Keheranan Sri Mulyani, Dana Pendidikan Besar tapi Masih Ada Sekolah Rusak

Sri Mulyani mengatakan, dirinya selalu mempertanyakan manfaat penggunaan anggaran yang cukup besar setiap kali mendapat tayangan mengenai infrastruktur sekolah yang tidak layak.

oleh Liputan6.com diperbarui 02 Mei 2018, 20:51 WIB
Diterbitkan 02 Mei 2018, 20:51 WIB
Menkeu Sri Mulyani
Menkeu Sri Mulyani. (Liputan6.com)

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengaku heran mengetahui masih ada sekolah di daerah yang kondisinya tidak memadai untuk digunakan dalam proses belajar mengajar. Padahal, dana pendidikan yang disiapkan pemerintah besar.

Hal tersebut dia sampaikan saat menyerahkan hasil lelang barang pejabat negara untuk pembangunan 2 ruang kelas SDN Cipinang 3 Bogor kelas jauh.

Sri Mulyani mengatakan, besarnya anggaran untuk pendidikan pada kenyataannya belum mampu menciptakan ruang kelas yang layak bagi anak-anak Indonesia. Kondisi ini, menurutnya, masih sama dengan kondisi 10 tahun lalu padahal jumlah anggaran yang dikucurkan semakin besar.

"Saya sebetulnya melihat tayangan Yappika dan SDN Cipinang 3 Bogor kelas jauh, rasanya agak bergejolak yang saya tahu 10 tahun lalu mengelola anggaran pendidikan sekitar Rp 155 triliun dan tahun ini Rp 440 triliun dan kita masih melihat sekolah yang kondisinya masih sangat tidak sesuai dengan kriteria kita untuk memberi ruang belajar dan mengajar yang baik kepada anak didik di Indonesia," ujarnya di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (2/5/2018).

Sri Mulyani mengatakan, dirinya selalu mempertanyakan manfaat penggunaan anggaran yang cukup besar setiap kali mendapat tayangan mengenai infrastruktur sekolah yang tidak layak. Selain itu, peran pemerintah daerah yang seharusnya memberi anggaran sebesar 20 persen untuk pendidikan juga dinilai belum berdampak besar.

"Setiap kali saya mendapat tayangan sekolah yang belum layak saya selalu bertanya di mana anggaran pendidikan itu pergi. Bagaimana penggunaannya dan juga komitmen pemda untuk juga mengalokasikan 20 persen APBD-nya sehingga seharusnya bisa memulai secara bertahap perbaikan fasilitas belajar mengajar dan tentu juga meningkatkan kesejahteraan guru," jelasnya.

Hingga kini, ada sebanyak 200.000 ruang kelas sekolah di seluruh Indonesia yang tergolong rusak parah dan rusak sedang. Untuk itu, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut mengajak kementerian terkait dan pemerintah daerah dapat memetakan berapa sebenarnya anggaran yang dibutuhkan untuk memperbaiki ruang kelas yang tidak layak di Indonesia.

"Kita ingin sampaikan lebih dari 200.000 ruang kelas yang rusak sedang dan rusak parah. Itu memang 10 tahun lalu sudah diindikasikan seperti itu. Tentu kita berharap dengan kementerian dan pemerintah daerah terkait bisa dibuatkan semacam atau peta atau monitoring berapa sebenarnya anggaran keluar untuk perbaiki ruang kelas yang mana," jelasnya.

Reporter: Anggun P Situmorang

Sumber: Merdeka.com

Sri Mulyani Serahkan Hasil Lelang Barang Pejabat buat Sekolah

Menkeu Sri Mulyani dan Menhub Budi Karya saat menghadiri acara lelang barang pejabat di Galeri Nasional Indonesia, Rabu(28/2/2018). (Liputan6.com/Fiki A)
Menkeu Sri Mulyani dan Menhub Budi Karya saat menghadiri acara lelang barang pejabat di Galeri Nasional Indonesia, Rabu(28/2/2018). (Liputan6.com/Fiki A)

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyerahkan hasil lelang barang pejabat negara sebesar Rp 239 juta kepada Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif dan Kemitraan Masyarakat (YAPPIKA ActionAid).

Penyerahan hasil lelang tersebut merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan lelang dan penjualan sukarela dalam rangka peringatan 110 Tahun Lelang Indonesia.

"Hasil lelang yang diberikan tadi sebesar Rp 239 juta nanti akan diberikan kepada pembangunan dua ruang belajar SDN Cipinang 3 Bogor kelas jauh sesudah dikurangi dengan biaya lelang. Dan memang diputuskan waktu itu kita ingin menyumbang kepada YAPPIKA," ujarnya di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (2/5/2018).

Penyerahan ini merupakan upaya membangun sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat guna mewujudkan pendidikan di lndonesia yang unggul, berdaya saing, dan sejajar dengan negara maju.

Hasil yang diperoleh dari hasil lelang dan penjualan sukarela tersebut adalah uang masyarakat yang disumbangkan dan tidak terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

"Dalam perkembangannya, fungsi lelang di lndonesia menjadi semakin penting. Bukan hanya menghimpun PNBP berupa bea lelang, melainkan juga menjadi salah satu sarana penegakan hukum, penurunan rasio kredit bermasalah di bidang perbankan, dan dalam konteks yang lebih besar lelang menjadi bagian dari perekonomian Indonesia yang lebih maju," jelasnya.

Penyerahan hasil lelang dan penjualan sukarela tersebut dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Direktur Jenderal Kekayaan Negara, pejabat eselon I partisipan lelang, aktor Reza Rahadian sebagai Duta YAPPIKA-ActionAid, perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, serta perwakilan SDN Cipinang 3 Bogor, Jawa Barat.

 

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com

 

 

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya