Soal Rencana Kenaikan Harga BBM, Jokowi: Harus Diputuskan dengan Hati-hati

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi angkat bicara soal rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis pertalite. Jokowi menyebut kenaikan harga BBM harus diputuskan dengan hati-hati karena menyangkut hajat hidup orang banyak.

"Ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Jadi semuanya harus diputuskan dengan hati-hati," kata Jokowi kepada wartawan di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta, Selasa (23/8/2022).

Menurut dia, pemerintah melakukan kalkulasi dampak kenaikan harga BBM. Jokowi tak mau kenaikan BBM nantinya menurunkan daya beli masyarakat dan konsumsi rumah tangga.

"Dikalkulasi dampaknya, jangan sampai dampaknya menurunkan daya beli rakyat, menurunkan konsumsi rumah tangga," jelasnya.

"Harus dihitung juga menaikkan inflasi yang bisa menurunkan pertumbuhan ekonomi semuanya. Saya suruh menghitung betul hitung betul sebelum diputuskan," sambung Jokowi.

Sebelummya, Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal mengumumkan rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pekan depan. Hal ini menjawab berbagai sinyal kenaikan harga BBM yang telah diberikan pemerintah sejak pekan lalu karena harga minyak dunia yang terus merangkak naik.

"Minggu depan, Presiden akan umumkan mengenai apa dan bagaimana kenaikan harga (BBM)," kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Pandjaitan, di Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat 19 Agustus 2022.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Menko Luhut mengatakan Presiden Jokowi sudah berulang kali memberikan sinyal keuangan negara tidak mungkin terus menahan lonjakan harga minyak dunia. Dibandingkan harga BBM dengan negara lain, harga di Indonesia menjadi yang paling murah di antara negara kawasan.

"Presiden sudah mengindikasikan kita tidak mungkin pertahankan terus demikian karena BBM kita harganya termurah di kawasan dan itu beban buat APBN kita," kata Menko Luhut.

Hingga kini pemerintah telah mengalokasikan anggaran subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp 502 triliun. Salah satunya untuk menahan harga BBM tetap rendah. Angka tersebut dianggap membebani APBN tahun 2022.

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS