendapat saya, bukan berarti saya memasuki ranah politik. Sekali lagi saya tegaskan bahwa saya tidak memasuki ranah kamar politik atau kamar kekuasaan yudikatif. Saya hanya ingin Indonesia bebas dan bersih dari praktik korupsi," kata dia.