Bangun Infrastruktur, Menteri PUPR Ingin Gandeng BMKG

Liputan6.com, Jakarta - Bencana hidrometeorologis yang diakibatkan oleh cuaca antara lain kebakaran hutan, El Nino dan banjir, telah banyak mengganggu kelancaran pembangunan negara sejak lampau. Hal itu turut membuat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meminta bantuan dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) demi keberlangsungan proyek infrastruktur negara.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, BMKG dapat membantu pihaknya secara data terkait keadaan alam pada saat melangsungkan pembangunan, hingga sampai nanti pelaksanaannya.

"BMKG bisa membantu kita bukan hanya dalam hal pembangunan infrastrukturnya saja, tapi juga operasionalnya," ujar dia di acara 'Kesiapan Infrastruktur dan Transportasi dalam Menghadapi Risiko Bencana Hidrometeorologis' yang diselenggarakan di Auditorium BMKG, Jakarta pada Jumat (26/1/2018).

Dia menilai, BMKG bukan hanya pelacak saja, tapi juga bisa membantu berbagai proyek infrastruktur yang diprakarsai Kementerian PUPR.

"Saya ingin membawa BMKG bukan hanya untuk bencana, tapi ingin bekerja sama dengan mereka untuk perencanaan dan jalannya program pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan bendungan, jalan, rumah, dan lainnya," ujar dia.

Data menunjukkan, bencana alam terkait cuaca sudah banyak merugikan negara sejak lama, khususnya dalam hal pembangunan. Tercatat, El Nino pada 2015 menyebabkan kerugian mencapai Rp 250 triliun, atau setara dengan 0,2 persen PDB nasional.

"Oleh karena itu, BMKG tidak hanya untuk menangani bencana, tapi mereka juga akan terus membantu kelancaran proyek infrastruktur kami," kata Basuki.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sebelumnya, Pemerintah mengalokasikan anggaran yang besar, dari APBN maupun sumber lain demi mencegah bencana di masa mendatang yang diakibatkan ketertinggalan infrastruktur dan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Tanah Air.

Besarnya anggaran tersebut dialokasikan bagi pengembangan sumber daya manusia dan pembangunan infrastruktur. Ini juga agar infrastruktur Indonesia tidak tertinggal dalam persaingan global.

"Sebagian besar orang Indonesia belum mampu membiayai sekolah di tempat yang layak. Jika kita tidak fokus ke sana, puluhan juta bangsa Indonesia usia produktif pada masa mendatang tidak memiliki kemampuan bersaing pada masa yang akan datang," kata Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan Kementerian Keuangan Scenaider Clasein Siahaan, seperti dikutip Rabu 13 Desember 2017.

Saat ini pemerintah konsisten mengalokasikan 20 persen dari total belanja pemerintah dalam APBN untuk pendidikan dan 5 persen untuk kesehatan. Selain itu, sangat besar anggaran yang dikucurkan bagi pembangunan infrastruktur di seluruh penjuru Tanah Air.

Menurut Scenaider ketika kelompok masyarakat usia produktif tidak memiliki kemampuan yang mumpuni, pada akhirnya akan menjadi beban sosial yang akibatnya menjadi beban bagi pemerintah dan masyarakat.

"Dengan kata lain, jika tidak fokus mengembangkan SDM saat ini, biaya yang akan dikeluarkan nanti untuk memperbaiki keadaan di masa yang akan datang tersebut akan jauh lebih besar. Ujung-ujungnya masyarakat juga yang terdampak," tutur dia.

Sementara pembangunan infrastruktur dibutuhkan untuk efisiensi kegiatan ekonomi secara umum. Tanpa infrastruktur, dalam hal sederhana saja, pengiriman bahan makanan untuk sampai ke pasar-pasar akan terhambat hingga berdampak pada kenaikan harga komoditas lalu menyulitkan masyarakat itu sendiri.

Dia mencontohkan China yang berhasil bangkit dari kondisi yang lemah hingga era 1980-an kemudian sejak 1990-an berhasil menjadi raksasa adalah berkat pembangunan infrastruktur yang efisien.

Dengan infrastruktur dasar seperti jalan raya dan jalur kereta api yang terbangun, maka biaya produksi barang akan jauh rendah sehingga membantu meningkatkan daya saing Indonesia dibanding negara lain.

Tentu saja untuk mengejar target tersebut, pemerintah tidak dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan tersebut hanya melalui dana yang berasal dari dalam negeri berupa penerimaan negara, baik dari pajak maupun di luar pajak.