Strategi Adhi Karya Keluar dari Krisis Keuangan di Masa Pandemi Covid-19

Liputan6.com, Jakarta Direktur Utama PT Adhi Karya Entus Asnawi Mukhson mengatakan, perusahaan menghadapi kondisi keuangan yang cukup sulit sepanjang 2020. Pihaknya pun melakukan berbagai strategi agar tetap bisa bertahan menjalankan berbagai proyek.

Salah satu langkah yang dilakukan perusahaan adalah efisiensi atau mengurangi perjalanan dinas dan kunjungan proyek. Selain itu, perusahaan juga melakukan pengurangan rapat yang biasanya digelar di hotel.

"Upaya yang kami lakukan untuk lolos tahun kemarin bagaimana kami menjaga biaya operasi kami supaya bisa ditutup dengan laba usaha yang ada," ujar Entus dalam diskusi daring, Jakarta, Rabu (21/4/2021).

"Efisiensi kebetulan pada saat pandemi perjalanan dinas tinjauan dan sebagainya kita bisa kurangi. Meeting juga tidak perlu hotel dan transport bisa melakukan secara ini dan dampaknya lumayan luar biasa efisiensinya," sambungnya.

Dengan perkembangan penanganan Covid saat ini, di mana vaksin juga berjalan dan sebagian besar pelayanan publik sudah dilakukan. Perusahaan sekarang sedang mulai mencoba bagaimana meningkatkan secara gradual untuk bekerja dari rumah (WFH) dikurangi untuk efektif ke kantor atau WFO.

"Bekerja ke office tapi dengan pola pengelolaan pemanfaatan IT tidak kembali ke kebiasaan lama tapi kebiasaan baru. Ini jadi strategi kami. Kami juga harus mengukur kemampuan finansial," tandas Dirut Adhi Karya.

Anggun P. Situmorang

Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Kinerja keuangan BUMN kelompok infrastruktur menjadi sorotan, termasuk oleh Mantan Menteri BUMN, Dahlan Iskan hingga mantan Sekretaris Menteri BUMN, Muhammad Said Didu. Institute for Development of Economics and Finance (Indef) bahkan menyebut utang BUMN Karya sudah dalam batas kewaspadaan.

Said Didu mengatakan, menggunungnya utang BUMN Karya disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, diawali dengan diubahnya BUMN konstruksi dari perusahan jasa konstruksi menjadi perusahaan investasi dan jasa konstruksi.

Sebagai BUMN Karya, perusahan-perusahaan tersebut tidak memiliki keahlian untuk mengelola properti.

"Sehingga tidak heran banyak sekali pembangunan apartemen, jalan tol, bandara, itu perusahaan jasa konstruksi ini semua menjadi pemilik saham," kata Said Didu dalam diskusi Narasi Institute bertajuk "Mencari Jalan Keluar Menggunungnya Utang BUMN Karya" pada Jumat (9/4/2021).

Kemudian, BUMN Karya juga dibebani dengan pembangunan infrastruktur yang sebenarnya tidak layak secara ekonomi. Padahal jika sudah mengetahui kondisi tersebut, katanya, direksi BUMN seharusnya memakai UU BUMN Pasal 66 sehingga pemerintah wajib menambahkan dan membantu menutup kerugian.

Pemerintah pada 2016 - 2017 telah memberikan bantuan dengan memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk proyek yang tidak layak. Namun setelah itu tidak diberikan lagi. Akibatnya, BUMN konstruksi untuk melanjutkan proyek yg ditugaskan pemerintah yang tidak layak secara ekonomi harus mencari hutang.

"Kemudian mereka cari utang. Kalau cari utang, net margin jasa konstruksi 4 persen, maka jika mengambil utang yang bunganya 11 sampai 12 persen dipastikan akan rugi karena net marginnya rendah sekali," ungkapnya.

Menurut Said Didu, BUMN Karya mengejar keuntungan dari dua sisi yaitu pelaksana konstruksi dan pengelolaan infrastruktur.

"Jadi mereka sebenarnya mengejar dua keuntungan. Pertama di pelaksana konstruksinya, kemudian keuntungan di pengelolaan di infrastruktur yang dibangun," ungkapnya.