DPR: Pemerintah Harus Jelaskan Alasan BBM Naik ke Rakyat

Pemerintah harus melakukan sosialisasi terkait keputusan menaikan harga BBM subsidi yang berlaku sejak 18 November 2014, pukul 00.00 WIB.

oleh Pebrianto Eko Wicaksono diperbarui 18 Nov 2014, 20:08 WIB
Diterbitkan 18 Nov 2014, 20:08 WIB
 Antrean Kendaraan di SPBU Kuningan Jelang Harga BBM Naik
Senin (17/11/2014), SPBU Kuningan, Jakarta, tampak dipadati ratusan kendaraan yang mengantre untuk mengisi BBM. (Liputan6.com/Miftahul Hayat)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR Kardaya Warnika menghimbau kepada pemerintah untuk menjelaskan kepada masyarakat alasan utama menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi. Penjelasan perlu diberikan agar masyarakat tidak bingung. 

Kardaya mengatakan, pemerintah harus melakukan sosialisasi terkait keputusan menaikan harga BBM subsidi yang berlaku sejak 18 November 2014, pukul 00.00 WIB.

Menurut Kardaya, pemerintah juga harus membeberkan alasan penetapan besaran kenaikan harga tersebut sekaligus juga memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai tata niaga harga BBM.

"Pemerintah harus menjelaskan kerakyat kenapa naik, kenapa Rp 2.000, berapa biayanya, artinya kalau bisa dijelaskan ke rakyat maka mereka tidak akan bingung," kata Kardaya, saat berbincang dengan Liputan6.com, di Jakarta, Selasa (17/11/2014).

Keputusan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi dinilai oleh Karyada sebagai sebuah ironi. Pasalnya negara lain sedang menikmati penurunan harga minyak, dan melakukan penurunan harga BBM. Sedangkan Indonesia justru malah menaikan harga.

"Saya tidak mengomtari kenaikan itu, tetapi lebih mengomentari pantas atau tidak, yang pertama di seluruh dunia lagi menikmati penurunan harga BBM, Malaysia menurunkan, China sudah tujuh kali menurunkan," pungkas Kardaya.

Seperti diketahui, pemerintah telah memutusakn kenaikan harga BBM bersubsidi  sebesar 30,7 persen untuk Premium dari Rp 6.500 menjadi Rp 8.500 per liter dan 36,3 persen untuk solar dari Rp 5.500 menjadi Rp 7.500 per liter.

Batalkan Kenaikan

Sementara itu, Politikus PDIP Effendi Simbolon menuding kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi sebesarp Rp 2.000 tak terlepas dari 'dorongan' tiga menteri yang disebutnya menjadi antek neoliberalisme.

Ketiga menteri tersebut antara lain, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menko Perekonomian Sofyan Djalil dan juga Menteri ESDM Sudirman Said.

"Rini Soemarno, Sofyan Djalil, Sudirman Said dan kroninya biang keladi,"cetus Effendi di komplek Parlemen.

Effendi turut menyesalkan langkah Presiden Joko Widodo yang notabene sama-sama berasal dari PDIP memutuskan untuk menaikan harga BBM.

Senada dengan Effendi, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Nasional menyebut tiga menteri tersebut merupakan aktor dibalik kenaikan BBM, sehingga ketiganya didesak agar dicopot.

"KAMMI mendesak Presiden Jokowi dan Wapres JK untuk membatalkan kenaikan harga BBM. Ini menambah miskin rakyat saja. Lalu KAMMI juga minta supaya Menteri BUMN Rini Soemarno, Menko Perekonomian Sofyan Djalil dan Menteri ESDM Sudirman dicopot," ujar Koordinator KAMMI, Rino saat berdemonstrasi di Kantor ESDM, siang ini.

Tak hanya itu, dalam orasinya KAMMI juga meminta agar harga sembako diturunkan, karena sebelum harga BBM naik, harga sembako sudah melambung.(Pew/Gdn)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya