Investor Asing Mulai Masuk IKN, Bakal Dapat Perlakuan Istimewa?

DPR Minta Sri Mulyani Perintahkan Pejabat Kemenkeu Klarifikasi Kekayaan

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah turut menyoroti kasus pamer harta (flexing) yang dilakukan sejumlah keluarga dan pegawai Ditjen Pajak serta Ditjen Bea Cukai Kemenkeu.

oleh Delvira Hutabarat diperbarui 01 Mar 2023, 15:19 WIB

Diterbitkan 01 Mar 2023, 15:19 WIB

Menkeu Sri Mulyani Beberkan Perubahan Pengelompokan/Skema Barang Kena Pajak

Menkeu Sri Mulyani bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/3/2021). Rapat membahas konsultasi terkait usulan perubahan pengelompokan/skema barang kena pajak berupa kendaraan bermotor yang dikenai PPnBM. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah angkat bicara terkait kasus pamer harta (flexing) yang dilakukan keluarga mantan pegawai pajak Rafael Alun Trisambodo (RAT) hingga soal keberadaan klub motor gede (moge) di Ditjen Pajak dan Bea Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Menurut Said, publik perlu mencari informasi yang berimbang terkait kasus flexing di Kemenkeu.

“Bukankah selama ini Menteri Keuangan telah menjatuhkan banyak sanksi terhadap para pegawai di Kemenkeu karena terbukti melakukan fraud. Sebagaimana yang disampaikan Menteri Keuangan, Kemenkeu pada tahun lalu Kemenkeu menerima 185 pengaduan fraud oleh pegawai Kemenkeu, dan 96 di antaranya telah dijatuhi hukuman,” kata Said pada wartawan, Rabu (1/3/2023).

Untuk mengembalikan kepercayaan publik, Said meminta Menkeu Sri Mulyani memerintahkan para pejabat tinggi di Kemenkeu untuk segera mengklarifikasi harta kekayaannya ke Aparat Penegak Hukum (APH).

“Kasus flexing oleh keluarga RAT telah merambah ke mana mana. Kini sorotan terhadap gaya hidup mewah ke sejumlah pejabat di Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai. Publik memang berhak melakukan kontrol, dan berhak bertanya atas situasi yang mereka anggap ganjil. Untuk menjawab keraguan publik ini, ada baiknya Menkeu Sri Mulyani memobilisir para pejabat tinggi di Kemenkeu untuk klarifikasi kekayaannya ke aparat,” kata dia.

Pegawai Ditjen Pajak dan Bea Cukai Diharap Terus Bekerja Keras

Pemerintah Peroleh Pajak Rp2,48 Triliun dari Program PPS

Wajib pajak mencari informasi mengenai Program Pengungkapan Sukarela (PPS) di kantor pelayanan pajak pratama di Jakarta, Senin (7/3/2022). Ditjen Pajak Kementerian Keuangan mencatat bahwa hingga Senin (7/3/2022), terdapat 19.703 wajib pajak yang mendaftar program PPS. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Namun begitu, Politikus PDIP ini berharap para pegawai Kemenkeu, khususnya Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai terus bekerja keras, walau tengah jadi sorotan publik.

Said meminta Kemenkeu membuktikan kinerja penerimaan perpajakan tetap cemerlang, tidak mengalami shortfall.

“Tingkatkan kemudahan layanan para tax payer. Kerja yang hebat ini akan meruntuhkan keraguan publik. Saya yakin dengan serangkaian langkah-langkah di atas, persepsi publik terhadap Kemenkeu akan kembali pulih, dan menjadikan seluruh jajaran Kemenkeu makin matang sebagai bagian dari abdi negara,” pungkasnya.

Lanjutkan Membaca ↓