Punya Turunan Ekonomi Besar, KKP Kembangkan Budidaya Perikanan di 2021

Rencananya, untuk pengembangan budidaya perikanan, KKP akan bersinergi dengan lintas sektor.

oleh Andina Librianty diperbarui 19 Jan 2021, 11:30 WIB
Diterbitkan 19 Jan 2021, 11:30 WIB
Pasar Ikan Modern Muara Baru Mulai Ditempati Pedagang
Pedagang menyortir ikan di Pasar Ikan Modern (PIM) Muara Baru, Jakarta, Kamis (21/2). PIM Muara Baru memiliki berbagai fasilitas. (Merdeka.com/Iqbal Nugroho)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan menggerakkan budidaya perikanan di 2021. Untuk pengembangannya, KKP akan menggalakkan sinergi dengan lintas sektor.

"Kita pilih subsektor ini sebagai salah satu prioritas kerja karena budidaya adalah kelestarian, kebersinambungan untuk generasi berikut. Kalau tidak budidaya maka akan habis sumber daya perikanan," ungkap Trenggono, seperti dikutip dari keterangan tertulisnya pada Selasa (19/1/2021).

Diungkapkannya, budidaya perikanan yang dikembangkan tidak hanya komoditas ikan air tawar tapi juga air payau, seperti udang vaname, kerapu, dan bawal. "Untuk itu baik di laut maupun di darat, kita akan gerakkan budidaya termasuk udang dan sebagainya," tambahnya.

Menurutnya, budidaya perikanan memiliki turunan ekonomi yang cukup banyak, seperti jual beli pakan, pembenihan hingga usaha pembesaran. Sehingga, perputaran ekonomi yang dihasilkan pun besar dan menciptakan peluang lapangan kerja untuk masyarakat.

Rencananya, untuk pengembangan budidaya perikanan, KKP akan bersinergi dengan lintas sektor. Baik dengan kepala daerah, elemen masyarakat, instansi pemerintah lainnya, termasuk dengan perguruan tinggi.

Kerjasama dengan perguruan tinggi dinilainya sangat penting, khususnya untuk memperkuat riset dan inovasi teknologi di sektor kelautan perikanan. Melalui pemanfaatkan teknologi, jumlah produksi yang dihasilkan bisa lebih banyak, baik untuk komoditas perikanan dan juga pakan.

"Saya berharap pakan ini bisa dikembangkan antara pemerintah dan perguruan tinggi, sehingga potensi impor bahan baku pakan seperti tepung ikan, tepung kedelai dan tepung gandum tidak ada lagi," jelas Trenggono.

Saksikan video pilihan berikut ini:

KKP Ingin Indonesia Sontek Australia hingga Vietnam Kembangkan Budidaya Perikanan

Pasar Ikan Modern Muara Baru Mulai Ditempati Pedagang
Pedagang menyortir ikan di Pasar Ikan Modern (PIM) Muara Baru, Jakarta, Kamis (21/2). Pedagang mulai menempati PIM Muara Baru sejak 16 Februari 2019. (Merdeka.com/Iqbal Nugroho)

Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah mendorong subsektor perikanan budidaya sebagai leading sektor perekonomian nasional.

Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, subsektor perikanan budidaya memiliki potensi besar untuk dikembangkan dan menjadi salah satu sumber peningkatan kesejahteraan masyarakat, penyediaan lapangan kerja serta mendukung ketahanan pangan.

"Paradigma peran UPT (Unit Pelayanan Teknis) dari hanya sebatas pelayan masyarakat dan sebagai agent of change serta pemberi solusi, saat ini bertambah perannya sebagai katalisator ekonomi, artinya bukan hanya sebagai pusat informasi teknologi saja tetapi mampu memberikan dampak sebagai penghela kegiatan ekonomi para pembudidaya dan berkontribusi bagi perekonomian nasional," jelas Trenggono dalam keterangannya, Senin (11/1/2021).

Trenggono menegaskan, Indonesia harus bisa kembangkan perikanan budidaya seperti perikanan budidaya di Australia, Norwegia, Jepang, dan juga Vietnam yang sektor perikanan budidayanya sudah berkembang karena Indonesia memiliki lahan dan komoditas yang sangat potensial.

Adapun, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) mempunyai 15 UPT yang tersebar di seluruh Indonesia. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Slamet Seobjakto mengatakan, ke depan subsektor perikanan budidaya diharapkan fokus kepada pengembangan komoditas berbasis kawasan dan terintegrasi.

"Seperti Kampung Nila, Kampung Udang, Kampung Lobster, Kampung Rumput Laut. Kerjasama pengembangannya nanti dengan Pemerintah Provinsi dan juga Kabupaten/Kota. Pengembangan bisnis ini diharapkan berkontribusi lebih besar lagi bagi devisa negara, mendongkrak pertumbuhan nasional serta berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat," kata Slamet.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya