Liputan6.com, Jakarta - Ekonom Senior Chatib Basri mengatakan, meskipun pandemi Covid-19 di Indonesia sudah mampu ditangani dengan baik, ia melihat bahwa pemerintah belum bisa berleha-leha. Masih banyak dampak turunan dari pandemi ini yang harus diselesaikan.
Chatib Basri menjelaskan, sektor kesehatan di Indonesia cukup terkendali dengan tingkat kasus aktif yang terys menurun. Namun ternyata hal tersebut tidak akan membuat pemulihan ekonomi bisa berjalan tanpa hambatan. Risiko global yang terjadi saat ini menjadi tantangan yang tidak mudah dihadapi pemerintah.
Salah satunya kenaikan harga komoditas. Satu sisi menguntungkan pemerintah karena mendapatkan nilai tambah. Namun di sisi lain, mengancam kesejahteraan masyarakat yang baru beranjak pulih karena sejumlah barang dan jasa mengalami kenaikan. Baik karena permintaan yang tinggi, maupun dipicu kenaikan harga BBM.
Advertisement
"Yang saya khawatirkan ini inflasi dan dampak vulnerable groups. Impor daging sudah naik, BBM kita juga sudah naik, gas juga. Ini yang perlu diantisipasi, nail ini ujungnya atau masih berlanjut," kata Chatib di Jakarta, Senin (4/4/2022).
Dia menilai dalam kondisi ini pemerintah harus fokus menjaga momentum pertumbuhan sampai memitigasi bagi kelompok masyarakat yang rentan. Sehingga perlu membuat skema subsidi yang langsung kepada masyarakat terdampak, bukan lagi subsidi kepada komoditasnya.
Seperti membuat BLT Minyak Goreng yang ditujukan kepada masyarakat kelas bawah. yang paling terdampak. Sayangnya dia menilai saat ini fokus pemerintah masih terbelah.
Diantaranya menaikkan tarif PPN menjadi 11 persen. Meskipun ada pengecualian, namun kebijakan ini bisa mendorong kenaikan harga.
Baca Juga
* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Pemindahan Ibu Kota Negara
Belum pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) baru ke Nusantara di Kalimantan Timur. Proyek pembangunan IKN Nusantara bahkan ditargetkan sudah mulai berjalan di pertengahan tahun ini.
Untuk itu, Chatib meminta pemerintah fokus menangani berbagai potensi gejolak yang terjadi. Bukan sibuk mengurus hal yang belum dirasa penting.
"Pemerintah harus bisa membedakan mana keinginan dan kebutuhan," kata dia.
Sebenarnya hal ini mudah. Hanya saja ada bumbu teknokratik dan isu politik. Sehingga dalam hal ini pemerintah perlu menjaga koordinasi ekonomi makro.
"Dalam konteks ini ekonomi makro penting," kata dia.
Reporter: Anisyah Al Faqir
Sumber: Merdeka.com
Advertisement