15 Juta Orang Belum Punya Rumah Sendiri, Pemerintah Bisa Apa?

Liputan6.com, Jakarta Ketua Majelis Ekonomi, Bisnis, dan Pariwisata PP Muhammadiyah Arif Budimanta menaksir ada 15 juta orang yang belum memiliki rumah sendiri. Dia menilai perlu ada percepatan penyediaan maupun pembiayaan baru golongan-golongan itu.

Arif menyebut, belasan juta orang yang tak punya rumah itu sebagai backlog kepemilikan. Menurut data pemerintah, ada 12,7 juta orang yang belum punya rumah sendiri per 2021 lalu.

Salah satu solusi yang diambilnya adalah dengan menggandeng Bank Tabungan Negara (BTN) dan BP Tapera. Ketiganya berkolaborasi untuk menyediakan rumah bagi umat Muhammadiyah. Salah satunya melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

"Ini menunjukkan proses penyaluran rumah FLPP ini setidaknya membantu backlog 15 juta yang butuh rumah kalau kita bisa percepat, ini sangat baik," ujarnya dalam Penandatanganan Kerja Sama di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Selasa (25/7/2023).

Dia berharap program kerja sama ini bisa berkepanjangan. Pada tahap awal, ditarget 2.000 unit rumah tersalurkan hingga akhir 2023, khusus untuk umat Muhammadiyah.

"InsyaaAllah berkelanjutan karena kita kan juga membantu pemerintah agar kemudian kebutuhan rumah yang saat ini udah 15 juta itu bisa semakin dipenuhi dengan berbagai macam penyaluran maupun pendanaan. Jadi Muhammadiyah dengan warganya yang jumlahnya 60 juta," tuturnya.

Bisa Diperbanyak

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan ada opsi penyediaan rumah ini bisa diperbanyak. Hal ini bisa dilakukan jika kuota penyaluran 2.000 unit sudah terpenuhi sebelum akhir tahun.

"Kita tahap awal ini 2.000 bersmaa Pak Adi (Komisioner BP Tapera) nanti ktia mau extend sampai 5.000 pertahun," kata dia.

Untuk bisa mengakses pembiayaan kepemilikan rumah ini, Nixon menyebut syaratnya tidak berbeda dengan pengajuan pada umumnya. Langkahnya bisa dimulai dengan datang ke kantor cabang BTN manapun, calon nasabah memilih rumah, lalu akan dilayani oleh kantor BTN.

"Syaratnya yang penting maksimal (pendapatan) Rp 8 juta suami istri, ini maksimal penghasilan malah. Termasuk sektor informal nanti disyaratkan nanti pasti ada spek-spek rumahnya yang memenuhi ketentuan KPR subsidi," katanya.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat ada 12,7 juta orang di Indonesia yang tak memiliki rumah per 2021 lalu. Angka backlog ini dinilai perlu dikejar seiring dengan cita-cita Indonesia menjadi negara maju.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna menjelaskan ada tantangan penyediaan rumah mengingat adanya tambahan keluarga baru setiap tahun. Dia mencatat ada 740 ribu orang tiap tahun yang diprediksi tak memiliki rumah.

"Lalu bagaimana kalau kita mau 2045 habis (angka backlog)? tentu mau gak mau jumlahnya harus kita tingkatkan. itungan kasarnya itu (bangun rumah) 1,5 juta setiap tahun," katanya di Kementerian PUPR, Jumat (21/7/2023).

Dengan alokasi sebanyak itu, tentunya perlu ada tambahan alokasi pendanaan. Herry berujar, saat ini pemerintah tengah memutar otak untuk mencari opsi pendanaan lainnya guna memenuhi kebutuhan tersebut.

"Kalau 1,5 juta berapa yang harus kita sediakan? Makanya yang dipikirkan oleh teman-teman ini bagaimana penyediaan rumah ini tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah. Bagaimana kita mendorong swasta dan pihak-pihak lain bisa ikut serta, bareng-bareng," tuturnya.

Herry mencatat, pada program Kementerian PUPR saat ini mengejar untuk membangun sekitar 220 ribu rumah setiap tahun yang akan disalurkan pada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Termasuk pada kelompok masyarakat yang tak memiliki rumah tadi.

"Jadi tambahannya (orang yang punya rumah tiap tahun) aja 740.000 dan yang disediakan 220.000, jadi untuk mengisi tambahannya aja sulit, setiap tahun terjadi gap terus tuh nambah terhadap backlog-nya," ungkapnya.