Gawat, Ombudsman Temukan Maladministrasi Penggunaan Lahan di IKN

Liputan6.com, Jakarta Ombudsman RI menemukan sejumlah pelanggaran yang terjadi di dalam proses pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. 

Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih menyebut, sejumlah permasalahan yang terjadi dalam hal penggunaan dan pembebasan lahan untuk pembangunan IKN.

"Ombudsman menemukan adanya penyimpangan-penyimpangan di dalam proses penggunaan atau pembebasan lahan dalam penggunaan IKN," kata Najih dalam konferensi pers Laporan dan Monitoring Ombudsman RI Tahun 2023, di Gedung Ombudsman Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (19/1).

Meski demikian, Ombudsman belum melakukan perhitungan nilai kerugian yang dialami masyarakat akibat maladministrasi dalam hal penggunaan maupun pembebasan lahan di IKN. Mengingat, adanya sejumlah mekanisme dalam penggunaan maupun pembebasan lahan IKN oleh pemerintah.

"Nah ini, kalau tentang hak atas tanah itu nilai materialnya belum bisa dihitung. Karena ini berkaitan dengan misalnya pola pendekatan dalam proses penggunaan tanah di sana oleh otorita maupun oleh pemerintah," bebernya.

Ke depan, Ombudsman merekomendasikan pemerintah untuk lebih memperhatikan unsur sejarah masyarakat setempat dalam hal penggunaan maupun pembebasan lahan di IKN. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir terjadinya konflik di kemudian hari.

"Kita memberikan saran-saran kepada pemerintah supaya proses pembebasan dan penggunaan lahan di sana itu lebih mempertimbangkan historical, sejarah dari pemegang hak di sana. Sehingga tidak menimbulkan gejolak di masa yang akan datang," pungkas Najih 

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) menyebut bahwa Jalan Tol Akses IKN Nusantara Seksi 6A dalam keadaan tertentu dapat difungsikan sebagai landasan pacu atau runway pesawat.

"Jalan tol tersebut yang dalam keadaan tertentu dapat berfungsi sebagai runway pesawat," ujar Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis Sumadilaga dikutip dari Antara di Jakarta, Rabu (9/8).

Danis mengatakan, Kementerian PUPR siap merancang Jalan Tol Akses IKN Seksi 6A dan 6B selain berfungsi jalan tol biasa, juga didesain sebagai runway pesawat dengan panjangnya sekitar 3 Km dengan kontur jalan lurus sebagaimana runway pesawat.

"Selain berfungsi sebagai jalan tol biasa, namun ketika dalam kondisi tertentu atau darurat jalan tol itu didesain sebagai landasan pacu," kata Danis.

Sejumlah jalan arteri primer di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara juga dipertimbangkan agar bisa didarati oleh pesawat. Kemungkinan panjang jalan arteri IKN tersebut sekitar 1-2 Km agar dapat didarati oleh pesawat.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meminta agar pekerjaan pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri (RPTJM) di IKN dapat selesai tepat waktu pada Juni 2024. Dengan catatan tetap mempertahankan ritme serta meningkatkan kualitas pekerjaan di lapangan.

Menjawab hal itu, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto menyatakan, pihaknya terus berupaya agar pelaksanaan pembangunan RTJM sebanyak 36 unit bisa selesai sesuai dengan waktu yang telah direncanakan sebelumnya.

"Kami juga telah menyelesaikan rumah contoh dan sudah full furnished dan diharapkan unit lainnya selesai tepat waktu," ujar Iwan dalam keterangan tertulis, Jumat (19/1/2024).

Lebih lanjut, Iwan menerangkan, pembangunan rumah tapak menteri dilaksanakan guna mendukung visi dan misi untuk menjadikan IKN sebagai forest city. Dalam hal ini, pembangunan dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan antara pembangunan rumah dan kelestarian alam sekitar, khususnya melestarikan kembali fungsi hutan tropis. 

"Kami juga melakukan deforestasi kawasan hijau di lingkungan RTJM dengan penanaman pohon dan tanaman secara masif serta penataan lanskap yang baik. Deforestasi ini bermanfaat untuk meningkatkan daya serap air, mengurangi resiko banjir dan berperan dalam mengurangi emisi karbon," imbuhnya.

Berdasarkan data Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Kalimantan II Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, hingga saat ini progres pembangunan telah mencapai 71,34 persen.

Rumah Menteri di IKN mulai dibangun sejak Desember 2022 dan ditargetkan selesai pada Juni 2024 mendatang. Area pembangunan RTJM terbagi menjadi tiga persil dengan total luasan 20,4 hektar dan jumlah unit yang akan dibangun sebanyak 36 unit rumah.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Radio Republik Indonesia (RRI) IKN , Rabu (17/1/2024) kemarin. Studio RRI IKN yang diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berada di kawasan Hunian Pekerja Konstruksi (HPK). 

Presiden Jokowi bahkan berkenan didaulat menjadi narasumber perdana RRI IKN. Saat siaran di frekuensi FM 98,3 mhz itu, Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi, Kepala Badan Otorita IKN (OIKN) Bambang Susantono, dan Direktur Utama LPP RRI Hendrasmo.

Jokowi menilai siaran RRI dapat menyampaikan progres pembangunan IKN ke seluruh Tanah Air.

"Saya sangat senang ada studio RRI di Ibu Kota Nusantara. Ini akan bisa menginformasikan, menyampaikan berita-berita mengenai perkembangan yang ada di Ibu Kota Nusantara baik pembangunan, baik penanaman pohonnya, baik pembangunan infrastrukturnya," kata Jokowi dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden, Rabu (17/1/2024).

"Saya kira masyarakat di seluruh Tanah Air perlu mendengar mengenai perkembangan yang ada di Ibu Kota Nusantara," sambungnya.