Anak Disabilitas di Bonebol Dapatkan Pendampingan Khusus dari Pemerintah

Liputan6.com, Gorontalo - Anak penyandang disabilitas di Indonesia kerap kali diabaikan pemerintah. Mulai dari tidak diakui, tersisihkan dari lingkungan sekitar, hingga nyaris dilupakan keluarga karena memiliki keterbatasan fisik dan mental.

Bahkan sejak lahir pun, anak penyandang disabilitas ditolak oleh keluarga sendiri. Sebab, ajap kali anak disabilitas dianggap aib oleh banyak orang dan menjadi beban dalam keluarga.

Alhasil, pemenuhan hak sebagai anak pun seringkali diabaikan oleh pihak keluarga. Khususnya pemenuhan hak mereka dalam bidang pendidikan anak disabilitas.

Dengan banyaknya anak disabilitas yang terabaikan di Indonesia, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango (Bonebol), Gorontalo membuat gerakan untuk memberi ruang kepada anak berkebutuhan khusus itu.  

Dinas Pendidikan dan dan Kebudayaan Kabupaten Bone Bolango menggelar aksi yang bertajuk pendampingan layanan bagi peserta didik penyandang disabilitas. Aksi kemanusian itu mulai dilakukan akhir tahun 2023.

Setiap menyandang disabilitas Bonebol bisa mengenyam pendidikan di sekolah pada umumnya. Tidak hanya memberikan ruang, pemerintah juga memberikan perhatian khusus terhadap mereka agar mau bersekolah seperti anak sebayanya.

Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Dasar Andres Akaseh mengatakan, jika aksi ini berangkat dari kepedulian mereka sebagai tenaga pendidik yang prihatin dengan anak disabilitas. Termasuk banyak anak seperti itu di Bonebol.

"Nah, dengan begitu kami lakukan identifikasi jumlah penyandang disabilitas. Kemudian didampingi langsung untuk bisa sekolah dan mendapatkan pendidikan yang sama," kata Andres.

Simak juga video pilihan berikut:

Sementara itu, Plt. Bupati Bone Bolango, Merlan Uloli mengatkana, jika selama ini belum ada pendampingan khusus untuk anak disabilitas. Dirinya berharap, aksi itu bisa berjalan dan tidak sekedar wacana saja. Dengan begitu, dirinya yakin disabilitas akan mendapatkan pendidikan yang layak.

“Pertama saya mengapresiasi aksi perubahan yang digagas ini. Gerakan ini sangat mulia dan bisa membantu banyak penyandang disabilitas,” kata Merlan Uloli.

Dengan harapan, aksi ini bisa memberikan kepastian hukum bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga negara tanpa ada perbedaan atas cara memperoleh haknya serta penyelenggaraan yang layak, baik, dan berkualitas di semua tingkat dan jenis pendidikan.

“Seluruh warga negara dengan kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus,” tegasnya

Ia menuturkan pendidikan inklusif merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan. Selain itu, perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu dan pemenuhan wajib belajar 12 tahun.

Meski begitu kata merlan, semua masih jauh dari harapan. dimana target capaian adalah 100 dengan kategori tuntas paripurna. Capaian rata-rata SD dan SMP indikator tertinggi di tahun 2023 adalah iklim keamanan sekolah sebesar 67,47 dan capaian rata-rata indikator terendah adalah kemampuan numerasi sebesar 37,63.

Namun jika dilihat berdasarkan rata-rata delta perubahan capaian tahun 2023 dengan capaian tahun 2022, indikator tertinggi adalah kemampuan literasi sebesar 18,20 dan indikator terendah adalah iklim inklusivitas sebesar 3,72.

“Dari permasalahan inilah, sehingganya kami merasa perlu untuk fokus pada terhadap bagaimana untuk dapat meningkatkan nilai indikator iklim inklusivitas pada satuan pendidikan dan memberikan dampak terhadap delta kenaikan pada rapor pendidikan daerah,” tegasnya.