Rasio Elektrifikasi Kalimantan Ditarget Capai 94 Persen pada 2024

Liputan6.com, Jakarta Anggota Komisi VI DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Utara, Deddy Yevry Hanterus Sitorus mengapresiasi langkah PLN, memberikan akses listrik yang merata bagi seluruh masyarakat, khususnya untuk daerah perbatasan di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

"Saya berkali-kali meresmikan listrik desa di Kalimantan, saya mengapresiasi teman-teman PLN di Kaltim dan Kaltara, selama 3 tahun kita bekerja sama," ucap Deddy, dikutip Kamis (1/12/2022).

Deddy menjelaskan selama tiga tahun terakhir, akses listrik di Kalimantan sudah mencapai 70 persen. Targetnya di tahun 2024 melalui kerja keras dan kerja sama dengan DPR, rasio elektrifikasi di Kalimantan bisa digenjot hingga 94 persen.

"Ini perlu dipastikan dan ditingkatkan karena Kalimantan memiliki perbatasan yang paling luas," ujar Deddy.

Sementara itu, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengucapkan terima kasih atas dukungan Komisi VI DPR RI untuk merealisasikan desa berlistrik lewat PMN. Berkat dukungannya, realisasi desa berlistrik di seluruh pelosok Indonesia melalui PMN per Oktober 2022 mencapai 90,79 persen.

Menurut Darmawan, dukungan Komisi VI melalui PMN mampu mewujudkan akses pemerataan listrik di seluruh pelosok Indonesia.

"Berkat dukungan penuh dari Komisi VI DPR RI, PMN hadir sebagai pengejawantahan keadilan. PLN siap membangun infrastruktur energi di seantero nusantara, terutama di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T) dan termasuk sebagai pengejawantahan kedaulatan RI di perbatasan antar negara," ujar Darmawan.

Darmawan melanjutkan, PLN melaksanakan peningkatkan rasio elektrifikasi bersamaan dengan mempercepat transisi energi. Dan menyasar pengembangan pembangkit listrik yang bersumber dari sumber daya alam setempat.

PLN juga melakukan pengembangan jaringan transmisi dan gardu induk yang berguna untuk menambah pasokan sistem agar jangkauan pelayanan listrik desa dapat ditingkatkan.

Dia merinci, untuk membangun infrastruktur kelistrikan di wilayah 3T, PLN membutuhkan Rp 25 juta hingga 45 juta per pelanggan. Tanpa kehadiran PMN, akses listrik untuk seluruh masyarakat tidak akan terwujud.

Pada PMN tahun depan, PLN akan memaksimalkan dana tersebut untuk mengejar target rasio desa berlistrik, terutama di wilayah Indonesia Timur yang saat ini rasio elektrifikasinya masih di bawah 90 persen. Selain itu, PLN juga akan memfokuskan pembangunan akses listrik di wilayah perbatasan seperti di Kalimantan Barat, Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur.

Anggota Komisi VI DPR RI Hendrik Lawerissa mendukung langkah PLN untuk mempercepat pemerataan akses kelistrikan terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Dukungan itu diberikan Komisi VI DPR RI melalui persetujuan alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN) pada 2023.

Anggota Fraksi Gerindra dari Daerah Pemilihan (Dapil) Maluku ini mengapresiasi usulan PMN oleh PLN. Menurutnya, dengan usulan penyertaan modal negara senilai Rp 10 triliun pada 2023 menunjukkan kesungguhan PLN menghadirkan pemerataan akses kelistrikan.

“Saya mengapresiasi usulan pak Dirut PMN Rp 10 triliun ini. Saya setuju sekali dengan rencana elektrifikasi di daerah 3T menggunakan PMN pada tahun 2023,” ujarnya dikutip Kamis (1/12/2022)

Dengan disahkannya PMN 2023, Komisi VI DPR RI mendukung PLN peningkatkan rasio elektrifikasi. Bersamaan dengan target tersebut, PLN dapat mempercepat transisi energi dengan menyasar pengembangan pembangkit listrik yang bersumber dari sumber daya alam setempat.

Hendrik menambahkan, dengan adanya PMN ini, diharapkan peningkatan kualitas infrastruktur jaringan listrik dapat dihadirkan. “Di Pulau Damer, di Dapil saya jaringan dan gardu, sekarang tinggal dilengkapi sehingga masyarakat dapat merasakan akses kelistrikan,” tambahnya.

Pada 2023, DPR menyepakati tambahan PMN untuk PLN sebesar Rp 10 triliun. Dana ini akan diprioritaskan untuk membangun akses listrik berfokus pada peningkatan Rasio Elektrifikasi secara nasional maupun Rasio Desa Berlistrik (RDB).

Selain itu, alokasi ini juga dioptimalkan oleh PLN untuk menambah pembangkit listrik berbasis energi bersih sesuai dengan kompetensi sumber daya alam di masing- masing daerah.

Direktur Utama PT PLN, Darmawan Prasodjo menyebut untuk mengaliri listrik ke wilayah terdepan, terluar dan tertinggal (3T) membutuhkan investasi yang besar.

Dia memperkirakan anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 45 juta untuk satu rumah. Biaya tersebut sangat mahal jika dibandingkan dengan pengaliran listrik di wilayah non 3T yang hanya sekitar Rp 1 juta - Rp 2 juta per rumah.

"Biaya investasi infrastruktur ketenagalistrikan untuk daerah 3T mencapai Rp 45 juta per pelanggan," kata Darmawan dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR RI.

Hal tersebut diamini Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem, PT PLN, Evy Haryadi. Evy menjelaskan, pada dasarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengaliri listrik di wilayah manapun tetap sama. Hanya saja perbedaanya terletak pada banyaknya rumah yang dialiri listrik.

Pemasangan jaringan transmisi biasanya dilakukan untuk sekitar 200-1.000 rumah. Kebutuhan anggaran pemasangan transmisi ini kemudian dibagi jumlah rumah yang dialiri listrik.

Sehingga semakin banyak rumah yang dialiri listrik, maka biayanya lebih murah. Pun sebaliknya, semakin sedikit rumah yang dialiri listrik, semakin mahal biaya yang dibutuhkan.

"Biaya bangunnya itu sama. Jaringan yang dibangun untuk 5 rumah dan 1.000 rumah biayanya sama. Tergantung berapa banyak yang rumah yang teraliri listrik, jadi begitu persentasenya," kata Evy saat ditemui usai Peringatan Hari Listrik Nasional ke-77 di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (29/11/2022).