Janji Ridwan Kamil Benahi Infrastruktur Jawa Barat bila Jadi Gubernur

Liputan6.com, Jakarta Calon Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan, ia akan gencar membangun infrastruktur bila terpilih menjadi orang nomor satu di Jawa Barat. Hal itu dilakukannya demi memastikan perekonomian di Provinsi Jawa Barat bisa berjalan dengan baik.

Pembenahan sektor infrastruktur yang akan dilakukan, mulai dari pembangunan jalan desa, hingga menambah pelabuhan dan bandara baru.

"Kita ada program memastikan infrastruktur jalanan bisa sampai ke desa-desa yang selama ini tidak ada inovasinya. Kemudian menambah pelabuhan termasuk bandara baru walaupun skalanya enggak bakal besar," ujar dia di Jakarta, Rabu (4/7/2018).

Pembenahan itu, kata dia, bertujuan agar sektor pariwisata Jawa Barat bisa terangkat. Selain itu, demi mewujudkan program unggulannya yakni 'satu desa satu perusahaan' demi menggerakkan perekonomian desa.

"Kemudian ada program satu desa satu perusahaan. Itu untuk memastikan orang-orang desa enggak migrasi ke kota sehingga ekonomi desa bisa maju," jelas dia.

Lebih lanjut, Mantan Walikota Bandung ini bermimpi, Jawa Barat kelak dapat memiliki dua bandara dan dua pelabuhan untuk memudahkan akses menuju lokasi wisata. Itu merupakan syarat agar keberlangsungan ekonomi di daerah tersebut bisa berjalan dengan baik.

"Kan Jawa Barat potensi pariwisatanya luar biasa, cuman kurang dimaksimalkan saja. Jadi saya yakini, pariwisata jadi keunggulan Jawa Barat dengan menghadirkan infrastruktur," pungkas Ridwan Kamil.

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara menjadi inovasi pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu prioritas pembangunan Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla untuk mengatasi ketertinggalan infrastruktur guna meningkatkan daya saing nasional dan pemerataan pembangunan. 

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengatakan, kemampuan pendanaan pemerintah sangat terbatas melalui APBN untuk membiayai pembangunan infraastruktur secara utuh, oleh karena itu diperlukan berbagai inovasi pembiayaan. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, belanja infrastruktur yang dibutuhkan sebesar Rp 5.519 triliun. 

"Adanya inovasi pembiayaan infrastruktur menjadi salah satu faktor pendukung tercapainya target pembangunan infrastruktur,” kata Basuki beberapa waktu lalu, seperti dikutip dari keterangan tertulis Sabtu (30/6/2018).

Faktor lainnya adalah political will, kejelasan dalam prosedur pengadaan tanah dan inovasi teknologi.  Berdasarkan revisi DIPA Maret 2018, porsi sukuk di Kementerian PUPR sebesar Rp 13,73 triliun untuk membiayai pembangunan 267 proyek infrastruktur jalan dan sumber daya air (SDA).

Jumlah tersebut terbagi di Direktorat Jenderal Bina Marga sebesar Rp 8,35 triliun untuk 113 proyek infrastruktur jalan dan jembatan dan untuk Ditjen Sumber Daya Air (SDA) sebesar Rp 5,38 triliun untuk mendanai 154 proyek infrastruktur SDA. 

Dari 113 proyek di Ditjen Bina Marga, terbagi atas 16 proyek pembangunan jembatan senilai Rp 1,39 triliun, 14 proyek pembangunan jalan senilai Rp 1,1 triliun dan 83 proyek preservasi jalan dan jembatan senilai Rp 5,85 triliun. 

Alokasi pembiayaan SBSN 2018 digunakan untuk proyek infrastruktur yang memberikan dampak besar terhadap peningkatan ekonomi melalui peningkatan konektivitas antar wilayah, terutama yang digunakan sebagai jalur logistik, pariwisata, dan jalan akses ke pelabuhan dan bandara.