Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Chairul Tanjung atau CT mengaku realisasi konstruksi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang, Jawa Tengah masih terkendala ganti rugi lahan seluas 29 hektare (ha).
"Lahannya akan kita minta bantuan. Intervensinya nggak bisa kita langsung, karena ini proyek swasta," ungkap CT saat ditemui di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Selasa (8/7/2014).
Dalam hal ini, dia mengatakan, bakal melibatkan pemerintah daerah (pemda) baik Provinsi Jateng sampai ke tingkat kabupaten agar dapat menuntaskan persoalan proyek raksasa berkapasitas 2x1.000 megawatt (Mw).
"Kita akan minta bantuan ke pemda baik tingkat satu Jateng maupun kabupaten Batang," ujarnya.
CT bilang, hal itu akan dilakukan usai pemilihan presiden (pilpres) pada 9 Juli 2014. "Setelah pemilu saya sendiri yang akan bicara dengan mereka (pemda) untuk minta bantuan agar mereka memfasilitasi. Krn si investor sudah mau membayar dengan ganti untung bukan ganti rugi," tandas dia.
PLTU senilai Rp 35 triliun ini merupakan proyek Kerjasama antara Pemerintah, investor Jepang dan perusahaan tambang lokal. Pemerintah optimistis proyek PLTU dengan teknologi super kritikal pertama ini akan selesai tepat waktu pada 2018. (Fik/Ndw)
* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.