Wapres Ma'ruf Amin: Ekonom Syariah Jangan Lagi Alon-Alon Asal Kelakon

Liputan6.com, Jakarta - Indonesia terus mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah lesunya keadaan global. Salah satu caranya melalui keuangan syariah di Indonesia. Saat ini, seluruh kementerian dan lembaga ikut terlibat mengembangkan prinsip syariah.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengungkapkan pimpinan lembaga dan kementerian ekonomi ikut terlibat dalam konsep pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Mulai dari Presiden Joko Widodo hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani ikut terlibat. Oleh karena itu, kata dia, jika ekonomi dan keuangan syariah tidak berkembang, akan keterlaluan.

"Presiden pun sudah menjadi Ketua KNKS. Jadi, kalau (ekonomi dan keuangan syariah) tidak maju ini memang keterlaluan," ujar Ma'ruf saat menghadiri Silaturahmi Kerja Nasional Masyarakat Ekonomi Syariah di JCC Senayan, Jakarta, Jumat (15/11/2019).

Ma'ruf pun mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah lebih cepat. Ma'ruf menerangkan, jangan lagi menggunakan pedoman "alon-alon asal kelakon".

"Karena harus ada akselerasi, kita harus cepat karena kita sudah banyak ketinggalan, tapi harus tepat bekerjanya, dan kita harus bekerja memberikan manfaat dampak yang besar," ujar Ma'ruf.

Reporter: Intan Umbari Prihatin

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebutkan Indonesia akan belajar dari Malaysia dalam mengelola ekonomi syariah. Malaysia dinilai telah lebih dulu sukses di bidang ekonomi syariah tersebut.

"Indonesia akan belajar dari Malaysia bagaimana mereka berhasil," kata dia, dalam acara ISEF 2019, di JCC Senayan, Jakarta, Kamis (14/11/2019).

Dia menjelaskan saat ini industri halal dan ekonomi syariah terus tumbuh dan berkembang seiring dengan perbankan dan keuangan syariahnya. Tak terkecuali di Indonesia.

Akan tetapi, konsep syariah tidak terlalu booming di Indonesia, meskipun menjadi negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

"Indonesia sedikit terlambat dan kita baru saja memberlakukan undang-undang soal perbankan syariah pada 1981-an dan sukuk global syariah diberlakukan 10-15 tahun lalu. Sementara asuransi syariah baru beberapa bulan dilakukan," ujarnya.

Meskipun terlambat dia optimistis Indonesia bisa sukses seperti Malaysia. "Walaupun terlambat, sudah memulai proses ini, instrumen syariah di Malaysia bisa dipelajari," ujarnya.

"(Belajar dari Malaysia) misalnya melihat bagaimana fokus investasi dan instrumen sosial seperti zakat dan wakaf di masyarakat," ujarnya.

Artinya, akuntabilitas pengelolaan zakat dan wakaf di Indonesia juga harus ditingkatkan. Hal ini tentunya akan dikerjakan oleh Kemenkeu bersama dengani Bank Indonesia (BI) untuk menambah kepastian dengan kebijakan agar impact sektor keuangan syariah bisa lebih besar untuk dimanfaatkan.

Dia mengungkapkan pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan minat masyarakat Indonesia untuk penjualan sukuk syariah terbesar di dunia. Namun, tak banyak masyarakat Indonesia yang membeli, justru dibeli dari luar negeri.

"Kami memberikan edukasi dan memberikan kepastian dan membeli instrumen untuk mereka, tanpa keruwetan dan kesulitan pembahasannya," ujarnya.

Misalnya dengan produk sukuk ritel agar kaum milenial bisa memahami dengan mudah instrumen investasi syariah. Lalu sukuk berbasis lingkungan melalui green sukuk.

Dengan produk-produk yang mudah dipahami, kualitas syariah diharapkan bisa meningkat. Sehingga klaim risiko tinggi, harga mahal, dan tidak efisien bisa dihilangkan.