Menteri Pigai Kenalkan Diri di DPR: Saya Dulu Tukang Parkir di Kalibata

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai cerita tentang rekam jejaknya dulu sebelum menjadi pembantu presiden. Hal itu disampaikan Pigai saat memperkenalkan diri dalam rapat perdana dengan mitra kerjanya Komisi XIII DPR RI.

Pigai mengaku sempat menjadi tukang parkir di Departemen Tenaga Kerja daerah Kalibata, Jakarta. Bahkan, Pigai bukan sosok yang sering membaca.

"Saya mungkin tidak terlalu banyak membaca ya, bahan-bahan yang disediakan oleh kami ya, karena saya sendiri berasal dari tukang parkir Pak dulu di Depnakertrans, Transmigrasi, Kalibata itu, saya tukang parkir, juru parkir," kata Pigai kepada pimpinan dan anggota Komisi XIII DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10).

Setelahnya, Pigai menjadi karyawan honorer hingga mendaftar CPNS. Dia sempat menjadi staf khusus jabatan struktural, pimpinan Komnas HAM, hingga akhirnya kini menjadi Menteri HAM pemerintahan Prabowo Subianto.

"Setelah itu jadi honor, sesudah honor jadi CPNS, CPNS jadi PNS jadi staf antar-antar surat fotokopi. Jadi staf khusus, dapat jabatan struktural fungsional. Jadi pimpinan Komnas HAM, sekarang Menteri," tuturnya.

Dengan pengalamannya itu, ia merasa punya pengalaman untuk memimpin Kementerian HAM. Pigai memastikan bahwa ia memahami penataan organisasi kelembagaan.

"Oleh karena itu, penataan organisasi kelembagaan saya sudah pasti punya pengalaman," pungkasnya.

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menghadiri rapat perdana bersama Komisi XIII DPR RI, pada Kamis (31/10/2024).

Pigai menyampaikan penjelasan dan alasan pihaknya mengusulkan anggaran Rp 20 triliun. Ia menyebut, baru program sosialisasi saja sudah menghabiskan Rp 8,3 triliun.

“Dari 283 ribu kelompok yang basisnya di pedesaan, 1 kelompok atau satu wilayah saja kita kasih Rp 100 juta maka Rp 8,3 triliun, itu untuk sosialisasi masyarakat lokal dan basis bawah,” kata Pigai dalam rapat.

Oleh karena itu, Pigai memastikan anggaran Rp 20 triliun bukan hal besar, sebab ia telah menyiapkan 200 program bahkan 1.000 program apabila diterima oleh DPR.

“Untuk mencapai Rp 20 T, saya punya lebih 200 program yang tak perlu kita sebut, baru satu program saja sudah Rp 8,3 T,” kata dia.

“Belum lagi program yang lebih dari 100-200 program yang saya siapkan, kalau bapak-ibu berkenan saya bisa bikin lebih dari 1.000 program,” sambungnya.

Sebelumnya, Pigai menegaskan tidak memiliki program 100 hari kerja, ia menyebut program yang ia buat untuk lima tahun.

“Kami tidak punya program 100 hari. kami punya program emergency conditions untuk membangun rakyat dan bangsa dan negara selama lima tahun kalau dipertahankan,” kata Pigai dalam rapat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Sumber: Muhammad Genantan Saputra/Merdeka.com