Pegadaian Setor Pajak Rp 1,44 Triliun pada 2018

Liputan6.com, Jakarta - PT Pegadaian terus konsisten dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG).

Tata kelola perusahaan yang baik ini diwujudkan dengan pelaksanaan program Integrasi Data Perpajakan dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Direktur Utama PT Pegadaian, Kuswiyoto mengatakan, kontribusi pajak yang diberikan oleh Pegadaian terus meningkat dari tahun ke tahun. 2017, Pegadaian menyetorkan pajak sebesar Rp 1,26 triliun sedangkan pada 2018 naik menjadi Rp 1,44 triliun. 

"Jumlah ini akan kita tingkatkan terus sehingga sumbangsih kita kepada negara semakin besar," ujar Kuswiyoto saat memberi sambutan dalam peresmian integrasi data perpajakan bersama Direktorat Jenderal Pajak di Kantor Pusat Pegadaian, Jakarta, Senin (29/4/2019).

Kuswiyoto mengatakan, untuk mendorong penerimaan pajak yang lebih baik, pihaknya siap mendukung dan menyukseskan program integrasi data perpajakan Pegadaian dengan DJP. Hal ini sejalan dengan program transformasi digital yang sedang dijalankan oleh perusahaan. 

"Program integrasi data perpajakan ini sangat bermanfaat memudahkan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan yang Iebih baik. Hal ini tentu membantu kami sebagai wajib pajak dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik," ujar dia.

Reporter: Wilfridus Setu Embu

Sumber: Merdeka.com

Sementara itu, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak, Suryo Utomo mengatakan, manfaat integrasi data untuk wajib pajak yaitu untuk memberikan efisiensi dan mengurangi cost of compliance dengan meminimalisir kesalahan administrasi perpajakan. 

"Beberapa faktor yang melatarbelakangi dukungan ini adalah karena keinginan para wajib pajak BUMN untuk memberi yang terbaik untuk negeri sehingga kepatuhan pajak menjadi hal yang penting," ujar dia.

"BUMN juga selayaknya menjadi barometer kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Terkait dengan pemenuhan kewajiban perpajakan, seharusnya cost of compliance Wajib Pajak BUMN rendah dengan minimnya sanksi administrasi perpajakan," sambungnya. 

Untuk melaksanakan program integrasi data ini, Kanwil DJP Wajib Pajak Besar juga telah membentuk tim integrasi dan pertukaran data perpajakan sajak 2017 yang dipimpin oleh Mekar Satria Utama sebagai Pengarah. 

Pegadaian merupakan BUMN kelima setelah Pertamina, Telekomunikasi Indonesia (Telkom), Perusahaan Listrik Negara, dan Pelindo III yang meIaksanakan integrasi data tahun Ialu dan Pegadaian merupakan BUMN pertama yang melaksanakan integrasi data pada 2019. 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini

Sebelumnya, pada puncak HUT ke-118, PT Pegadaian (Persero) meluncurkan tiga produk andalan, yakni Gadai on Demand (GoD), Branch Transformation Office, dan Rahn Tasjily Tanah. Hadirnya ketiga produk baru ini diharapkan mampu bantu perseroan menarik 12 juta nasabah pada 2019.

Direktur Utama Pegadaian Kuswiyoto mengatakan, tiga produk layanan tersebut merupakan wujud nyata dari kinerja perusahaan yang terus melakukan inovasi produk dan sistem layanan secara digital untuk memenuhi kebutuhan nasabah.

"Kami menyadari bahwa nasabah semakin ingin dilayani dengan cepat, aman, dan nyaman dengan menggunakan teknologi digital. Oleh karena itu, hari ini kami meluncurkan tiga produk layanan untuk mempermudah nasabah menggunakan fasilitas dari Pegadaian," ujar dia dalam sebuah pernyataan tertulis, Senin, 29 April 2019.

Kuswiyoto menjelaskan, Gadai on Demand (GoD) merupakan layanan yang membantu nasabah yang ingin menggadaikan perhiasan atau barang berharga lainnya, tetapi tidak memiliki waktu ke gerai Pegadaian.

Dalam hal ini, Pegadaian bekerjasama dengan perusahaan berbasis digital di sektor transportasi on demand yang bertugas untuk menjemput barang yang akan digadaikan.

"Dengan GoD, nanti petugas ojek online akan menjemput barang yang akan digadaikan, selanjutnya dana hasil gadai akan ditransfer ke rekening nasabah," terang dia.

Sementara itu, Rahn Tasjily Tanah merupakan produk dari Pegadaian Syariah dengan jaminan berupa sertifikat tanah atau bukti kepemilikan tanah yang ditujukkan kepada pengusaha mikro dan petani.

"Cara kerja dan prinsipnya pun disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Selain itu, marhun bih atau pinjaman yang diberikan juga terbilang tinggi, mulai dari Rp 1 juta hingga Rp 200 juta dengan aturan angsuran yang sangat fleksibel," ungkap Kuswiyoto.

Sedangkan Branch Transformation Office merupakan peluncuran standarisasi outlet baik dari sisi fisik bangunan, maupun sistem layanan.

Dari sisi penjualan, layanan ini akan meningkatkan sistem kerja seperti penetapan sales model, penetapan standar penjualan di cabang, peningkatan produktifitas outbond sales, pengembangan sales tools, dan sebagai customer relationship management yang terintegrasi.