Studi Banding soal Smart City Tak Perlu ke Luar Negeri

Liputan6.com, Jakarta Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur menilai, studi banding soal kota pintar atau smart city tak perlu ditempuh melalui kunjungan ke luar negeri.

Ajang semacam Indonesia Smart City Forum 2016 yang digagas wali kota Bandung Ridwan Kamil, menurut Aman, sejalan dengan visi dan misinya sebagai menteri baru, sehingga forum kota pintar tersebut akan jadi agenda rutin di kementerian yang dipimpin olehnya.  

"Sepulang dari sini saya akan siapkan surat keputusannya. Ini sangat mempercepat target saya, sehingga forum ini saya anggap setiap tahun harus ada. Terima Kasih kepada wali kota Bandung Ridwan Kamil karena sudah meringankan pekerjaan saya membuat forum seperti ini," ujar Asman saat membuka forum tersebut di Bandung, akhir pekan lalu. 

Dengan demikian, mulai tahun depan para kepala daerah wajib mengikuti forum tersebut. Daerah lain yang mungkin belum memanfaatkan teknologi informasi dalam pelayanan publik, bisa dengan mudah mengadopsi keunggulan daerah lainnya yang sudah lebih dahulu menerapkan konsep kota pintar.

"Kami akan wajibkan seluruh (kepala daerah, red.) kabupaten dan kota ikut forum ini karena ini forum belajar paling praktis, enggak perlu mikir, dan enggak perlu studi banding (ke luar negeri, red.). Tinggal contoh, implementasikan, paksakan. Kalau mau studi banding ke Jepang, anggarannya kan lumayan. Apalagi kalau ke Singapura, sekarang ada isu virus Zika," tutur Asman melanjutkan penjelasannya.

Asman menilai, forum ini bisa dibilang setara dengan studi banding ke luar negeri karena bisa menjadi wadah setiap daerah untuk saling belajar, berbagi informasi, dan ilmu terkait teknologi untuk memajukan daerah. Sesuai instruksi Presiden, konsep kota pintar inilah yang menjadi fokus kementeriannya. 

Lebih lanjut Asman mengatakan, salah satu prioritas Presiden Joko Widodo adalah eGoverment, khususnya eBudgeting. Kota Bandung mampu menghemat anggaran sebesar Rp 1 triliun berkat menerapkan eBudgeting. Bayangkan, bila ini diterapkan di seluruh kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. 

Di tempat yang sama, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menambahkan, ia menyambut baik konsep kota pintar untuk diterapkan di seluruh kabupaten dan kota se-Indonesia. Sebab, kota pintar adalah wujud penataan kota terintegrasi, sehingga akan mempermudah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Konsep penataan ini yang Presiden Jokowi inginkan. Pola pikir para kepala daerah itu harus diubah. Pembangunan itu tidak hanya 5 atau 10 tahun saja,” tutur Tjahjo menerangkan, seraya mengatakan masih lebih banyak kepala daerah yang belum melek konsep kota pintar. 

Kota yang sudah menjalankan konsep kota pintar adalah kota Bandung, Surabaya, Makassar, dan Semarang, sehingga kalau ada penghargaan, masih daerah itu saja yang menang. Ia berharap, 500 lebih daerah di Indonesia akan makin banyak melahirkan inovasi-inovasi baru berbasis kota pintar.

"Minimal satu daerah itu (membuat, red.) satu saja inovasi kecil. Misalnya mengatasi sampah, mengatasi kematian ibu hamil, atau apa saja untuk kepentingan masyarakat," pungkas Tjahjo.

(Msu/Why)