Krisis Air Bersih, Pemkab Sitaro Optimalkan Posko Penanggulangan Bencana Kekeringan

Liputan6.com, Sitaro - Musim kemarau yang masih melanda sejumlah wilayah di Sulut memicu krisis air bersih. Termasuk yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulut.

“Sudah beberapa bulan ini kemarau panjang melanda, menyebabkan sumber-sumber air menjadi kering. Kami kesulitan mendapatkan air bersih,” ujar Sanny, warga Pulau Siau, Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulut, Rabu (25/10/2023).

Sanny mengatakan, kondisi ini kemudian kian kritis ketika beberapa waktu lalu Gunung Karangetang menunjukan peningkatan aktifitas. Beruntung, sepekan terakhir ini aktifitasnya mulai menurun.

“Kita berharap ada langkah yang diambil Pemkab Sitaro terkait kondisi krisis air ini,” ujarnya.

Pemkab Sitaro kemudian merespons ancaman kemarau dengan membuka Posko Penanggulangan Bencana Kemarau yang bertujuan untuk mengatasi kebutuhan akan air bersih di masyarakat.

Penjabat (Pj) Bupati Kepulauan Sitaro, Joi EB Oroh memberikan dukungannya untuk langkah ini yang dianggap sangat penting dalam menjaga kesejahteraan warga setempat.

“Pemerintah daerah dengan sigap menyediakan Posko penanggulangan bencana kemarau untuk memberikan solusi dan melayani kebutuhan masyarakat,” ungkap Di bawah kepemimpinan Penjabat Bupati Sitaro Joi Oroh.  

Penjabat Bupati Sitaro mengungkapkan pentingnya Posko ini sebagai langkah preventif untuk menghadapi kemarau. 

Langkah-langkah konkret telah diambil untuk menangani permasalahan air bersih, seperti mendistribusikan air bersih ke titik-titik strategis bahkan ke rumah warga.

"Kita harus menjaga ketersediaan air bersih di masyarakat, terutama dalam situasi seperti sekarang. Saya sangat mendukung pendirian posko ini dan berharap dapat memberikan bantuan yang dibutuhkan kepada warga Sitaro," ujarnya.

Posko penanggulangan musim kemarau ini telah melibatkan berbagai pihak, termasuk jajaran pemerintah daerah yang berkomitmen untuk menyediakan akses air bersih kepada warga.

Dengan adanya Posko ini dan dukungan dari Penjabat Bupati Sitaro, diharapkan kemarau panjang tidak akan lagi menjadi ancaman yang tak teratasi bagi penduduk Sitaro.

“Upaya ini adalah contoh konkret bagaimana pemerintah daerah dapat merespons tantangan lingkungan yang kian mendesak untuk diberikan solusi yang efektif,” ujar mantan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulut ini.