Wanti-Wanti Jokowi Jelang Pemilu 2024

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta jajaran menteri dan para kepala lembaga negara untuk fokus bekerja di tugas masing-masing meski persiapan Pemilu 2024 semakin dekat.

"Berkaitan dengan tahapan Pemilu 2024 yang sudah akan dimulai pertengahan tahun ini, saya juga minta menteri, kepala lembaga agar fokus betul-betul bekerja di tugasnya masing-masing," kata Jokowi saat memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Negara Jakarta, Senin (9/5/2022).

Dia menekankan agenda-agenda strategis nasional yang menjadi prioritas bersama harus terselenggara dengan baik. Jokowi ingin Pemilu 2024 berjalan dengan baik dan tanpa ada gangguan.

"Agenda-agenda strategis nasional yang menjadi prioritas kita bersama betul-betul bisa kita pastikan terselenggara dengan baik, Pemilu terselenggara dengan baik, lancar, dan tanpa gangguan," ujar Jokowi.

Sementara Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani mengatakan, seorang menteri harus maksimal dalam membantu agenda dan kerja presiden. Dia mengingatkan para menteri tidak memanfaatkan posisinya untuk kepentingan pribadi.

Terlebih, kata dia, seorang menteri bukan hanya memiliki kewenangan yang besar dari undang-undang. Namun, para menteri juga dipilih langsung serta mendapatkan kepercayaan dari presiden.

"Sudah sepatutnya, oleh karena itu, posisi menteri dipergunakan semaksimal mungkin untuk membantu jalannya agenda presiden demi kemajuan negara dan kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan yang sifatnya pragmatis dan personal bahkan mengarah ke konflik kepentingan," kata Jaleswari kepada wartawan, Selasa (10/5/2022).

Dia menyampaikan, terdapat beberapa dimensi untuk melihat posisi menteri. Merujuk pada UU Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara, menteri dapat dipahami sebagai pembantu presiden.

Adapun pengangkatan dan pemberhentiannya menteri dilakukan oleh presiden dan dalam derajat tertentu bergantung sepenuhnya pada prerogatif Presiden. Sehingga, para menteri harus patuh terhadap agenda presiden.

"Oleh karenanya, sudah sepatutnya menteri patuh dan tegak lurus untuk disiplin dalam menjalankan agenda-agenda presiden," kata dia.

Jaleswari menuturkan apabila merujuk pada UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menteri juga dapat dipahami kapasitasnya sebagai pejabat pemerintahan. Dengan begitu, ada beberapa hal yang harus dipatuhi para menteri dalam menjalankan tugas.

"Termasuk larangan menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan manakala terdapat potensi konflik kepentingan, di mana spektrumnya latar belakangnya pun cukup luas termasuk terkait kepentingan pribadi," tutur Jaleswari.

Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily menyatakan Ketum Golkar yang juga Menko Perekonomian Airlangga Hartanto pasti akan menjalankan tugasnya untuk fokus di Kemenko Perekonomian.

“Selama ini Pak Airlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian tidak pernah melepaskan tanggungjawabnya dalam menjalankan tugasnya dalam memulihkan ekonomi nasional. Bahkan saat ini, melalui koordinasi yang dilakukan ekonomi Indonesia tumbuh 5,01%. Pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di atas rata-rata ekonomi global,” kata Ace saat dikonfirmasi, Selasa (10/5/2022).

Ace mengklaim, Airlangga sangat paham tugasnya sebagai pembantu presiden sehingga tidak akan lalai menjalankan tugas meski harus juga menjalankan tugas di partai Golkar.

“Pak Airlangga sangat mengetahui bagaimana beliau menjalankan tugas-tugas kenegaraan dan tugas-tugas kepartaian dalam upaya menaikan elektabilitas partai dan capres,” kata dia.

Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menjamin Prabowo akan fokus bekerja sebagai menteri pertahanan. Dasco mengatakan, selama menjadi menteri, Prabowo tidak pernah melakukan kampanye atau politik pencitraan.

"Karena menteri dari partai Gerindra saya pikir tidak melakukan kampanye maupun pencitraan. Selama ini kalau menteri pertahanan, pak Prabowo sebagai pembantu presiden fokus membantu kerja kerja dari presiden dan tidak pernah melakukan kampanye," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/5).

Prabowo melakukan safari selama Idulfitri juga bukan hal yang spesial. Dasco menegaskan safari Prabowo merupakan hal wajar dalam rangka hari raya lebaran.

"Kemudian soal Idulfitri saya pikir adalah wajar kalau kemudian Pak Prabowo mengadakan halal bihalal bersafari ke tokoh masyarakat pada saat Idulfitri, dan itu hal biasa dan tidak perlu diperdebatkan," katanya.

Ia menegaskan safari Prabowo selama lebaran tidak ada kaitan dengan jabatannya sebagai menteri pertahanan. Sehingga tidak ada konflik kepentingan.

"Saya pikir kalau kemudian konflik kepentingan dikaitkan dengan safari ramadhan saya pikir terlalu naif ya," katanya.

Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid, mengaku sepakat dengan pernyataan Jokowi.

Menurutnya, apabila menteri gagal fokus terhadap tugas di kementerian lantaran berniat maju capres 2024, maka sebaiknya menteri tersebut mundur dari kursi jabatan menteri.

“Etikanya sih mundur, itu lebih gentle. Kecuali enggak peduli dengan etika,” kata Jazilul saat dikonfirmasi, Selasa (10/5/2022).

Jazilul menyebut sudah saatnya para menteri fokus bekerja, sebab target dari presiden semakin berat dna waktu semakin mepet. “Kami dukung perintah Presiden Jokowi, agar para menterinya fokus bekerja sesuai target dan bidang tugasnya, sebab keadaan kedepan makin sulit. Saatnya bekerja keras untuk Presiden,” ujar dia.

Wakil Ketua MPR itu meminta presiden tidak memberi keringanan menteri yang terus “kampanye” terselubung dan membuat tugas di kementerian kedodoran.

“Jangan biarkan kalau ada menteri yang genit tebar pesona nyapres, padahal kerjanya kedodoran dan minim prestasi,” katanya.

“Kami menghargai hak politik para menternya untuk mencalonkan diri jadi presiden atau apapun namun jangan gunakan fasilitas dari jabatan menterinya untuk kampanye dirinya,” pungkas dia.