Inklusi Keuangan Syarat RI jadi Negara Maju Berpenghasilan Tinggi

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, inklusi keuangan dan literasi keuangan adalah syarat yang sangat penting bagi Indonesia untuk bisa terus maju menjadi negara berpenghasilan tinggi, menjadi negara industri dan negara yang makin kuat.

"Oleh karena itu di dalam kita terus melakukan kegiatan literasi dan inklusi keuangan, tentu perlu bersama-sama dengan seluruh pihak yang menyediakan dan menciptakan instrumen-instrumen secara bertanggung jawab," kata Sri Mulyani dalam acara Literasi Keuangan Indonesia Terdepan (Like It), dikutip Sabtu (13/8/2022).

Selain itu, kata Menkeu, masyarakat juga harus terus waspada terhadap produk-produk instrumen yang sangat mampu untuk menciptakan hal-hal yang tidak baik, yaitu yang merugikan investasi bahkan bisa menuju kepada tingkat kriminalitas.

"Oleh karena itu membangun kepercayaan kepada sektor keuangan dan lembaga keuangan serta instrumen keuangan adalah tugas kita semuanya," ujar Menkeu.

Pihaknha di kementerian keuangan siap untuk bekerjasama dengan Bank Indonesia, OJK dan LPS serta dengan seluruh pemangku kepentingan yang lain untuk terus membangun ekonomi Indonesia secara berkelanjutan, dan terus mengembangkan sektor keuangan secara stabil, kredibel dan memberikan kepastian serta keadilan bagi seluruh investor.

Sejauh ini, pemerintah bersama-sama Bank Indonesia OJK LPS melakukan penetrasi inklusi keuangan dengan memanfaatkan program-program pemerintah yang memang luar biasa meningkat.

Terutama pada masa pandemi di mana pemerintah meningkatkan bantuan-bantuan kepada masyarakat, tidak hanya kepada kelompok yang rentan dan miskin, namun juga bahkan pada UMKM dan bahkan dukungan dalam bentuk subsidi kepada buruh atau pekerja dengan pendapatan dibawah Rp 3,5 juta hingga Rp 5 juta.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Disamping itu, dalam Presiden Indonesia G20 Pemerintah juga mengangkat isu inklusi keuangan, serta pembiayaan digital UMKM.

Hal ini dilakukan karena peranan fintech dan teknologi digital di sektor keuangan memiliki peranan yang luar biasa penting, dan strategis serta bisa memiliki kesempatan mentransformasikan perekonomian yang tadinya skalanya sangat kecil mikro dan tersebar, menjadi sebuah platform besar.

"Pentingnya literasi keuangan, inklusi keuangan yang dalam tidak Selalu identik dengan literasi keuangan yang memadai Indonesia. dalam hal ini tingkat literasi keuangan survei tahun 2019 adalah pada level 38 persen. Ini adalah literasi yang belum  matang dan belum memadai," ujarnya.

Maka Menkeu menghargai upaya dilaksanakan literasi keuangan Indonesia terdepan (Like it) melalui berbagai kegiatan-kegiatan dan sinergi antara Bank Indonesia, OJK, dan LPS dan kementerian keuangan melalui forum koordinasi diantara kita, yaitu pembiayaan pembangunan melalui pasar keuangan yang diharapkan akan terus berkreasi berinovasi dan terus meningkatkan program-program literasi keuangan Indonesia.

Menurutnya, masyarakat Indonesia masih membutuhkan kemampuan untuk memahami instrumen-instrumen keuangan yang akan semakin beragam dan mereka juga ditawarkan secara cukup agresif, apalagi melalui platform-platform digital.

"Saya berharap masyarakat akan mampu bisa memilih instrumen investasi yang makin banyak dan beragam namun tetap menjaga keamanan dan juga dari sisi kredibilitas dari lembaga maupun instrumennya," pungkasnya.

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Indonesia di tahun 2045 memiliki target yaitu menjadi negara maju. Pada saat itu Indonesia genap berusia 100 tahun dan inilah menjadi generasi emas 2045.

Oleh karena itu ekonomi hijau sebagai bagian dari strategi transformasi ekonomi untuk mendorong Indonesia lepas dari middle income trap sebelum 2045.

Untuk mencapai target tersebut pertumbuhan ekonomi per tahun harus bisa mencapai 6 persen.

“Kita harus kerja extra dan itulah Pak Presiden (Joko Widodo) kita perlu melakukan rebound transformasi ekonomi yaitu ekonomi hijau,” Direktur Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Medrilzam, Selasa (9/8).

Dia menjelaskan untuk rencana strategis transformasi ekonomi yaitu dengan sumber daya manusia berdaya saing, produktivitas sektor ekonomi, transformasi digital, integrasi ekonomi domestic pemindahan IKN, dan ekonomi hijau.

“Salah satu strategi transformasi ekonomi adalah melalui ekonomi hijau dengan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim,” terangnya.

Medrilzam menerangkan untuk menuju masa depan ekonomi hijau diperlukan peran pengukuran capaian ekonomi hijau. Indeks ekonomi hijau dapat digunakan untuk menilai interaksi sosial, ekonomi, lingkungan dalam lingkup ekonomi hijau dan mengidentifikasi potensi risiko dan peluang untuk merancang kebijakan ekonomi hijau yang lebih baik kedepannya.

“Ada 15 indikator yang kami gunakan untuk mengukur performa ekonomi hijau di Indonesia. Kita coba kembangkan indikator-indikator ini sudah digunakan oleh global dan kita saringkan kita ambil indikator yang tetap relevan sesuai di Indonesia,” ungkapnya.

Dari 15 indikator tersebut terpilih yang mewakili 3 pilar sustainable development yakni ekonomi, sosial dan lingkungan. Skor pilar dari tahun 2011-2020 untuk pilar sosial secara keseluruhan menunjukkan peningkatan selama 10 tahun terakhir.

Pilar ekonomi sebagian besar memiliki skor yang baik dengan intensitas energi menunjukan kinerja paling progresif selama 2011-2020.

“Pilar lingkungan meskipun tren di lima tahun awal kurang baik. Namun mulai tahun 2015 dan seterusnya performa menunjukkan tren yang meningkat terutama karena tingginya pertumbuhan bauran energi baru dan terbarukan dan sampah terkelola,” tuturnya.