Bahas Kelanjutan Program, Menko Luhut Singgung Calon Presiden?

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan program pemerintah harus berkelanjutan. Artinya, tidak berhenti pada satu periode pemerintahan atau satu presiden tertentu saja.

Menko Luhut mencontohkan program mengenai penanganan dampak perubahan iklim atau climate change. Menurutnya, program ini merupakan program yang berkesinambungan yang harus diteruskan pemerintah selanjutnya.

"Karena tidak akan ada lari dari masalah apa namanya itu climate change, ndak akan lari. Itu pasti program yang akan datang. tidak akan pernah (terlepas) dari pendidikan, tidak akan (terlepas dari) hilirisasi. Hilirisasi kan macam-macam, hilirisasi mineral, hilirisasi pertanian, hilirisasi digital. Itu ndak akan habis-habis juga," kata dia dalam Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) Road to AIS Forum 2023, di Jakarta, Senin (25/9/2023).

Selain itu, ada pula program Dana Desa yang perlu digarap secara tahunan. Menurutnya, Indonesia menghimpun sekitar 74 ribu desa. Dengan begitu, butuh waktu untuk menyelesaikan masalah seperti kemiskinan hingga stunting.

"Itu kan ndak akan selesai juga dalam 10 tahun. masih banyak stunting, poverty di tempat-tempat terpencil, gak usah jauh-jauh, di luar Jakarta, di somewhere (suatu tempat) juga pasti ada. Tidak akan lari tadi kepada dekarbonisasi. Itu kan isu, tidak akan lari tadi dari konektivitas, kan itu pilar ekonomi disitu," bebernya.

Menko Luhut mengaku butuh waktu sekitar 5 tahun untuk mengerti betul tugas yang diembannya. Tapi, dia berpegang kalau pemahaman itu berangkat dari kerja tim yang solid di belakangnya dan di pemerintahan.

"Saya ini butuh 5 tahun loh saya baru jejeg. Sekarang saya hafal luar kepala apa yang mau saya kerjakan. Jadi kita ngapain nyari-nyari baru lagi. ini yang bikin bukan saya, adalah semua tim yang membuat ini, jadi tim ini yang sudah bekerja dengan begitu bagus, tinggal kita teruskan, supaya kemajuan kita bisa eksponensial," urai Luhut.

Lebih lanjut, Menko Luhut juga menyinggung soal kemampuan Indonesia untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam beberapa tahun belakangan Indonesia mampu tumbuh diatas 5 persen per tahun.

Guna mengejar peningkatan pertumbuhan ekonomi, kata Luhut, diperlukan hal yang lebih kompleks. Harapannya, bisa juga mendongkrak ekonomi nasional tumbuh di 6-7 persen.

"Sehingga kalau kita sehingga bisa tumbuh 6-7 persen mungkin katakan 2026, terus kedepan, ya kita saya kira pada 2030 kita akan bisa 10.000 dolar per kapita sekarang USD 4.600-4.700, ya tahun kita punya GDP saya kira akan terjadi 2,5 triliun USD, itu yang akan kita kerjakan," jelas dia.

"Siapa yang akan mencapai itu? ya mungkin Presiden pada 2030, ya mungkin siapa, kita lihat aja. Tapi kalau tidak dikerjakan secara berkelanjutan, ya nanti kayak Yoyo lagi, turun dia, naik lagi," pungkas Menko Luhut Binsar Pandjaitan.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim sekitar 70 persen Sungai Citarum telah bersih. Padahal, sungai di Jawa Barat ini pernah disebut sebagai sungai terkotor di dunia.

Diketahui, pada 2018 lalu, Luhut ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Ketua Pengarah Tim Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum. Guna menangani masalah sampah dan tercemarnya sungai Citarum, pemerintah membuat program Citarum Harum.

Dia menegaskan angka sampah plastik di Indonesia menurun tajam. Catatannya, sekitar 39 persen sampah plastik yang bermuara di lautan pun berkurang, sama halnya dengan sampah di aliran sungai Citarum.

"Ya kita menurun. Dulu dituduh paling jorok seperti citarum river, sungai Citarum itu dituduhkan the dirtiest river on earth di New York Times, 4-5 tahun lalu," kata dia dalam Forum Merdeka Barat 9 (F0MB9) Road to AIS Forum 2023, di Jakarta, Senin (25/9/2023).

"Sekarang 70 persen sudah kita clean up, kita didik masyarakat sekitarnya, kita bikin proses anuan sampah di sekitarnya, dan seterusnya, bisa kok," sambung dia.

Menko Luhut mengatakan, pada konteks untuk memperbaiki kualitas suatu kawasan bukan pekerjaan mudah dan cepat. Maka diperlukan kolaborasi dan kerja yang berkelajutan.

"Jadi ya ini kan bukan pekerjaan 5 tahun, bukan pekerjaan 10 tahun, ini pekerjaan berdekade, mungkin sampai 20 tahun, jadi ini semua kita harus berkelanjutan," ungkapnya.

Dia menegaskan kalau program seperti pembersihan sungai Citarum ini tak bisa selesai di 1 masa presiden saja.

"Jadi tak boleh berfikir bahwa ini akan selesai oleh 1 presiden, karena begitu banyak sekali masalah yang harus diselesaikan," tegas dia.

Untuk itu, dia mengajak masyarakat, akademisi, hingga pengamat juga turut serta menjalankan program yang sudah dimulai pemerintah. Dia menyebut, nantinya ada giliran pihak lain setelah dia lengser dari pemerintahan.

"Gak bisa sendiri, kita semua harus padu berpadu, jadi saran saya kepada teman-teman, di masyarakat umum atau pengamat-pengamat, ayo kita kerja sama. Ya sekarang saya yang masih dalam pemerintahan, besok lusa kan saya ndak lagi. Apa yang ada ini diteruskan aja, nanti diperbaiki sana-sini," paparnya.