DPR Wanti-Wanti Pemerintah Tekan Ongkos Logistik Food Estate

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah tengah mengembangkan lumbung pangan atau food estate seluas 62 ribu hektare di beberapa daerah di Indonesia, seperti Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara.

Dengan lumbung pangan, Indonesia diharapkan memiliki stok pangan yang melimpah, terintegrasi dengan baik dan harganya jadi jauh lebih murah.

Kendati, pembangunan skala besar ini harus dilakukan dengan cermat agar tidak melesat dari tujuan awalnya. Ketua Komisi IV DPR RI Sudin menekankan agar pemerintah memperhatikan biaya logistik yang timbul dari operasional food estate nantinya.

"Di beberapa media, beberapa waktu lalu, petani mengeluh karena food estate panennya cuma 2-3 ton. Saya sampaikan, katakanlah, kalau Kalimantan Tengah produksinya sukses, misalnya 1 hektare (menghasilkan) 5 ton. Terdapat berapa juta ton gabah atau padi, mau di bawa kemana?" ujar Sudin dalam rapat kerja dengan Kementerian Pertanian, Senin (8/1/2021).

Sudin mengatakan, karena Kalimantan Tengah memiliki akses transportasi yang masih belum memadai, maka distribusi hasil pangan berpotensi mandeg jika tidak ditangani.

"Berapa ongkos dari lokasi ke pelabuhan, dari pelabuhan ke Pulau Jawa? Kenapa Pulau Jawa karena pangsa pakan terbesar adalah Pulau Jawa. Nggak mungkin di bawa ke Sulawesi karena Sulawesi sudah sangat bagus pertaniannya," katanya.

Sudin melanjutkan, untuk food estate di Sumatera Utara, tepatnya di Humbang Hasundutan, distribusinya dapat dilakukan dengan mengutamakan daerah di Pulau Sumatera. Selain dekat, akses transportasi menuju provinsi lain di pulau Sumatera juga sudah cukup baik.

"Dari Sumatera Utara, 30 ribu (hektare) mungkim masih bisa dibawa ke Aceh, Padang, Medan itu wilayah dekat. Tapi kalau dari Kalteng, itu sangat sulit transportasinya," tutur Sudin.

"Jangan sampai biaya angkutnya bahan pangan memakan harganya lebih dari 25 persen. Kalau 10 persen, itu masih wajar," katanya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Sarwo Edhy menegaskan bahwa program nasional food estate di Pulang Pisau Kalimantan Tengah sudah berjalan dengan baik. Bahkan, kata Sarwo, tahun ini akan terjadi panen raya padi di Minggu ketiga di bulan Februari.

"Kamis nanti Insya Allah sudah akan panen padi pertama di Pulang Pisau. Ini menandakan bahwa program food estate berhasil dijalankan," ujar Sarwo saat menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR RI, Selasa (2/2).

Sarwo Edhy mengatakan, luas lahan yang ada di Pulang Pisau untuk food estate saat ini mencapai 10 ribu hektar dan yang berhasil ditanami sekitar 9,7 ribu hektar. Dia menyampaikan 300 hektare yang belum ditanami disebabkan oleh tradisi masyarakat yang memulai menanam di bulan Maret.

"Provitas hasil panen yang diperoleh bisa mencapai 6,4 ton per hektar yang biasanya hanya 3 sampai 4 ton per hektare," katanya.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI Sunarna mengharapkan adanya progres yang baik dari program food estate dari waktu ke waktu. Menurut dia, tidak hanya hasil panen saja yang menjadi perhatian, namun juga harus prosesnya harus berjalan dengan lancar.

"Yang pasti kami sangat mengharapkan progres dari food estate itu demi perkembangan pertanian kita kedepannya," tutupnya.

Seperti diketahui, program food estate sendiri dipersiapkan untuk meningkatkan produktivitas pertanian diantaranya dengan pengembangan berbagai komoditas melalui sentuhan mekanisasi dan teknologi, juga dengan memberdayakan para petani, dan industri pengolahan.