PLN Berhasil Pangkas Beban Beli Listrik dari Swasta Rp 47,05 Triliun

Liputan6.com, Jakarta PT PLN (Persero) berhasil mengurangi beban Take or Pay (TOP) atau "ambil atau bayar denda" sebesar Rp 47,05 triliun hingga tahun 2022 dengan melakuka pemunduran operasi pembangit Independent Power Producers (IPP).

Sebagai informasi, Take or Pay merupakan skema yang mewajibkan PLN untuk menyerap listrik yang diproduksi pembangkit swasta sesuai dengan kontrak. Jika tidak, maka PLN bisa mendapat penalti.

"PLN berhasil mengurangi take or pay sebesar Rp 47,05 triliun hingga 2022 dengan cara renegosiasi dan juga melakukan pemunduran operasi pembangkit IPP," kata Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo,saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI Jakarta, Selasa (15/2/2023).

Adapun sampai dengan akhir tahun 2021 konsultasi bersama dengan IPP telah berhasil menekan TOP sebesar Rp 37,21 triliun. Kemudian, di tahun 2022 upaya ini terus dilakukan sehingga tambahan TOP yang berhasil ditekan adalah Rp 9,83 triliun, maka total TOP yang berhasil ditekan sebesar Rp 47,05 triliun.

Disamping itu, PLN juga berhasil melakukan transformasi, seperti transformasi untuk meningkatkan pelayanan pelanggan, kinerja operasional dan efisiensi perusahaan. Pada tahun 2022, PLN berhasil menekan susut dan menurunkan durasi serta frekuensi gangguan.

"Banyak sekali transformasi yang PLN lakukan yaitu misalnya kami membangun PLN mobile, membangun virtual command center, dan Yantex mobile sehingga pelayanan pelanggan kami jauh lebih responsif dan jauh lebih cepat," ujarnya.

Upaya-upaya tersebut berkontribusi terhadap penurunan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) sebesar Rp 68/kWh yaitu Rp 1.476/kWh dari target Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2022 sebesar Rp 1.544/kWh.

Darmawan juga menyampaikan, rasio elektrifikasi PLN berhasil ditingkatkan melalui pemanfaatan PMN. Rasio elektrifikasi PLN meningkat dari 97,26 persen di tahun 2021 menjadi 97,53 persen di akhir tahun 2022.

Hal ini tidak terlepas dari dukungan penuh Komisi VI DPR RI untuk mewujudkan pemerataan pelayanan kelistrikan di seluruh pelosok Indonesia.

"Untuk itu kami terimakasih atas dukungan PMN, dimana hal ini adalah memang untuk menjalankan sila ke-5 dimana tidak ada satupun saudara kita yang tertinggal, dan akses terhadap layanan dan energi listrik ini menjadi salah satu dasar manusia," pungkasnya.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, menyampaikan sepanjang tahun 2022 PLN berhasil menurunkan beban bunga hingga Rp 7 triliun dari saldo tahun 2020. Hal itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI Jakarta, Selasa (15/2/2023).

"Kami membayar utang dari tahun 2020 sampai 2023 ini sebesar Rp 62,5 triliun dan ini menurunkan saldo utang hingga Rp 41 triliun dibanding 2020," kata Darmawan.

Alhasil, PLN berhasil meningkatkan rasio pendapatan. Adapun dalam proses meningkatkan pendapatan tersebut diiringi dengan pengurangan biaya.

"Capex kami investasi kami tadinya adalah sekitar Rp 70 triliun tapi kami juga melakukan suatu adjustment, pertumbuhan demand, dinamika demand, bagaimana strategi dari aset ketenagalistrikan kita yang dimana aset-aset yang masih belum dibutuhkan kita tunda, akibatnya capex kita bisa kita kurangi dari Rp 70 triliun menjadi Rp 57 triliun," jelasnya.

Maka Debt Service Coverage Ratio (DSCR) PLN menjadi 1,97 kali di tahun 2022, dibanding tahun 2021 yang hanya 1,41 kali. Dalam hal ini, pihaknya juga melakukan sentralisasi perencanaan secara end to end.

"Begitu ada demand, dinamikanya nambah atau berkurang, kami langsung melakukan adjustment terhadap sistem planning dalam perancangan sistem ketenagalistrikan kita, agar betul-betul sesuai dengan dinamika yang ada di lapangan," ujarnya.

Adapun dalam pengelolan keuangan, PLN melakukan berbagai inisiatif, diantaranya melakukan proactive debt management, yaitu pihaknya melihat utang-utang PLN yang sudah jatuh tempo pembayarannya apakah bisa dipercepat atau bunganya bisa dikurangi.

Kemudian, program cash war room, yaitu PLN melakukan visibilitas pendapatan maupun pengeluaran jangka pendek dan jangka panjang, sehingga PLN bisa secara akurat merancang penambahan pendapatan dan pengelolaan pengeluaran perusahaan.

"Kami juga melakukan sentralisasi dan digitalisasi pembayaran, sehingga sistem pembayaran kami jauh lebih efektif dan efisien," pungkasnya.