Rencana Tarif Impor China oleh Trump Beratkan Masyarakat AS hingga Rp 7,9 Kuadriliun

Liputan6.com, Jakarta Donald Trump, dalam kampanyenya untuk Pemilihan Presiden Amerika Serikat 2024 telah menggembar-gemborkan rencana untuk mengenakan tarif impor lebih lanjut terhadap barang-barang China.

Namun, sebuah organisasi pemikir yang berbasis di Washington DC, Peterson Institute mengingatkan bahwa usulan tersebut dapat memberatkan warga AS hingga setengah triliun dolar per tahun.

Dikutip dari Business Insider, Kamis (23/5/2024) para peneliti di Peterson Institute memperingatkan bahwa pajak impor yang direncanakan Trump bisa menjadi beban besar bagi kelas pekerja Amerika.

Konsumen Dirugikan

Rencana mantan presiden AS untuk mengenakan tarif 10% pada semua impor dapat mengakibatkan kerugian bagi konsumen sebesar hampir 2% dari PDB AS, atau USD 500 miliar (setara Rp. 7,9 kuadriliun) per tahun.

Jumlah tersebut sekitar lima kali lipat dari tarif yang dikenakan Trump pada tahun 2018, ketika ia mengenakan pajak atas impor baja, aluminium, dan barang-barang lainnya dari China.

Rencana tersebut akan memberikan dampak yang lebih besar pada rumah tangga berpendapatan rendah, kata para peneliti.

"Sebagai kebijakan fiskal, agenda Trump adalah pemotongan pajak yang regresif, yang hanya sebagian dibayar oleh kenaikan pajak yang regresif. Perkiraan biaya yang lebih rendah bagi konsumen menunjukkan bahwa tarif akan mengurangi pendapatan setelah pajak sekitar 3,5 persen bagi mereka yang berada di negara tersebut," paparnya.

Para ekonom umumnya sepakat bahwa tarif menaikkan harga pokok pembelian di dalam negeri.

"Hal ini karena pajak atas barang-barang impor sering kali dibebankan kepada konsumen ketika produsen menaikkan harga, mirip dengan ledakan inflasi yang terjadi satu kali," kata penulis dalam makalah Peterson Institute.

"Berbeda dengan klaim Trump yang sering dan keliru bahwa asing menanggung dampak tarif, para ekonom telah lama memahami bahwa tarif membebani pembeli barang impor dalam negeri," jelasnya.

Rencana tarif Trump juga mencakup pajak sebesar 60% atas impor AS dari Tiongkok, namun bahkan tarif sebesar 10% saja akan setara dengan pajak konsumsi tahunan sebesar USD 1.500 per rumah tangga, menurut analisis dari Center for American Progress.

"Jika diterapkan, usulan tarif terbaru Trump akan meningkatkan berbagai distorsi dan beban yang diciptakan oleh putaran tarif yang dikenakan pada masa pemerintahan Trump (dan dipertahankan pada masa pemerintahan Biden) sekaligus menimbulkan kerusakan tambahan yang signifikan pada perekonomian AS," para peneliti Peterson Institute mengingatkan.

Ketegangan dagang antara Amerika Serikat dan China memasuki babak baru.

Usai Amerika Serikat menaikkan tarif impor, China kini meluncurkan penyelidikan anti-dumping terhadap kopolimer POM, atau sejenis plastik rekayasa, yang diimpor dari Uni Eropa, Amerika Serikat, Jepang dan Taiwan.

Melansir VOA News, Selasa (21/5/2024) plastik tersebut sebagian dapat menggantikan logam seperti tembaga dan seng dan memiliki berbagai kegunaan termasuk pada suku cadang mobil, elektronik, dan peralatan medis.

Kementerian Perdagangan China mengatakan, penyelidikan tersebut dapat selesai dalam satu tahun tetapi bisa diperpanjang hingga enam bulan.

Dalam keterangan terpisah, Komisi Eropa, yang mengawasi kebijakan perdagangan Uni Eropa, mengatakan akan meninjau dengan cermat penyelidikan oleh China sebelum memutuskan langkah selanjutnya.

"Kami mengharapkan China untuk memastikan bahwa penyelidikan ini sepenuhnya sejalan dengan semua peraturan dan kewajiban WTO (Organisasi Perdagangan Dunia) yang relevan," kata seorang juru bicara Komisi Eropa.

Penyelidikan produk plastik oleh China dilakukan di tengah perselisihan perdagangan dengan AS dan Eropa.

Seperti diketahui, AS beberapa waktu lalu mengumumkan kenaikan tarif impor terhadap kendaraan listrik, chip komputer, produk medis, dan impor lainnya dari China.

Selain itu, Uni Eropa juga meluncurkan penyelidikan perdagangan terhadap baja pelat timah China.

Beijing, dalam responnya mengatakan bahwa fokus AS dan Eropa baru-baru ini terhadap risiko kelebihan kapasitas China terhadap negara-negara lain adalah salah arah.