Indonesia Bidik Jadi Hub Penyimpanan Karbon di Tingkat Regional

Liputan6.com, Jakarta Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mendukung Indonesia Carbon Capture and Storage Center (ICCSC). Pemerintah pun akan terus mendorong inovasi dan kerjasama dalam penerapan Carbon Capture and Storage (CCS).

ICCSC merupakan organisasi baru yang mengembangkan solusi inovatif untuk pengembangan CCS, percepatan transisi energi, dan pembangunan iklim yang optimal.

"Ini untuk mencapai tujuan besar kita menjadikan Indonesia sebagai CCS Hub di regional," kata Menko Luhut dalam acara Grand Launching of the International and Indonesia CCS Forum 2023 and Launching of ICCS di hotel Mulia, Jakarta, Selasa (30/5/2023).

Disisi lain pemerintah juga akan terus mendorong inovasi, investasi, dan kerjasama dalam penerapan CCS guna meningkatkan efektivitas dan pertumbuhan CCS di Indonesia. Pemerintah menyadari bahwa CCS akan menjadi jalan baru dalam pengembangan bisnis rendah karbon di masa depan, termasuk dalam pengembangan hidrogen, amonia biru dan hijau, serta metanol biru dan hijau.

Pengembangan dan Penerapan CCS

Kata Luhut di samping itu, Indonesia tentu akan menghadapi berbagai tantangan dalam pengembangan dan penerapan CCS yang tepat dan berkelanjutan.

Beberapa faktor penting yang membutuhkan kolaborasi dari semua pihak termasuk pengaturan dan kebijakan, infrastruktur dan teknologi, keuangan dan pembiayaan, serta kesadaran dan dukungan masyarakat.

"Untuk itu, inisiasi dan penyelenggaraan acara International and Indonesia CCS Forum 2023 diharapkan dapat mencapai tujuan yang telah disebutkan sebelumnya sebagai tempat berkumpul dan katalisator dalam penerapan CCS. Saya berharap semua penyelenggara tetap bersemangat dan berkomitmen tinggi dalam persiapan kegiatan IICCS Forum 2023," ujarnya.

Adapun Indonesia memiliki potensi besar dalam kapasitas penyimpanan CO2. Berdasarkan beberapa penelitian, kapasitas yang dimiliki Indonesia bisa mencapai 400 Gt untuk penerapan teknologi CCS.

"Dengan demikian, terdapat potensi bisnis dan investasi yang besar bagi Indonesia, sekaligus peran CCS dalam mengurangi emisi karbon," pungkas Luhut.

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap bukti Indonesia serius menekan emisi karbon di aspek transportasi laut. Salah satunya dengan menerapkan sistem green port dan smart port.

Untuk diketahui, greenport adalah sistem dalam operasional pelabuhan yang memperhatikan aspek-aspek lingkungan, sehingga mampu mengurangi emisi karbon yang dihasilkan. Kemudian, smart port adalah pemanfaatan digitalisasi dalam sistem kepelabuhanan.

Menko Luhut melihat, kedua sistem ini mampu memberikan efisiensi pekerjaan sekaligus berdampak baik pada lingkungan sejalan dengan perhatian global mengenai dampak emisi gas rumah kaca (GRK). Data yang dikantongi Luhut menunjukkan target International Maritime Organization (IMO) dalam menekan emisi GRK sebesar 40 persen di 2030 dan 70 persen di 2050 dari sektor transportasi laut.

"Penggunaan bahan bakar karbon bersuhu rendah dan modernisasi pelabuhan menjadi bagian dari upaya dekarbonisasi global, saya ingin tunjukan kepada dunia bahwa program green dan smart port merupakannbagian dari komitmen Indonesia menuju nze 2060 atau lebih cepat," ungkapnya dalam Greenport Awards 2022 di Kemenko Marves, Rabu (28/12/2022).

Di menyebut kalau pemerintah telah mengambil kebijakan untuk mewujudkan cita-cita Indonesia menjadi poros maritim dunia. Sistem green port dan smart port berperan dalam mewujudkan komitmen itu lewat pengembangan infrastruktur dan konektivitas dengan tol laut, pelabuhan, dan logistik.

"Dalam pelaksanaan program green port pemerintah fokus kepada 4 aspek utama yaitu pengelolaan limbah, pengendalian iklim seperti mendukung rehabilitasi mangrove, EBT, digitalisasi pelabuhan," kata dia.

"Berkali-kali saya menghimbau kepala pelabuhan ayo kita tanam mangrove agar bisa menangkap karbon emisi di pelabuhan kita dan Indonesia menjadi yang termaju dalam hal ini," pesan Luhut.

Pada kesempatan yang sama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menuturkan kalau pengelola pelabuhan tak hanya mengelola kegiatan operasional. Tapi juga harus berorientasi pada perbaikan lingkungan.

"Pemerimtah Indonesia saat ini mensrapkan kebijakan dalam mengelola pelabuhan yang memprioritaskan green port yang berwawasan lingkungan, yang memperhatikan bagaimana development itu integratred (terintegrasi) dan punya kepedulian sosial," kata dia.

"Kemudian itu inklusif, tidak saja mengelola pelabuahn tapi juga bagaimana mengelola kawsan memberikan dukungan pada lingkungan tertentu sehingga pelabuhan menjadi satu titik sentral berkaitan dengan ekonomi nasional, tetapi juga memperhatikan hal-hal yang sifatnya lingkungan," sambung Menhub Budi.