Pemerintah Remajakan 9 Ribu Ha Kebun Sawit di Sumatera Utara

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan menghadiri acara peremajaan sawit rakyat (PSR) di Kabupaten Serdang Begadai, Provinsi Sumatera Utara, pada Senin, 27 November 2017 ini.

Provinsi Sumatera Utara menjadi provinsi kedua yang menjalankan program peremajaan sawit rakyat setelah diluncurkan perdana di Provinsi Sumatera Selatan pada 13 Oktober 2017.

Di Provinsi Sumatera Utara, pemerintah akan meremajakan [kebun sawit]( 3162186 "") rakyat seluas 9.109,29 hektare (ha) yang tersebar di 12 kabupaten.

Daerah tersebut, yakni Serdang Bedagai, Langkat, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu, Asahan, Batubara, Simalungun, Labuhan Batu Utara, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Deli Serdang, dan Tapanuli Tengah.

Dari Serdang Bedagai, Presiden dan rombongan melanjutkan perjalanan menuju Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara.

Di Pematang Siantar, Presiden akan menyerahkan sertifikat tanah untuk rakyat sebanyak 7.000 sertifikat.

Sejak diluncurkan pertama kali pada 10 Oktober 2016 di Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi DI Yogyakarta, penyerahan sertifikat tanah di Kota Pematang Siantar ini merupakan lokasi yang ke-46 dan jumlah total sertifikat tanah yang sudah diserahkan Presiden hingga saat ini adalah 196.016 sertifikat.

Penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat ini juga menjadi agenda penutup kunjungan kerja Presiden ke Provinsi Sumatera Utara.

Sore hari nanti, Presiden dan rombongan akan kembali ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 melalui Bandara Internasional Kualanamu dan diperkirakan tiba di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta pada petang hari.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar kampanye hitam terhadap produk turunan kelapa sawit di Uni Eropa dihentikan. Pernyataan Presiden Jokowi ini juga mendapat dukungan penuh PM Malaysia.

Permintaan ini diungkapkan Jokowi dalam‎ Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Peringatan 40 Tahun Kerja Sama Kemitraan ASEAN-UNI EROPA yang digelar pada Selasa, 14 November 2017, di Philippine International Convention Center (PICC), Manila, Filipina.

Menurut dia, isu kelapa sawit sangat dekat dengan upaya pengentasan kemiskinan, mempersempit gap pembangunan, serta pembangunan ekonomi yang inklusif.

Apalagi saat ini terdapat 17 juta orang Indonesia yang hidupnya, baik langsung maupun tidak langsung, terkait dengan kelapa sawit, di mana 42 persen lahan perkebunan kelapa sawit dimiliki oleh petani kecil.

Oleh karena itu, dalam pidatonya, Jokowi meminta agar diskriminasi terhadap kelapa sawit di Uni Eropa segera dihentikan. Sejumlah sikap dan kebijakan yang dianggap merugikan kepentingan ekonomi dan merusak citra negara produsen sawit juga harus dihilangkan.

"Resolusi Parlemen Uni Eropa dan sejumlah negara Eropa mengenai kelapa sawit dan deforestasi serta berbagai kampanye hitam, tidak saja merugikan kepentingan ekonomi, namun juga merusak citra negara produsen sawit," ujar dia dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa (14/11/2017).

Lebih lanjut ia juga menyampaikan jika Indonesia paham pentingnya isu sustainability. Oleh karena itu, berbagai kebijakan terkait sustainability telah diambil, termasuk pemberlakuan sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO).