BUMN Sangat Berperan dalam Percepatan Pembangunan Infrastruktur

Liputan6.com, Jakarta - Deputi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Aloysius Kiik Ro menyatakan, prestasi BUMN di sektor infrastruktur masih belum mendapat apresiasi dengan seharusnya. Banyak masyarakat yang tidak menyadari percepatan pembangunan infrastruktur tak lepas dari peran BUMN.

"Sesuai dengan UU BUMN Nomor 19 Pasal 66, BUMN dapat ditugaskan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum, dalam hal ini infrastruktur. Banyak BUMN yang sudah membantu pemerintah baik dalam bidang karya atau konstruksi maupun dari segi pembiayaan," ujarnya dalam Seminar Nasional "Kebangkitan BUMN Sektor Infrastruktur" di Financial Club, Graha CIMB Niaga, Selasa (19/02/2019).

Bank Dunia menyatakan pada 2014 pembangunan infrastruktur di Indonesia melemah dan mengakibatkan kondisi ekonomi Indonesia tertinggal. Namun untungnya, pemerintah telah merombak kebijakan pembangunan infrastruktur berupa perubahan regulasi, fiskal dan kelembagaan.

Dengan bantuan BUMN baik dari sektor karya maupun sektor pembiayaan, pembangunan infrastruktur mengalami kebangkitan. Pada tahun 2015, alokasi pembiayaan bidang infrastruktur mencapai Rp 290 triliun, atau melonjak sekitar 63 persen dari tahun 2014. Hingga tahun 2018, alokasi anggaran mencapai Rp 409, 1 triliun.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Presiden RI Joko Widodo dalam masa pemerintahannya memang fokus dalam pembangunan infrastruktur. Karena ini merupakan dasar bagi Indonesia untuk bisa menjadi negara yang lebih maju ke depannya.

Namun, belakangan banyak pihak yang mengkritisi pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah saat ini kurang terasa manfaatnya. Hal ini langsung dijelaskan oleh Kepala Staf Presiden Moeldoko.

"Ada hal-hal yg perlu diluruskan dan dipahamkan berbagai pihak karena banyak pandangan yang sementara menurut saya tidak pas di infrastruktur. Padahal di beberapa daerah yang menyampaikan bahwa Bapak Jokowi sebagai Bapak Infrastruktur Indonesia. Tapi ada sedikit orang yang mengkritisi pembangin infrastruktur itu," cerita Moeldoko di Jakarta, Jumat (8/2/2019). 

Dia juga menegaskan ada hal yang mengalami perbedaan signifikan dalam hal pembangunan infrastruktur selama kepemimpinan Presiden Jokowi, terutama dalam hal pemerataan pembangunan.

"Kalau presiden atau Pak Jokowi ingin membangun hanya berorientasi pencapaian voters untuk mencari suara pada 2019, Pak Jokowi cukup membangun infrastruktur di Jawa, tidak perlu membangun diluar karena populasi di Jawa lebih besar. Masa iya kepala negara berpikir seperti itu," tegas dia.

Selama hampir lima tahun memimpin, memang pembangunan infrastruktur yang paling boomingadalah jalan tol. Padahal ada beberapa pembangunan lainnya seperti pelabuhan, bandara, jalan nasional. Semua itu dilakukan justru paling banyak di daerah-daerah terpencil.

Dengan begitu, diharapkan ekonomi di daerah-daerah terpencil tersebut bisa tumbuh lebih cepat. Melaluo hal ini, misi Indonesia untuk menjadi megara maju di 2035 akan cepat terwujud.