Golkar Siap Kerja Sama dengan PAN Jika Bergabung di Kabinet Jokowi

Airlangga mengaku belum mendapat bocoran soal reshuffle kabinet. Airlangga juga tak mengetahui apakah PAN akan masuk ke kabinet Indonesia Maju.

oleh Lizsa Egeham diperbarui 13 Jun 2022, 17:07 WIB
Diterbitkan 13 Jun 2022, 17:07 WIB
Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto, dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) di Sentul, Bogor, Jumat (3/6/2022) (Liputan6.com/Achmad Sudarno)
Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto, dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) di Sentul, Bogor, Jumat (3/6/2022) (Liputan6.com/Achmad Sudarno)

 

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengaku siap bekerja sama dengan Partai Amanat Nasional (PAN) apabila nantinya masuk ke kabinet Indonesia Maju. Hal ini menyusul isu reshuffle atau perombakan kabinet pada 15 Juni 2022.

Adapun PAN bersama Golkar dan PPP saat ini membentuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Airlangga mengaku siap bekerja sama dengan PAN baik di dalam maupun luar kabinet.

"Kalau di luar kabinet siap. Dengan semua pun siap. Kalau kabinet kan harus kompak," jelas Airlangga kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (13/6/2022).

Dia mengaku belum mendapat bocoran soal reshuffle kabinet. Airlangga juga tak mengetahui apakah PAN akan masuk ke kabinet Indonesia Maju.

"Itu mungkin ditanyakan Bapak Presiden. Bukan domain partai politik," ucap dia.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menyatakan pihaknya belum mendapatkan pemberitahuan resmi dari Istana terkait kabal bakal adanya reshufflekabinet pada Rabu, 15 Juni 2022.

"Kami juga sudah mendengar dari teman-teman media tanggal 15 Juni akan ada reshuffle, nah berhubung itu datang dari teman media ya tentu kami tidak bisa mengkonfirmasi, apalagi dalam hal ini belum ada pemberitahuan secara resmi kepada PAN," ujar Eddy kepada wartawan, Senin (13/6/222).

 

Hargai Pilihan Jokowi

PAN, menurut Eddy, menghormati hak prerogatif Presiden Joko Widodo untuk menentukan siapa yang duduk di kursi pembantunya.

"Kami melihat bahwa hal ini merupakan kembali lagi hak prerogatif presiden, kedaulatan sepenuhnya untuk melakukan reshuffle itu ada di tangan presiden, sehingga kami dalam hal ini adalah pihak yang tentu menghormati hak prerogatif tersebut," kata dia.

Terkait kabar dirinya akan diutus PAN menjadi menteri apabila ada jatah dari Jokowi, Eddy mengaku enggan berandai-andai. Ia menyebut kewenangan menunjuk kader PAN sebagai menteri berada di tangan Ketua Umum Zulkifli Hasan.

"Sekali lagi kalau bicara soal penempatan kader PAN, di kabinet atau di mana pun, ada di ketum, bukan di sekjen," pungkasnya.

Infografis Manuver Koalisi Indonesia Bersatu, Konsolidasi Jelang Pemilu 2024. (Liputan6.com/Trieyasni)
Infografis Manuver Koalisi Indonesia Bersatu, Konsolidasi Jelang Pemilu 2024. (Liputan6.com/Trieyasni)
Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya