Anies: Banyak Sekali Subsidi BBM Tidak Tepat Sasaran, Kondisi Ini Harus Kita Ubah

Liputan6.com, Jakarta Calon presiden (capres) nomor urut satu Anies Baswedan menyatakan, persoalan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang tidak tepat sasaran dirasakan hampir di banyak wilayah di Indonesia.

Kata Anies Baswedan, hal ini membuat harga BBM tinggi membebani mereka yang membutuhkan. Termasuk masyarakat yang tinggal di Kepulauan Maluku.

"Ini juga dialami di banyak tempat yang kawasan kepulauan, tentu Maluku mengalaminya. Jadi, kami melihat bahwa banyak sekali subsidi BBM yang tidak tepat sasaran," kata Anies di acara 'Desak Anies' Ambon, Maluku, Senin (15/1/2024).

Anies mengutip data Kementerian Keuangan yang menyebut bahwa bahan bakar minyak berupa solar hanya 11 persen subsidinya dinikmati oleh keluarga di Indonesia. Sementara itu, hampir 90 persen subsidinya justru banyak tertuju ke dunia usaha.

"Saya lihat datanya nih, menurut Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan, bahwa solar itu 89 persen dinikmati dunia usaha subsidinya. Hanya 11 persen nikmati oleh keluarga, dan dari 11 persen yang dinikmati di keluarga itu ternyata 95 persen dinikmati oleh keluarga yang sudah mampu, hanya 5 persen keluarga yang tidak mampu. Jadi, petani nelayan itu hanya menikmati 5 persen dari subsidi solar," jelas Anies.

Kemudian Pertalite, kata Anies, sebanyak 86 persen digunakan kalangan keluarga dan hanya 20 persen yang tertuju ke keluarga prasejahtera. Kondisi ini, kata Anies, harus diubah.

"Ini kondisi yang harus kita ubah agar subsidi itu diterima oleh mereka yang membutuhkan. Bukan subsidi diterima oleh mereka yang sudah berkemampuan. Ini potret kenyataannya," ujar Anies.

Menurut Anies, kondisi ini menyebabkan segala kebutuhan masyarakat yang harganya di bawah harga pasar, hampir langka. "Coba aja, apa aja di bawah harga pasar pasti akan langka. Karena itu, ini harus kita koreksi," ucap dia.

Oleh sebab itu, apabila jadi presiden terpilih pada pilpres 2024, Anies dan Muhaimin Iskandar (AMIN) bertekad memastikan kejelasan penerima subsidi BBM agar tepat sasaran. Sistemnya, kata Anies akan disiapkan dengan matang.

"Sehingga subsidi itu tepat sasaran. Dan jangan sampai yang membutuhkan, petani, nelayan, keluarga prasejahtera justru gagal mendapatkan yang subsidi," kata Anies.

Sebelumnya, Anies Baswedan menyoroti timpangnya urusan legalitas lahan bagi rakyat kecil di Indonesia. Menurut dia, hanya segelintir pihak yang mudah mendapatkan lahan yang legal untuk kepentingan usaha.

"Ini faktanya, faktanya kita menyaksikan mudah sekali bagi yang besar untuk bisa mendapatkan lahan dipakai untuk macam-macam, kelapa sawit, apakah itu untuk hutan produksi, macam-macam," kata Anies Baswedan kepada wartawan di sela-sela kampanye di Lampung, Minggu, 14 Januari 2024.

"Tapi kalau yang kecil selalu ribet. Apa sih sulitnya menyelesaikan masalah ini? Itu kan kemauan kok, enggak ada yang sulit," sambung Anies.

Padahal, kata mantan gubernur DKI Jakarta ini, banyak lahan yang memang sudah ditinggali rakyat selama puluhan tahun secara turun-temurun. Namun, tidak pernah mendapatkan legalitas dari negara untuk tinggal di lahan itu.

"Inilah yang menurut kami harus jadi perubahan, bahwa negara bersifat penuh kasih sayang sama rakyatnya. Jangan dipandang rakyatnya itu entitas yang berseberangan yang punya kepentingan berbeda. Apalagi seakan-akan mereka pihak asing. Ini tanah rakyat kita sendiri, tanahnya sendiri puluhan tahun," jelas Anies.