Banjir Terjang Jabodetabek, Gubernur Jabar Sebut Perlu Konsep Terpadu Tata Kawasan Puncak

Liputan6.com, Bandung - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi akan mengajak semua pemangku kepentingan (stakeholders) untuk menata Kawasan Puncak, Bogor.

Menurut Dedi perlu konsep terpadu agar banjir dari hulu ke hilir bisa dicegah. Hal ini menyusul banjir yang terjadi di kawasan Bogor, Bekasi, dan Karawang, dan sudah merembet ke Jakarta dan Tangerang (Jabodetabek) selama tiga hari terakhir.

Dedi menyebutkan untuk mengatasi banjir di kawasan Jabodetabek diperlukan integrasi dan kebersamaan lintas pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten dan kota seperti Bogor, Depok, Bekasi dan Karawang.

"Besok (hari ini) ke Bogor bersama Menteri Lingkungan Hidup untuk evaluasi dua hal. Satu pada (kawasan) Puncak soal perubahan peruntukan lahan," ujar Dedi dalam keterangan tertulisnya, Bandung, Kamis (6/3/2025).

Banjir Jabodetabek disinyalir terjadi karena kawasan Puncak telah mengalami penurunan fungsi sebagai area hulu yang menyerap air.

Areal yang harusnya sepenuhnya untuk perkebunan teh telah berubah fungsi dari daerah agrowisata dengan banyak bangunan dan jalan akses pariwisata.

Dedi merujuk pada kebun teh Gunung Mas yang beralih fungsi dari perkebunan teh menjadi agrowisata.

"Kedua, daerah aliran sungainya. Di hilir banyak pembangunan perumahan dan berbagai kawasan. Itu kan banyak yang membuang tanah urugan ke sungai sehingga air naik karena itu," kata Dedi.

Selain dengan Kementerian LH dan pemerintah daerah, otoritasnya juga akan melakukan evaluasi bersama terkait tata ruang Jabar dengan Menteri ATR/BPN.

Dedi juga meminta maaf kepada masyarakat dengan areal wisata di Puncak yang salah satunya dikelola oleh PT Jaswita, salah satu BUMD milik Pemdaprov.

"Jadi nanti ada perubahan tata ruang di Jawa Barat. Saya minta maaf sebagai perwakilan Pemda Provinsi Jabar, karena melalui BUMD yang bernama Jaswita itu membuka areal wisata di kawasan perkebunan. Itu menjadi keriuhan di masyarakat karena ada bangunan liar roboh dan masuk sungai. Kita (berkomtimen) bongkar kalau memang melanggar aturan," sebut Dedi.

Dedi menyebut pihaknya akan tegas mengembalikan kawasan Puncak sesuai peruntukkannya. Misalnya, untuk areal perkebunan, hutan, resapan air, atau sawah, maka sesuai peruntukannya tidak boleh ditambah-tambah.

Akibat banjir di kawasan Jabodetabek, banyak warga yang mengungsi. Solusi jangka pendek, Pemerintah Jabar berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan pemda memastikan kebutuhan pokok masyarakat terpenuhi.

"Karena mereka (warga terdampak) berhenti bekerja, kan harus dipenuhi aspek-aspek keamanan sosialnya," ucap Dedi.

Pemerintah Kota Bogor menyatakan wilayahnya Darurat Bencana Hidrometeorologi, melalui Keputusan Wali Kota Bogor Nomor: 300.2/KEP.88-BPBD/2025.

Surat tersebut terbit berdasarkan pertimbangan telah terjadinya bencana alam angin, banjir, dan tanah longsor di beberapa titik lokasi di Kota Bogor pada 2-3 Maret 2025.

Sesuai hasil kaji cepat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor, serta untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan bahwa kepala daerah perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Hidrometeorologi di Wilayah Kota Bogor.

Status keadaan darurat sebagaimana di Kota Bogor ditetapkan selama 30 hari terhitung sejak tanggal 4 Maret - 2 April 2025.

Status keadaan darurat dapat diakhiri atau diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Status yang sama juga berlaku untuk Kota Bekasi.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan langkah-langkah penanggulangan banjir di kawasan Bodebek antara lain penanganan warga terdampak seperti evakuasi dan pemenuhan kebutuhan dasar sehari-hari.

"Kemudian ke depan, kita akan bangun Bendungan Cibeet sebagai areal tangkapan air, lalu konsep bangunan rumah di daerah langganan banjir harus tinggi seperti rumah panggung yang memiliki kolong, Saya sudah tanya ke warga dan mereka setuju," kata Dedi di akun IG pribadinya, Rabu (5/3/2025).

Dedi juga menegaskan, Pemdaprov Jabar akan mengevaluasi tata ruang Jabar yang kemungkinan sudah tidak sesuai dengan kondisi alam.

"Hari Selasa, pekan depan akan ada pertemuan dengan pemerintah pusat mengenai evaluasi tata ruang tersebut, terutama dengan Kementerian ATR/BPN," ujar Dedi.

Ia menegaskan, apa yang menjadi tanggung jawab Pemdaprov Jabar untuk penanggulangan darurat bencana akan dilakukan sebaik mungkin. Namun Dedi juga meminta masyarakat untuk bersama-sama menjaga alam.

Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBPMR) Jawa Barat segera bergerak cepat menangani robohnya Jembatan Jembatan Loji, yang menghubungkan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Karawang.

Sebagai langkah awal, Pemerintah Jawa Barat akan memasang jembatan darurat (Bailey) untuk memastikan akses masyarakat tetap terhubung.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyatakan selain karena hujan deras, robohnya Jembatan Loji disebabkan oleh usia konstruksi yang sudah sangat tua dan melebihi masa pakainya.

"Saya meminta kepada Kepala Dinas DBMPR Provinsi Jabar untuk segera memasang jembatan darurat (Bailey) hari ini juga, agar masyarakat tetap bisa beraktivitas tanpa terganggu," ujar Dedi melalui akun Instagram resminya, @dedymulyadi71 ditulis Rabu (5/3/2025).

Dedi memastikan bahwa pembangunan ulang Jembatan Loji akan dilakukan tahun ini agar masalah ini terselesaikan secara permanen.

"Kami akan segera membangun Jembatan Loji tahun ini juga. In Syaa Allah, prosesnya akan segera dimulai sehingga masyarakat dapat kembali menggunakan jembatan dengan aman dan nyaman," sebut Dedi.

Sebagai langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang, Dedi juga menginstruksikan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang untuk segera mendata seluruh jembatan di Jawa Barat yang telah melebihi usia konstruksi.

"Ini langkah penting agar kita bisa mencegah insiden serupa di masa depan. Jangan sampai jembatan-jembatan yang sudah tua tiba-tiba ambruk dan membahayakan masyarakat," kata Dedi.

Pada akhir pernyataannya, Dedi mengapresiasi partisipasi masyarakat Jawa Barat yang turut berperan aktif dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada saat ini.

"Terima kasih semoga seluruh masyarakat, bisa bekerja sama untuk sama-sama menyelesaikan seluruh problem ini, antara Pemerintah Provinsi dengan seluruh rakyat Jawa Barat," sebut Dedi.

Dedi Mulyadi sebelumnya mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi terkait keberadaan sarana rekreasi dan bangunan-bangunan yang berada di Kawasan Puncak, Kabupaten Bogor.

Menurut Dedi, adanya alih fungsi lahan di Kawasan Puncak diduga menjadi salah satu penyebab bencana hidrometeorologi, seperti banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Bogor kemarin.

Karenanya, Kawasan Puncak harus kembali kepada fungsi semestinya, yakni sebagai areal resapan air.

Selain itu, Dedi juga menyatakan bahwa pihaknya akan mengevaluasi BUMD Jabar yang mengelola salah satu objek wisata di Kawasan Puncak.

"Ada Jaswita, itu membangun sarana rekreasi di puncak, keterangan Bupati Bogor ada salah satu kubah terjatuh masuk sungai menyumbat menjadi luapan air. Itu berdasarkan Bupati Bogor ngomong di telpon dengan saya. Ini yang harus segera dibenahi," ucap Dedi dalam siaran medianya ditulis Rabu (5/3/2025).

"Hari Kamis saya bersama Menteri Lingkungan Hidup akan inspeksi, kemudian nanti mengambil keputusan-keputusan penting," sebut Dedi.

Dedi pun menyayangkan alih fungsi lahan yang dilakukan secara masif. Padahal, Kawasan Puncak semestinya dimanfaatkan untuk perkebunan teh maupun perhutanan, sehingga punya daya resapan air yang baik, dan tidak memicu terjadinya bencana hidrometeorologi.

"Kalau areal itu mengurangi daya resapan air dan mengakibatkan bencana, kita evaluasi. Mana yang lebih didahulukan keselamatan warga atau sekedar kesenangan beberapa orang saja? Keselamatan warga penting lebih penting dari apapun," tutur Dedi.