PPKM Dicabut, Momentum Kebangkitan Sektor Pariwisata Domestik

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah resmi mencabut kebijakan PPKM pada awal 2023, seiring dengan angka COVID-19 yang kian landai. Artinya mobilitas masyarakat akan kembali berjalan normal. Investment Analyst Ashmore Asset Management, Vida Cornelius mengatakan, dua sektor yang akan terangkat dari kondisi tersebut adalah konsumer dan pariwisata.

Untuk konsumer, Vida mengatakan faktor lain yang menjadi pendukung kebangkitan sektor ini adalah momentum pemilihan umum (pemilu) serentak pada 2024. Secara historis, belanja kampanye akan mengalir satu tahun sebelum periode pemilihan umum, yang artinya jatuh pada 2023.

'Karena pemilu 2024 sedikit berbeda dari pemilu sebelumnya, di man pemilihan Presiden/Wakil Presiden dan PIlkada dilakukan bersamaan. Dengan adanya  ratusan ribu kandidat, budget kampanye bisa mencapai ratusan triliun. Bersamaan dengan full economy reopening, tentu sektor konsumer bisa dapatkan support," ujar Vida dalam Money Buzz bertajuk The Power of Consumer in 2023, Selasa (21/2/2023).

Sementara untuk pariwisata, Vida menilai tahun ini banyak masyarakat yang akan melakukan perjalanan sebagai revenge spending lantaran tidak bisa bepergian selama pandemi COVID-19. Kondisi ini menjadi peluang pertumbuhan bagi pariwisata dalam negeri karena menawarkan harga yang kompetitif.

"2023 banyak revenge spending, dan ini akan berdampak positif untuk pariwisata domestik karena dua tahun lockdown. Di sisi lain, jika ingin ke luar negeri namun mahal, maka domestic traveling jadi pilihan. Pemerintah juga beri insentif turunkan harga tiket untuk domestic traveling, jadi ini peluang pariwisata dalam negeri,” imbuh Vida.

Sebelumnya,  2023 disebut sebagai tahun pemulihan margin untuk emiten sektor konsumer. Investment Analyst Ashmore Asset Management, vida Cornelius menyebutkan, salah satu penopangnya adalah harga bahan baku yang relatif sudah landai, dibarengi dengan pembukaan ekonomi pasca pandemi COVID-19.

Sebagai gambaran, pada 2022 terjadi kenaikan harga komoditas bahan baku yang menambah beban perusahaan. Di sisi lain, perusahaan konsumer tidak bisa membebankan ongkos kenaikan harga bahan baku kepada konsumen secara serta merta. Sementara mobilitas masyarakat masih terbatas. Alhasil, perusahaan banyak melakukan efisiensi meski penurunan margin pada akhirnya tidak dapat dihindari.

"Dampak dari kenaikan harga bahan baku tidak dapat dihindari. sehingga kebanyakan margin perusahaan konsumer turun. 2023 tema-nya adalah margin recovery untuk emiten konsumer, di mana ketika terjadi margin recovery, itu juga bisa jadi support solid untuk earning side. Sehingga bagian labanya bisa tumbuh lebih kuat di 2023 ini,” kata Vida dalam Money Buzz bertajuk The Power of Consumer in 2023, Selasa (21/2/2023).

Bersamaan dengan itu, Indonesia akan gelar pemilihan umum (pemilu) serentak pada 2024. Artinya, tahun kampanye akan dimulai tahun ini. Secara historis, periode ini mampu mengerek kinerja sektor konsumer. Catatan saja, pemilu serentak kali ini meliputi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Walikota dan Bupati, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota/Kabupaten. Sehingga bisa dibayangkan berapa belanja kampanye yang akan beredar tahun ini.

"Karena pemilu 2024 sedikit berbeda dari pemilu sebelumnya, di man pemilihan Presiden/Wakil Presiden dan PIlkada dilakukan bersamaan. Dengan adanya  ratusan ribu kandidat, budget kampanye bisa mencapai ratusan triliun. Bersamaan dengan full economy reopening, tentu sektor konsumer bisa dapatkan support,” ujar Vida.

Sebagai gambaran, perujuk data Bursa Efek Indonesia (BEI) per 20 Februari 2023, IDX Sector Consumer Non-Cyclical telah naik 6,7 persen sejak awal tahun (year to date/ytd). Sedangkan IDX Sektor Consumer Cyclical masih terkoreksi tipis 0,62 persen ytd.

Sebelumnya, jelang pemilihan umum (Pemilu) serentak pada 2024, pasar disebut akan banyak mengambil langkah untuk wait and see.  Meski begitu, Head of Equity Research Macquarie Group, Ari Jahja menuturkan, kepercayaan investor terhadap pasar Indonesia, utamanya sektor energi masih tinggi.

"Dari segi investor pasti ada wait and see. Kalau dari segi regulasi kita sudah on the rights track. Jadi meskipun ada wait and see, tapi structural improvement Indonesia ini tetap berjalan siapaun Pemerintahnya nanti,” kata Ari dalam Money Buzz, Selasa (24/1/20223).

Salah satu regulasi yang dimaksud yakni terkait hilirisasi sejumlah hasil tambang, antara lain batu bara, nikel, dan bauksit. Dalam catatannya, hilirisasi berhasil menambah pundi-pundi penghasilan bagi Indonesia dari sebelumnya yang hanya dijual dalam bentuk mentah. Selain itu, proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara disebut sebagai upaya pemerataan ekonomi di luar Pulau Jawa,

"Hilirisasi akan jadi salah satu tulang punggung Indonesia ke depannya, Pemilihan IKN akan mendorong pemerataan ekonomi di luar Pulau Jawa, meski masih perlukan banyak investasi,” kata dia.