Erick Thohir Ingin Gabungkan Pertamina, PLN, dan Star Energy

Liputan6.com, Jakarta - Menteri BUMN Erick Thohir menginginkan sejumlah perusahaan pelat merah untuk merger menggarap potensi energi panas bumi atau geothermal. Yakni, Pertamina, PLN dan Star Energy yang ada di bawah Kementerian Keuangan.

Menurutnya, ini jadi salah satu upaya untuk memanfaatkan potensi geothermal di Indonesia. Ini jadi termasuk salah satu upaya pengembangan energi baru terbarukan.

"Kita mempunyai 3 company yang sebenarnya sudah melakukan geothermal ini. Satu Pertamina, satu PLN, satu lagi yang dulu namanya Star Energy ada di bawah Kemenkeu," kata Erick Thohir dalam Road to G20 by Himpuni IPB, ditulis Rabu (26/10/2022).

"Nah tentu ini perlu waktu, saya inginnya step awal me-merger-kan ini, menjadi satu kesatuan," tambahnya.

Ketiga perusahaan ini, berjalan secara masing-masing. Sehingga menurutnya, menjadi kurang efisien dalam memanfaatkan potensi geothermal di Indonesia.

Dalam tahap awal, dia menyebut akan lebih dulu menggerakkan Pertamina dan PLN. Baru kemudian disusul oleh Star Energy. Pada bagian ini, proses merger-nya ketiga usaha ini bakal melalui initial public offering (IPO).

"Nah Pemerintah punya 3 perusahaan yang sama, tetapi berbeda-beda. Nah ini step awal sudah kita lakukan dengan Pertamina, PLN ini kita untuk supaya bisa kembali mendapatkan akses dana tambahan untuk ini berkembang, salah satu pilihannya adalah Go Public, supaya tidak membebani keuangan negara terus menerus atau terus meningkatkan utang yang ada di PLN," bebernya.

"Ini Pertamina duluan yang mssuk, karena PLN masih di belakang. Nah (kondisi keuangan) Pertamina sehat sehingga dia maju duluan," imbuhnya.

Lebih lanjut, Erick memandang kalau geothermal memiliki potensi yang luar biasa. Bahkan, jika dibandingkan jenis energi baru terbarukan lainnya, seperti panel surya dan angin, geothermal jadi yang paling bisa konsisten.

Lantaran, panel surya dan tenaga angin ini memiliki musimnya tersendiri. Sehingga dinilai tak bisa terus menerus bisa diandalkan untuk produksi listrik secara massal.

"Nah potensi geothermal ini sangat luar biasa. Karena ini salah satu daripada baseload ya, kita tau yang namanya solar dan angin itu terbatas, gak bisa sustain. Tapi baseload itu hanya di geothermal atau di hydro," kata dia.

"Nah inilah kenapa geothermal ini yang kita dulukan. Lalu juga kita melihat potensi yang namanya angin, tetapi juga, ya kadang-kadang banyak pihak bicara 'oh ktia bisa angin-angin' tetapi sudah kita cek dengan salah satu konsultan yang mengerti mengenai angin ini, tidak semua pulau juga itu bisa kita bangun," bebernya.

Mantan koruptor dan pelanggar hukum tak bisa jadi direksi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal tersebut ditekankan oleh Menteri BUMN Erick Thohir dalam agenda Road to G20 di Bogor.

Rencananya, Erick Thohir bakal keluarkan daftar hitam atau blacklist yang berisi nama eks koruptor maupun yang terbukti melakukan pelanggaran hukum lainnya.

"Kita mau ciptakan (kebijakan) blacklist, jadi orang-orang yang sudah terbukti corrupt (korupsi), ada masalah hukum dan macam macam-macam ya," kata Erick Thohir seperti ditulis Rabu (26/10/2022).

Kebijakan ini bagian dari upaya tranformasi BUMN untuk perbaikan sistem maupun kualitas SDM. Terutama, jajaran direksi sebagai ujung tombak bisnis perusahaan negara.

"Jangan nanti udah diperbagusin BUMN, direksi terutama tiba-tiba yang dulu bikin BUMN ini berantakan. Misalnya, PTPN yang utangnya Rp 41 triliun masa direksi yang jelek dari perusahaan sini naik lagi. Ini enggak boleh terjadi lagi," ujarnya.

"Jadi, pembangunan kepemimpinan dan sistem harus bersamaan. Tidak bisa hanya sistem, tidak bisa hanya pemimpin. ini yang kita terus lakukan persiapan," lanjut Erick menambahkan.

Erick menyampaikan, untuk mewujudkan kebijakan tersebut Kementerian BUMN akan menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) hingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Nantinya, calon nama direksi yang terindikasi melakukan korupsi maupun pelanggaran hukum lainnya akan disampaikan langsung kepada Presiden Jokowi hingga Menteri Keuangan untuk ditindaklanjuti.

"Kan itu kesekapatan, nanti hasil audit BPKP yang didukung oleh BPK nanti kita ajukan kepada bapak presiden, ibu Menkeu sebagai pemegang saham BUMN. Kita create blacklist," pungkasnya.