Sri Mulyani: Reformasi Birokrasi jadi Tantangan Terbesar Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyatakan bahwa salah satu upaya untuk mendongrak pertumbuhan ekonomi Indonesia yakni dengan melakukan transformasi dan reformasi birokrasi. Tidak hanya hanya di bidang pendidikan, ekonomi dan pembangunan, melainkan seluruh instansi pemerintah.

"Kita dorong reformasi birokrasi. Ini jadi tantangan besar kita bagaimana kita bisa desain sesuatu yang efisien. Birokrat dan birokrasi penting sekali," katanya dalam Seminar Nasional Transformasi Ekonomi untuk Indonesia Maju, di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (9/8).

Menteri Sri Mulyani memandang selama ini sistem kerja yang ada di pemerintah pusat maupun daerah masih cukup rumit. Sebab, kebanyakan pelayanan yang dilakukan masih banyak campur tangan atau perantara sehingga dinilai tidak efisien.

"Kita sudah melakukan misal OSS agar investment tidak terlalu banyak menghadapi proses. Dengan teknologi, bisa efisien. Kalau birokrat tidak ada kerjaan, dia akan buat kerjaan dan itu jadi additional cost. Di satu sisi kita butuh birokrat efisien kompeten, di sisi lain butuh perbaikan efisiensi di pusat maupun daerah," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, mengaku telah diperingati oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjalankan sistem reformasi birokrasi sebaik-baiknya. Permintaan itu pun telah disampaikan berkali-kali kepada semua Kementerian Lembaga dalam rapat kabinet.

"Peringatan dari presiden untuk kita di birokrasi. Beliau merasa bahwa reformasi birokrasi sekarang belum menyentuh esensi dari birokrasi itu sendiri," kata Menteri Bambang di Jakarta, Rabu (24/7).

Menteri Bambang mengatakan, selama ini Presiden memandang birokrasi itu ada untuk memperlancar ekonomi secara nasional, bukan justru menciptakan regulasi berlebihan yang kemudian mematikan semangat berinvestasi.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Syafruddin mengatakan, penerapan reformasi birokrasi merupakan cara efektif menghadapi dinamika perubahan global yang tak berujung serta untuk mewujudkan stabilitas keamanan yang berkelanjutan.

Hal itu dikatakan Menteri Syafruddin saat memberi kuliah umum bertema Reformasi Birokrasi Guna Mewujudkan Institusi dan Generasi POLRI yang Tangguh Menghadapi Dinamika Masyarakat di Akademi Kepolisian, Semarang, Jawa Tengah, Selasa (30/4/2019).

"Reformasi birokrasi menjadi penopang terwujudnya keamanan masyarakat, konsolidasi demokrasi, kepastian hukum dan keberlanjutan pembangunan," ujar dia dalam keterangan tertulisnya.

Perubahan global yang terjadi saat ini akan memberikan dampak pada dinamika keamanan dengan munculnya berbagai bentuk dan modus baru kejahatan.

"Dulu tidak ada bentuk kejahatan bernama hoax, sekarang barang itu sudah ramai bermunculan di media sosial tumbuh subur bagai gurita, mendegradasi ruang literasi publik," kata Syafruddin.

Pemahaman tentang perubahan global penting diketahui para taruna agar saat menjalani masa kedinasan mampu bertindak secara tepat. Sehingga saat menjadi pimpinan Polri dapat menghadirkan kebijakan publik yang menyangga perubahan peradaban.

Dia juga mengungkapkan, mindset anggota Polri harus berubah. Bekerja bukan untuk menang, bukan untuk skor, bukan untuk predikat prestasi. Anggota Polri harus menjadi pemain tidak terbatas dimana kinerjanya tidak dibatasi waktu selalu adaptif dengan perubahan aturan.

"Inilah Intisari leadership dalam pendidikan Akpol yang harus dipahami secara fundamental oleh para taruna," tegas Syafruddin

Menteri Syafruddin berpesan kepada seluruh taruna untuk belajar penuh semangat mengembangkan kreativitas untuk menghasilkan karya terbaik demi kemajuan Indonesia. Selain itu menjadi agen perubahan institusi Polri dalam menjawab perubahan global dengan menghadirkan keamanan untuk rakyat serta mewujudkan pemerintahan berkelas dunia.

Hadir dalam kuliah umum ini Gubernur Akpol Irjend Rycko Amelza D, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen, Direktur Bintarlat, Direktur Akademik AKPOL, para pejabat utama AKPOL serta para tenaga pendidik.