Moeldoko: Bahaya, Gap Produktivitas Kebun Sawit Rakyat dan Swasta Makin Lebar

Liputan6.com, Jakarta - Produktivitas perkebunan kelapa sawit rakyat masih tertinggal jauh dari perkebunan sawit milik perusahaan swasta. Ini diakui terjadi dalam satu dekade ini.

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menyampaikan terjadi pelebaran gap atau kesenjangan jumlah produktivitas dari perkebunan sawit rakyat dengan perusahaan swasta. Bahkan, beberapa tahun terakhir mengalami pelebaran yang lebih tinggi.

"Ada stagnasi dan rendahnya produktivitas, meski perannya cukup signifikan dari produksi dan kepemilikan rakyat. Tapi produktivitasnya masih rendah dibandingkan PBS (Perkebunan Besar Swasta)," ungkapnya dalam webinar Kondisi Perdagangan Kelapa Sawit Nusantara, Kamis (21/7/2022).

"Selama satu dekade terakhir gap-nya ini mengami pelebaran, ini perlu kita concern ini, bahaya kalau gap-nya terlalu tinggi," tambahnya.

Menurut data yang ditampilkannya, pada 2010 angka produktivitas perkebunan rakyat sebanyak 2,5 juta ton per hektar. Sementara, perkebunan besar swasta tercatat sebanyak 2,99 juta ton per hektar.

Namun, pada 2021, produktivitas dari perkebunan rakyat masih bertahan di 2,75 ton per hektar. Sedangkan perkebunan besar swasta meningkat hingga 3,84 juta ton per hektar.

"Stagnasi ini menjadi persoalan kritikal, mengingat perkebunan rakyat dalam produksi CPO nasional cukup tinggi. Saya mengingatkan, jangan sampai ini semakin turun dan semakin turun, tidak ada alasan apapun, tapi kita harus tetap waspada," terang Moeldoko.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Pada kesempatan itu, Ketua Dewan Pembina Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia itu juga membagikan tingkat kontribusi perkebunan sawit di Indonesia. Besarannya cukup signifikan.

Ada tiga jenis perkebunan kelapa sawit, yakni perkebunan besar swasta, perkebunan rakyat, dan perkebunan negara. Perkebunan swasta berkontribusi paling besar dengan 30,7 juta ton atau setara 61,8 persen dari total produksi nasional.

Sedangkan, produksi CPO oleh perkebunan rakyat berkontribusi sebesar 16,7 juta ton atau setara 33,7 persen dari total produksi. Serta, perkebunan negara hanya menyumbang sisanya 4,4 persen dari total produksi.

"Dari struktur kepemilikan lahan, total lahan yang dimiliki perkebunan rakyat sangat signifikan, yaitu seluas 6 juta hektar atau setara 40 persen dari total luas lahan 15 juta hektar," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut B. Pandjaitan atau Menko Luhut memberikan pengarahan pada Orientasi Pembangunan Desa Berkelanjutan di Jakarta pada Sabtu (16/7/2022)

Pada kegiatan yang diselenggarakan oleh Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) tersebut, Menko Luhut memaparkan terkait audit perkebunan sawit dalam rangka memperbaiki tata kelola sawit nasional.

"Audit tata kelola sawit akan membantu melengkapi data dan informasi dari hulu hingga hilir, sehingga pembuatan kebijakan menjadi lebih akurat. Saat ini melalui SIMIRAH 2.0, data aliran distribusi CPO dan minyak goreng sudah dapat dikumpulkan, tapi tentu masih perlu disempurnakan," tegasnya.

Menko Luhut mengharapkan setiap pihak dapat membantu melengkapi data dan informasi yang dibutuhkan. Sehingga pemerintah bisa menentukan secara akurat parameter yang harus dijaga dan mendesain kebijakan yang tepat untuk mencapai parameter tersebut.

"Tata kelola sawit kompleks dan melibatkan banyak stakeholders. Berbagai target di sisi hulu dan hilir harus dapat diseimbangkan karena terdapat trade off antara target satu dan yang lain," lanjut Menko Luhut.

Menurutnya, peran kelapa sawit sangat besar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia saat dihadapkan pada tekanan ekonomi dunia, baik dari sisi hulu maupun hilir.

Dirinya mengatakan kelapa sawit berperan besar terhadap ekonomi indonesia. Selain salah satu penyumbang terbesar ekspor dan penerimaan negara, harga Tandan Buah Segar (TBS) yang terjaga dan minyak goreng yang terjangkau membantu menjaga tingkat konsumsi.

"Pemerintah saat ini terus menjaga ketersediaan dan keterjangkauan minyak goreng dengan harga minyak goreng curah rakyat sebesar 14 ribu rupiah. Kita berusaha menjaga kesejahteraan petani sawit serta memastikan profit usaha yang berkeadilan," jelas Menko Luhut.