Dikritik Negara Maju Soal Hilirisasi Indonesia, Menko Luhut: Kita Harus Lawan!

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Panjaitan kembali menyuarakan pentingnya hilirisasi mineral yang tengah dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).  

Melalui unggahan video di akun Instagram pribadinya @luhut.pandjaitan, Menko Luhut mengatakan ia tidak ingin ada negara dan lembaga yang mengatur kebijakan Indonesia, termasuk yang berkaitan dengan upaya mewujudkan kemajuan negara.

"Kita harus berani melawan hal-hal yang (merugikan Indonesia). (Hilirisasi) perlu untuk keuntungan generasi yang akan datang. Kita jangan jadi, maaf kalau saya katakan, didikte oleh negara maju, kok mereka yang mengatur kita," ujar Luhut melalui unggahan videonya di akun Instagram @luhut.pandjaitan, dikutip Jumat (6/72023).

"Jadi saya pikir, teman teman sekalian anak muda ini hilirisasi untuk membawa Indonesia sebagai negara berkembang menjadi negara kaya atau high income country, atau suatu ketika nanti 20 tahun lagi bisa menjadi negara maju," sambungnya.

"Kita jangan jadi, maaf kalau saya katakan, didikte saja oleh negara engara maju, kok mereka yang mengatur kita," katanya.

Sudah Puluhan Tahun

Menko Marves mengatakan, negara maju sudah berpuluh-puluh tahun mengeruk keuntungan dari Indonesia dengan membeli mineral mentah dari nusantara. Maka dari itu, Luhut pun mengajak generasi muda untuk terus mendukung upaya hilirasi, untuk mensejahterakan generasi mendatang.

"Jadi kalian (anak muda) harus berani juga mengatakan 'Hey ini Indonesia baru, ini Indonesia maju.', Kita harus kompak soal itu semua, jadi jangan boleh ada kita diatur-atur negara lain," tegasnya.

"Sepanjang itu sama sama punya kepentingan, Indonesia juga pengen jadi negara maju, emang kamu saja yang pengen jadi negara maju," tambah dia. 

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan akan menyambangi Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) untuk membahas permintaan IMF agar Indonesia mempertimbangkan penghapusan kebijakan larangan ekspor nikel.

Juru Bicara Menko Marves, Jodi Mahardi menuturkan kepada Antara, Menko Luhut akan bertemu dengan Managing Director IMF sekitar akhir Juli atau awal Agustus untuk memaparkan visi Indonesia terkait hilirisasi.

"Menko Luhut nantinya akan ke Amerika dan berencana bertemu dengan Managing Director IMF untuk menjelaskan visi kami ini dengan lebih detail. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk menjalin dialog yang konstruktif dan berbagi tujuan kita dalam menciptakan Indonesia yang lebih berkelanjutan, adil dan sejahtera," tutur dia seperti dikutip dari Antara, ditulis Jumat (30/6/2023).

Jodi mengatakan, pemerintah Indonesia menyampaikan terima kasih atas perspektif yang disampaikan IMF.

"Sebagai bangsa yang berdaulat dan sedang berkembang, pandangan kami terhadap masa depan adalah untuk memperkuat peran kita dalam proses hilirisasi, yang merujuk kepada peningkatan nilai tambah produk kami, bukan hanya sebagai pengekspor bahan mentah," ujar dia.

Pemerintah Indonesia juga menegaskan komitmen membangun ekonomi yang berkelanjutan dan progresif yang melibatkan semua lapisan masyarakat Indonesia.

Jodi menekankan konsep hilirisasi tidak hanya mencakup proses peningkatan nilai tambah, tetapi juga tahapan hingga daur ulang yang merupakan bagian integral dari upaya Indonesia untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan menekankan pentingnya berkelanjutan.

"Kami tidak memiliki niat untuk mendominasi semua proses hilirisasi secara sepihak. Tahapan awal akan kami lakukan di Indonesia, namun tahapan selanjutnya masih dapat dilakukan di negara lain, saling mendukung industri mereka, dalam semangat kerja sama global yang saling menguntungkan," ujar dia.

Jodi juga menyebut langkah ini selaras dengan amanat UUD 1945 pasal 33 ayat (3) yang menegaskan bumi, air dan kekayaan alam adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa untuk keberlanjutan dan kemakmurna rakyat.

Sebelumnya diberitakan IMF mengimbau Indonesia untuk mempertimbangkan kebijakan penghapusan bertahap pembatasan ekspor nikel dan tidak memperluas pembatasan ke komoditas lainnya.

Hal itu berdasarkan dokumen IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia yang memberikan catatan terkait rencana hilirisasi nikel di Indonesia.

Dalam dokumen itu, IMF menyebut kebijakan harus berlandaskan analisis terkait biaya dan manfaat lebih lanjut. Kemudian kebijakan juga perlu dibentuk dengan mempertimbangkan dampak-dampak terhadap wilayah lain.