Alasan Dua BUMN Pelabuhan Bakal Kelola Pelabuhan Batu Ampar

Liputan6.com, Jakarta - PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau disebut IPC menggandeng Pelindo I untuk kerja sama dalam operasi pengelolaan Pelabuhan Batu Ampar, Batam.

Direktur Utama IPC, Elvyn G. Masassya mengatakan, kerja sama bisnis ini dilatarbelakangi keinginan untuk merealisasikan potensi bisnis penyediaan jasa kepelabuhanan yang bertaraf internasional dengan dukungan captive market di Batam.

"Batam sebagai lokasi yang sangat strategis karena terletak dalam jalur pelayaran internasional dengan salah satu rute tersibuk di antara Selat Malaka dan Singapura," kata Elvyn, di Kawasan Cikini, Jakarta, Jumat (8/6/2018).

Dia menyebutkan, Batam telah dikembangkan selama ini sebagai kawasan industri, transhipment dan daerah pariwisata, yang mana 90 persen dari barang-barang dipastikan melalui pelabuhan di Batam.

"Dan bagi Batam kolaborasi antara dua pengelola pelabuhan terbesar di Indonesia ini diharapkan dapat diterima oleh BP Batam sehingga dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan kepelabuhanan di Batam khususnya Pelabuhan Batu Ampar, baik dari sisi pengelolaannya maupun untuk strategi bisnis kedepannya," ujar dia.

Sebagai tahap awal, kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau MoU. MoU ini dimaksudkan sebagai pedoman dan persiapan untuk melaksanakan penyiapan kerjasama operasi pengelolaan Pelabuhan Batu Ampar beserta area pendukungnya di Batam.

"MoU ini juga bertujuan untuk mensinergikan sumber daya yang dimiliki masing masing pihak dalam rangka melakukan kerjasama dengan tetap memperhatikan dan menjunjung tinggi prinsip kelayakan dan saling menguntungkan. Kerja sama ini akan menjadi sinergi bisnis BUMN pelabuhan yang menguntungkan," tutur dia.

Reporter: Yayu Agustini Rahayu

Sumber: Merdeka.com

Sebelumnya, Pemerintah dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP PBPB Batam) membahas konsep masterplan Batam pada Selasa, 6 Maret 2018, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Pembahasan tersebut membicarakan proses transisi Batam dari Free Trade Zone (FTZ) menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Beberapa poin yang dibahas di sana meliputi model ekonomi Batam, kondisi infrastruktur dan tata ruang beserta rencana pengembangannya, hingga kebijakan yang dibutuhkan.

"Mari kita bicarakan bagaimana sebetulnya desain ekonomi untuk Batam saat ini dan ke depan. Ini penting agar makin banyak yang berminat dan bersemangat menanamkan investasi di Batam," ujar Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Darmin Nasution saat membuka Rapat Koordinasi tentang BP PBPB Batam di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa 6 Maret 2018.

Pada kesempatan tersebut, turut hadir Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun, Kepala BP PBPB Batam Lukita Dinarsyah Tuwo, dan perwakilan dari beberapa kementerian serta lembaga terkait.

Pembahasan menemui hasil berupa beberapa prinsip terkait transformasi FTZ Batam menjadi KEK Batam. KEK Batam bersifat zonasi (enclave), tidak melingkupi keseluruhan pulau. Selain itu, penetapan KEK di cluster sesuai kawasan industri yang ada.

Kemudian, pengusaha yang tidak masuk cluster KEK, juga diberikan opsi untuk pindah ke KEK atau diberikan fasilitas lain seperti di Kawasan Berikat, Gudang Berikat, Pusat Logistik Berikat (PLB), dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE).

Menteri Keuangan Sri Mulyani berpesan, BP PBPB Batam dan Direktorat Jendeal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan beserta stakeholder terkait lainnya perlu terus berkoordinasi, terutama dalam membuat rencana kerja yang konkret.

Senada dengan hal tersebut, Menko Darmin juga menekankan perlunya skala prioritas dan cluster KEK Batam yang final. "Untuk cluster itu perlu segera difinalkan. Apa saja persisnya, bagaimana visi yang menyangkut kegiatan ke depannya, serta potensi industri, potensi pariwisata, dan potensi-potensi lain,” tegas dia.

Saksikan video pilihan di bawah ini: