Cara Kota Cirebon Atasi Angka Kemiskinan Imbas Pandemi Covid-19

Liputan6.com, Cirebon - Pemkot Cirebon menyatakan optimis dapat menekan angka kemiskinan di wilayah Kota Cirebon.

Wakil Wali Kota Cirebon Eti Herawati mengatakan, pandemi Covid-19 berdampak terhadap angka kemiskinan. Eti mengatakan, untuk menekan kemiskinan tidak bisa bekerja sendiri.

"Termasuk tentang mengenai pembiayaan," ungkap Eti usai mengikuti Rakor Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Wilayah Jawa Barat secara virtual, Selasa (24/8/2021).

Dia mengatakan, Pemda Kota Cirebon akan mengupayakan pembiayaan baik dari APBN maupun APBD provinsi Jawa Barat untuk menambah pembiayaan penanggulangan kemiskinan yang ada di Kota Cirebon.

Dia menjelaskan pandemi Covid-19 telah menyebabkan kenaikan warga miskin di Kota Cirebon.

"Berdasarkan arahan tadi, kita akan fokus untuk menekan angka kemiskinan. Termasuk di Kota Cirebon," tegas Eti.

Oleh karena itu, untuk penanggulangan kemiskinan dibutuhkan sinergi dan kolaborasi dengan semua pihak. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) Kota Cirebon, Iing Daiman menyebutkan, pandemi Covid-19, menyebabkan naiknya angka kemiskinan di Kota Cirebon.

Kenaikan tersebut mencapai 9,52 persen dari tahun sebelumnya. Menurut dia, tingkat kemiskinan di Kota Cirebon sebelumnya ditargetkan hanya 8,5 persen.

"Untuk itu, diperlukan langkah-langkah penanggulangan kemiskinan serentak di Jabar, termasuk di Kota Cirebon," kata dia.

Iing menekankan agar memperkuat penyajian data terbaru tentang angka kemiskinan. Sehingga, saat ada masalah sosial, dapat mempercepat penyaluran bantuan untuk masyarakat yang memang membutuhkan.

Saksikan video pilihan berikut ini

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Sosial Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSPPPA) Kota Cirebon, Aria Dipahandi menyebutkan, Kota Cirebon sudah melakukan sinkronisasi dan penyajian data terbaru.

"Kita sudah siap jika Kemensos memerlukan data baru atau data yang akan dimasukkan ke Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)," ungkap Aria.

Dia mengatakan, Pemda Kota Cirebon sudah mengambil kebijakan agar warga tidak menerima bantuan yang sama berkali-kali. Sehingga, tidak ada lagi anggapan bahwa yang menerima bantuan hanya orang-orang itu.

Pandemi Covid-19, lanjut Aria, meningkatkan angka kemiskinan di Kota Cirebon. Bahkan, 11 variabel yang membuat seseorang dimasukkan ke DTKS kini mengalami pergeseran.

"Kita sudah mencoba agar yang sudah mendapatkan bantuan dari Pemprov dan Kota Cirebon tidak beririsan dengan bantuan dari Kemensos. Seperti kata pak Gubernur, ada orang miskin baru," ungkap Aria.

Sehingga sekalipun orang tersebut memiliki rumah dan kendaraan, tetapi karena terkena PHK membuat dirinya tidak mampu lagi mencukupi kebutuhannya.

Ke depannya Aria juga sepakat bahwa untuk penanggulangan kemiskinan data ini harus diperkuat. Oleh karena itu, harus betul-betul diperhatikan pergerakan data ini.

"Karena data itu sifatnya dinamis. Jika data kuat dan konkret, kebijakan yang diambil Pemda Kota Cirebon juga tepat," ungkap Aria.