Liputan6.com, Jakarta Kementerian Agama (Kemenag) mengatakan memungkinkan apabila dana zakat, infaq, dan sadaqah (ZIS) digunakan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pasalnya, ada siswa-siswi tidak mampu yang masuk kategori penerima ZIS.
Advertisement
Baca Juga
"Prinsipnya memungkinkan, karena siswa-siswi dan santri, apalagi siswa siswi tidak mampu, adalah bagian dari golongan yang dapat menerima manfaat dari zakat apalagi infaq dan sodaqah," jelas Direktur Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag, Kamaruddin Amin kepada wartawan, Jumat (17/1/2025).
Advertisement
Menurut dia, perlu kajian yang bijak menyeluruh sebelum menetapkan dana ZIS untuk program Makan Bergizi Gratis.
Kamaruddin menyampaikan MBG hingga kini masih menggunakan dana APBN dan belum menjadi program badan amil zakat nasional (baznas).
"Hanya saja, apakah MBG ini menjadi prioritas penyaluran dana zakat infaq sodaqah tentu harus dikaji secara bijak dan menyeluruh," katanya.
"Untuk sekarang MBG belum menjadi program baznas dan Lembaga amil zakat yang lain, dan MBG ini kan sudah disiapkan anggarannya oleh pemerintah melalui APBN," sambung Kamaruddin.
Sebelumnya, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengusulkan zakat dari masyarakat untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini dimaksudkan untuk menekan kurangnya anggaran dari program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut.
"Bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana," kata Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).
Usulan DPD
Sultan mengungkapkan, program MBG tidak dapat dikerjakan pemerintah secara sendiri atau mandiri tanpa dukungan banyak pihak.
"Saya pun sudah menyampaikan dengan beberapa duta besar, saya sampaikan tolong dong kami punya negara ini, negara kami punya program andalan yang namanya makan bergizi gratis. Tolong juga kalau negara-negara luar juga ingin berkontribusi," ungkapnya.
Dalam kesempatan ini, Sultan mendukung langkah Jepang yang akan membantu program MBG. Saat bertemu Prabowo, PM Jepang Shigeru Ishiba mengaku pihaknya akan bekerjasama dalam program MBG.
Selain itu, dia menekankan unsur di parlemen juga perlu mencari formula untuk memuluskan MBG tersebut.
"Berharap dari parlemen melakukan semua fungsi yang ada, memastikan agar program ini juga betul-betul berjalan dengan maksimal," pungkasnya.
Advertisement
DPR: Harusnya APBN yang Ditambah
Wacana program Makan Bergizi Gratis (MBG) dibiayai menggunakan zakat menuai banyak polemik. Salah satunya datang dari Anggota Komisi IX DPR RI Ashabul Kahfi.
"Diantara amalan yang paling mulia adalah memberi makan kepada sesama, termasuk nilai penting dari zakat khususnya zakat fitrah," jelas dia saat dikonfirmasi, Kamis (16/1/2025).
"Berkenaan dengan wacana penggunaan dana zakat dalam pelaksanaan program pemerintah Makan Bergizi Gratis, pada hakikatnya sangat memungkinkan selama mereka yang diberikan Makan Bergizi Gratis dari kalangan mustahik zakat seperti yang telah diatur oleh hukum fikih," kata Ashabul.
Dia mengingatkan, zakat itu peruntukannya untuk orang tak mampu atau miskin. Namun, mereka yang menerima program MBG tak semuanya tergolong dalam hal tersebut.
"Karena program ini menyasar pada semua siswa tanpa klasifikasi kelas ekonomi, maka hal ini yang perlu dipertimbangkan. Makan Bergizi Gratis sebagai program pemerintah yang telah dijanjikan, semestinya tidak berhubungan dengan dana dari masyarakat khususnya zakat. Pemerintah semestinya sudah hitungan ekonomi yang matang jika program ini dilaksanakan dari mana saja sumber dananya," ungkap Ashabul.
Karena itu, Ashabul menegaskan usulan tersebut tidaklah tepat. Dia menuturkan, jika dana MBG kurang maka lebih baik anggaran dari APBN yang harus ditambah.
"Tetap menggunakan APBN itu utama kalau harus ditambah," kata Ashabul.