Jokowi: 96 Negara Sudah Jadi Pasien IMF

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkap sudah ada 96 negara yang sudah menjadi 'pasien' IMF atau Dana Moneter Internasional. Ini menunjukkan kondisi ekonomi global sedang tidak dalam keadaan baik.

Dia mengatakan hal itu didapat setelah bertemu dengan Managing Director IMF Kristalina Georgieva. Menurutnya, ini jadi ciri mengejar cita-cita Indonesia Emas 2045 bukan jalan yang mudah.

"Kita tahu situasi global tidak mendukung, situasi ekonomi dunia tak mendukung, saat di Jepang, di Hiroshima di (forum) G7 saya bertemu dengan managing director IMF, Kristallina Georgieva, beliau sampaikan yang menjadi pasien IMF sudah 96 negara, 96 negara," ujar dia dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern (Rakornaswasin) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), di Kantor BPKP, Jakarta, Rabu (14/6/2023).

Menurutnya kondisi ini menjadi tanda lebih buruk dari kondisi krisis tahun 1998 lalu. Saat itu disebut hanya ada 10 negara yang menjadi pasien IMF.

"Dulu 98 berapa sih? 10 aja nggak ada udah geger semuanya. 96 negara ini. Menunjukkan situasi dunia sekarang ini betul-betul pada situasi yang sulit," ujarnya.

Disamping itu, kabar mengenai Eropa yang masuk jurang resesi juga semakin menandakan kalau kondisi ekonomi global tidak baik.

"Mungkin 1-2 minggu kemarin kita baca di Eropa secara teknikal sudah masuk resesi. Informasi yang jelek-jelek seperti itu," ujarnya.

"Maka setiap rupiah yang kita belanjakan dari APBN APBD BUMN semua harus produktif. Karena cari uang, sulit entah itu lewat pajak, PNBP, royalti, dividen, tidak mudah. Sekarang ini tidak mudah," sambungnya.

Kejar Indonesia Emas

Jokowi juga menyebut ini bagian dari tantangan mengejar visi Indonesia Emas 2045 mendatang. Maka, diperlukan fokus pada peningkatan produktivitas.

"Saat ini pemerintah sedang fokus melakukan peningkatan produktivitas, utamanya menuju Indonesia emas 2045. Bukan barang mudah, angkanya sudah ada tapi tantangannya juga tidak gampang," kata dia.

Untuk melaksanakan ini, dia meminta adanya pengawasan yang dilakukan. Artinya, ada peran BPKP pada aspek ini.

"Sekali lagi untuk wujudkan Indonesia emas 2045 tidak mudah, inilah pentingnya peran pengawasan, sangat penting perannya," ungkap Jokowi.

Sebelumnya, jumlah negara berkembang yang berisiko mengalami krisis utang akan menjadi pembahasan utama dalam pertemuan para gubernur bank sentral, menteri keuangan dengan Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) pekan depan.

Inflasi yang terus melonjak, kenaikan biaya pinjaman, dan dolar AS yang kuat telah membuat pembayaran pinjaman dan pengumpulan uang menjadi lebih mahal bagi puluhan negara berkembang, mendorong beberapa di antaranya gagal bayar tahun lalu.

Berikut adalah negara-negara yang menghadapi krisis utang atau telah gagal membayar pinjaman internasional, dikutip dari Channel News Asia, Kamis (6/4/2023) : 

Mesir

Ekonomi Mesir yang bergantung pada pariwisata dihantam oleh pukulan Covid-19 dan melonjaknya biaya pangan dan energi, membuatnya kekurangan dolar dan berjuang untuk membayar utang yang meningkat.

Negara itu telah mendapat paket bantuan IMF senilai USD 3 miliar pada bulan Desember dengan berkomitmen pada mata uang yang fleksibel, peran yang lebih besar untuk sektor swasta, dan serangkaian reformasi moneter dan fiskal.

Pembatasan impor dan mata uang telah membebani aktivitas ekonomi, dan kekurangan mata uang asing terus berlanjut meskipun terjadi tiga devaluasi yang cukup besar sejak Maret 2022 yang mengurangi separuh nilai pound Mesir.

Selain itu, inflasi Mesirjuga sudah berada pada level tertinggi dalam lebih dari lima tahun, di atas 30 persen.

El Savador

El Salvador menyelesaikan rintangan pembayaran obligasi senilai USD 600 juta pada bulan Januari. Negara Amerika Tengah itu memiliki utang sekitar USD 6,4 miliar yang beredar. Sementara pembayaran berikutnya belum jatuh tempo hingga tahun 2025. 

Namun, kekhawatiran tentang biaya layanan utang El Salvador yang tinggi dan rencana pembiayaan serta kebijakan fiskalnya telah menekan obligasinya ke dalam situasi yang sangat tertekan.

Ghana berada dalam krisis ekonomi terburuk dalam satu generasi, menghabiskan lebih dari 40 persen pendapatan pemerintah untuk pembayaran utang tahun lalu.

Pada Januari 2023, Ghana menjadi negara keempat yang mencari pengerjaan ulang di bawah Common Framework.

Negara Afrika Barat itu tela mendapatkan bantuan senilai USD 3 miliar dengan IMF pada bulan Desember 2021, meskipun masih perlu mendapatkan jaminan pembiayaan dari pemberi pinjaman bilateral untuk mencapai kesepakatan akhir.

Negara produsen kakao, emas dan minyak ini telah mencapai kesepakatan untuk menghapus utang dalam negeri dan pekan lalu memulai pembicaraan utang formal dengan pemegang obligasi internasional.

Lebanon

Sistem keuangan Lebanon mulai terurai pada 2019 setelah beberapa dekade dilanda kasus korupsi, dan pada awal 2020 sistem itu gagal bayar.

Lebanon tidak memiliki kepala negara atau kabinet yang sepenuhnya diberdayakan sejak 31 Oktober.

Negara itu telah mencapai kesepakatan bantuan dana dari IMF sebesar USD 3 miliar pada April 2022, tetapi dana tersebut baru-baru ini memperingatkan Lebanon "dalam situasi yang sangat berbahaya" karena penundaan berbagai reformasi, termasuk perbaikan perbankan dan nilai tukar.

Beirut mendevaluasi nilai tukar resmi untuk pertama kalinya dalam 25 tahun pada bulan Februari. Bulan lalu, bank sentral Lebanon mengatakan akan mulai menjual dolar AS dalam jumlah tak terbatas untuk menghentikan devaluasi yang melonjak.

Malawi

Malawi bergulat dengan kekurangan devisa dan defisit anggaran sekitar 1,32 triliun kwacha (USD1,30 miliar), atau 8,7 persen dari PDBnya.

Negara Afrika selatan itu kini sedang berusaha merestrukturisasi utangnya untuk mendapatkan lebih banyak dana dari IMF, yang menyetujui dana darurat pada November 2022. 

Gejolak politik dan ekonomi selama berbulan-bulan, yang diperburuk oleh bencana banjir besar serta lonjakan inflasi, menempatkan Pakistan di zona krisis.

Beberapa waktu lalu, China sepakat memberikan dana bantuan ke Pakistan senilai USD 1,8 miliar yang telah dikreditkan ke bank sentralnya, dan bulan lalu menggulirkan pinjaman USD 2 miliar yang telah jatuh tempo pada awal Maret.

Tetapi pembicaraan dengan IMF untuk pinjaman senilai USD 1,1 miliar tertunda, bagian dari bailout USD 6,5 miliar yang disepakati pada 2019, telah berlarut-larut dan cadangan devisa turun.

Tunisia

Perekonomian Afrika Utara yang bergantung pada pariwisata berada dalam pergolakan krisis yang menyebabkan kekurangan bahan makanan pokok.

Pinjaman IMF senilai USD 1,9 miliar telah terhenti selama berbulan-bulan karena presiden Tunisia tidak menunjukkan banyak tindakan dalam reformasi.

Sebagian besar utang Tunisia merupakan utang internal, tetapi pembayaran pinjaman luar negerinya akan jatuh tempo akhir tahun ini.

Lembaga pemeringkat kredit memprediksi negara itu akan mengalami gagal bayar.

Sri Lanka

Sri Lanka gagal membayar utang internasionalnya tahun lalu setelah krisis ekonomi, yang diperburuk oleh pandemi Covid-19, memicu krisis politik dan membuat negara itu tidak mengantongi dolar bahkan untuk impor penting.

IMF menandatangani paket bailout sebesar USD 3 miliar bulan lalu untuk membantu negara kepulauan Asia Selatan. Adapun dukungan tambahan hampir USD 4 miliar dari Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, dan pemberi pinjaman lainnya.

Pejabat pemerintah Sri Lankan dikabarkan akan menyelesaikan pembicaraan restrukturisasi utang pada bulan September mendatang.

Sri Lanka juga sedang memproses ulang sebagian dari utang dalam negerinya dan bertujuan untuk menyelesaikannya pada bulan Mei mendatang.  

Ukraina baru saja menerima dana bantuan pinjaman tahap pertama senilai USD 2,7 miliar di bawah program pinjaman IMF selama empat tahun senilai USD 15,6 miliar.

Ini adalah bagian dari paket dukungan global senilai USD 115 miliar yang lebih besar.

Negara itu menangguhkan semua pembayaran utang tahun lalu menyusul konflik dengan Rusia, dan perlu merestrukturisasi pinjamannya jika dan ketika situasinya stabil.

IMF memperkirakan Ukraina membutuhkan dana sebesar USD 3-4 miliar dalam sebulan untuk menjaga negara tetap berjalan.

Membangun kembali ekonomi Ukraina sekarang diperkirakan akan menelan biaya sebesar USD 411 miliar, menurut laporan Bank Dunia dan lembaga lainnya baru-baru ini.

Zambia

Zambia menjadi negara Afrika pertama yang mengalami gagal bayar selama pandemi Covid-19 pada tahun 2020.

Zambia pun menjadi salah satu inisiatif Kerangka Kerja Bersama negara G20 yang dibentuk selama pandemi untuk merampingkan restrukturisasi utang.

Tetapi pembicaraan berjalan sangat lambat, dan utang luar negeri Zambia kian melambung hingga USD 18,6 miliar.

Mata uang Zambia, kwacha, telah jatuh lebih dari 10 persen terhadap dolar AS tahun ini, yang menurut bank sentral menambah inflasi.