OPINI: Membangun Ekosistem Aset Digital yang Sehat di Indonesia, Apa Peran OJK?

Liputan6.com, Jakarta - Sebagai Principal dari Indonesia Applied Digital Economy & Regulatory Network (IADERN), saya mengamati bahwa di era digital yang terus berkembang ini, aset digital berbasis blockchain mendapatkan sorotan intensif, tidak hanya dari investor dan penggemar teknologi, tetapi juga dari regulator dan pemerintah global.

Indonesia, dengan populasi besar dan tingkat penetrasi internet serta ponsel pintar yang tinggi, berada dalam posisi unik untuk memanfaatkan peluang ekonomi digital yang pesat. Dengan prediksi pertumbuhan ekonomi digital yang akan mencapai USD 146 miliar pada tahun 2025 dan kontribusi terhadap PDB sebesar 18%, serta posisinya sebagai salah satu pasar aset kripto terbesar di dunia, Indonesia memperlihatkan potensi besar dalam ekosistem aset digital.

Namun, potensi ini juga diiringi oleh tantangan, khususnya dalam hal perlindungan konsumen dan penciptaan lingkungan yang mendukung inovasi.

Menghadapi tantangan ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran kritis berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Sektor Keuangan (UU PPSK) untuk mengatur dan mengawasi kegiatan aset digital, yang mencakup penawaran aset digital seperti Initial Coin Offering (ICO), Initial Exchange Offering (IEO), dan Security Token Offering (STO), perdagangan di bursa, pengelolaan oleh kustodian, serta pengawasan penyelenggara teknologi blockchain.

Tanggung jawab OJK juga meluas ke menetapkan standar dan regulasi terkait aset digital, menyelenggarakan program edukasi dan literasi digital, serta membangun infrastruktur dan sistem pengawasan yang efektif.

Dalam konteks ini, saya meyakini bahwa untuk mencapai keseimbangan antara perlindungan konsumen dan dorongan terhadap inovasi, OJK harus mengambil langkah-langkah strategis. Pendidikan dan peningkatan kesadaran konsumen menjadi kunci utama, bersamaan dengan penegakan regulasi yang ketat namun fleksibel untuk mendukung pertumbuhan inovasi dalam ekosistem aset digital Indonesia.

Ini tidak hanya akan memastikan perlindungan konsumen yang kuat tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan. Berikut beberapa hal yang patut dipertimbangkan:

Dalam melaksanakan tugasnya, OJK harus proaktif dalam mengembangkan program edukasi yang komprehensif, yang tidak hanya mengedukasi masyarakat mengenai dasar-dasar blockchain dan aset digital, tetapi juga menginformasikan tentang risiko yang terkait dengan investasi ini.

Program edukasi ini harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat melalui berbagai platform dan media, dengan tujuan untuk memastikan informasi yang disampaikan adalah akurat dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat, memungkinkan mereka untuk membuat keputusan yang informasi dalam berinvestasi atau menggunakan aset digital.

Transparansi dari penyedia layanan aset digital merupakan kunci utama dalam membangun ekosistem aset digital yang sehat dan dapat dipercaya di Indonesia. Informasi yang jelas, transparan, dan mudah dipahami mengenai risiko, biaya, dan mekanisme kerja aset digital memungkinkan konsumen untuk membuat keputusan yang lebih informasi dan bijaksana.

Keterbukaan ini tidak hanya penting untuk melindungi konsumen dari risiko investasi yang tidak mereka pahami sepenuhnya, tetapi juga esensial dalam membangun kepercayaan terhadap industri aset digital secara keseluruhan.

Untuk mencapai tingkat transparansi yang diinginkan, diperlukan penerapan standar pelaporan yang ketat oleh OJK, termasuk audit dan verifikasi independen dari pihak ketiga. Kebijakan ini harus dirancang untuk memastikan penyedia layanan menyajikan informasi yang akurat dan lengkap tentang produk mereka.

Selain itu, saluran komunikasi yang terbuka dan program edukasi konsumen akan mendukung upaya ini, memastikan bahwa konsumen dapat mengakses informasi relevan dengan mudah dan memahami produk aset digital yang mereka gunakan.

Pengawasan dan penegakan hukum yang ketat oleh OJK terhadap kepatuhan terhadap regulasi transparansi menjadi sangat penting. Sanksi yang tegas terhadap penyedia layanan yang tidak mematuhi standar transparansi akan menegaskan komitmen Indonesia dalam melindungi konsumennya dan mempromosikan ekosistem aset digital yang aman, sehat, dan berkembang.

Dengan demikian, transparansi bukan hanya menjadi fondasi perlindungan konsumen, tetapi juga sebagai landasan penting bagi pertumbuhan dan inovasi berkelanjutan di sektor aset digital Indonesia.

Pengaturan Know Your Customer (KYC) dan Anti-Money Laundering (AML) merupakan elemen krusial dalam ekosistem aset digital, berfungsi sebagai garis pertahanan utama dalam mencegah kegiatan ilegal seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Dengan menerapkan prosedur KYC yang ketat, penyedia layanan aset digital dapat mengumpulkan informasi identitas yang akurat dari pengguna, memungkinkan mereka untuk memonitor transaksi dan mengidentifikasi aktivitas mencurigakan. Ini membantu dalam menjaga integritas pasar aset digital, yang esensial untuk membangun kepercayaan investor, regulator, dan publik terhadap aset digital.

Ketentuan KYC dan AML juga berperan dalam melindungi konsumen dan investor dari risiko terlibat dalam aktivitas ilegal tanpa sadar, memastikan bahwa platform aset digital tidak digunakan untuk tujuan ilegal yang dapat merugikan pengguna lain atau merusak reputasi platform.

Kepercayaan yang dibangun melalui penerapan efektif ketentuan ini mendukung pertumbuhan dan penerimaan luas aset digital sebagai bagian dari ekosistem keuangan global.

Implementasi ketentuan KYC dan AML yang efektif menciptakan lingkungan yang kondusif untuk inovasi dan investasi dalam industri aset digital, memastikan bahwa sektor ini dapat berkembang dalam kondisi yang aman dan teratur.

Ini tidak hanya penting untuk mencegah kejahatan finansial tetapi juga krusial dalam membangun ekosistem aset digital yang sehat, aman, dan dapat dipercaya, yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan ekonomi digital secara keseluruhan.

Kerangka kerja inovasi yang terbuka melalui 'sandbox' regulasi merupakan inisiatif penting untuk mendorong inovasi di sektor aset digital, dengan memberikan kesempatan kepada perusahaan rintisan untuk menguji produk dan layanan baru mereka dalam lingkungan yang terkontrol.

Konsep 'sandbox' regulasi ini memungkinkan perusahaan untuk bereksperimen dan mengembangkan solusi inovatif sambil tetap berada di bawah pengawasan regulator. Hal ini sangat penting karena memfasilitasi keseimbangan antara kebutuhan untuk inovasi dengan perlunya mengelola dan memitigasi risiko yang terkait.

Dengan cara ini, perusahaan dapat mengeksplorasi potensi teknologi baru, seperti blockchain, tanpa terhambat oleh ketidakpastian regulasi atau ketakutan akan pelanggaran peraturan yang tidak disengaja. Lebih lanjut, 'sandbox' regulasi berfungsi sebagai alat bagi regulator untuk memahami teknologi baru dan dampaknya terhadap pasar serta konsumen, sebelum menetapkan regulasi yang kaku.

Ini memberikan regulator kesempatan untuk bekerja sama dengan inovator, memungkinkan mereka untuk menyesuaikan kerangka kerja regulasi dengan cara yang mendukung pertumbuhan dan inovasi, sambil tetap menjaga perlindungan konsumen dan stabilitas sistem keuangan.

Dengan demikian, 'sandbox' regulasi tidak hanya mendukung perusahaan rintisan dalam pengembangan produk dan layanan yang inovatif, tetapi juga membantu regulator dalam membuat kebijakan yang berbasis bukti dan responsif terhadap perkembangan teknologi terkini. Ini menciptakan ekosistem yang kondusif untuk inovasi yang berkelanjutan dan bertanggung jawab dalam industri aset digital.

Mekanisme perlindungan hak konsumen dalam industri aset digital merupakan elemen krusial untuk membangun kepercayaan dan keamanan dalam transaksi digital. Implementasi kebijakan pengembalian dana dan kompensasi menjadi salah satu bentuk konkrit dari perlindungan ini, memberikan jaminan kepada konsumen bahwa mereka akan dilindungi dari penipuan atau kegagalan layanan.

Kebijakan tersebut harus dirancang untuk memastikan proses klaim yang jelas dan sederhana, memungkinkan konsumen untuk memperoleh hak mereka dengan cepat dan efisien apabila terjadi masalah. Ini termasuk ketentuan tentang bagaimana dan kapan pengembalian dana atau kompensasi dapat diklaim, serta langkah-langkah yang harus diikuti oleh konsumen.

Selain itu, pengawasan dan penegakan hukum yang efektif dari otoritas regulasi terhadap penyedia layanan aset digital sangat penting untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan perlindungan konsumen. Otoritas harus memiliki wewenang untuk mengambil tindakan hukum terhadap entitas yang melanggar ketentuan, termasuk penyediaan sanksi yang berat untuk pelanggaran serius.

Hal ini tidak hanya akan mencegah kegiatan penipuan dan melindungi konsumen, tetapi juga meningkatkan integritas dan stabilitas ekosistem aset digital secara keseluruhan.

Dengan demikian, mekanisme perlindungan hak konsumen yang efektif dan penegakan hukum yang ketat menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan aset digital yang aman dan kondusif bagi pertumbuhan serta inovasi.

Untuk menciptakan ekosistem aset digital yang sehat dan berkelanjutan di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus menjalin kolaborasi erat dengan berbagai kementerian dan lembaga. Kerja sama dengan Bank Indonesia (BI) esensial untuk menyelaraskan kebijakan keuangan dan memastikan stabilitas nilai mata uang dalam konteks aset digital.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) berperan penting dalam meningkatkan literasi digital dan menyebarkan informasi akurat kepada publik, sedangkan Kementerian Perdagangan mendukung regulasi perdagangan aset digital, termasuk aspek perdagangan lintas batas.

Kementerian Keuangan, dengan fokus pada perpajakan transaksi aset digital, juga merupakan mitra kunci dalam merumuskan kebijakan pajak yang adil.

Selain itu, kerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung vital untuk penegakan hukum terkait kejahatan aset digital seperti penipuan dan pencucian uang.

Melalui sinergi antar lembaga ini, Indonesia dapat membangun fondasi yang kuat untuk ekosistem aset digital yang tidak hanya inovatif dan inklusif, tetapi juga aman dan terpercaya bagi semua pemangku kepentingan.

Tuhu Nugraha / Digital Business & Metaverse Expert, Principal Indonesia Applied Digital Economy & Regulatory Network (IADERN)