Penuhi Kebutuhan Konsumen, Kilang Tangguh Pasok 2 Kargo LNG ke PGN

Liputan6.com, Jakarta Subholding Gas Pertamina PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) akan mengoptimalkan alokasi LNG sebanyak 2 kargo per tahun dari Kilang BP Tangguh, gas alam cair ini menjadi alternatif untuk memenuhi kebutuhan konsumen di tengah tantangan ketersedian pasokan gas pipa.

Direktur Komersial PGN Ratih Esti Prihatini mengatakan, PGN bersinergi dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Papua Barat untuk memanfaatkan alokasi LNG milik PT Padoma Lirik Energy (PLE).

Volume LNG yang akan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan PGN sebesar ± 20 MMSCFD atau setara dengan 2 kargo per tahun dari Kilang BP Tangguh, Papua Barat.

“PGN akan memanfaatkan alokasi LNG dari Tangguh untuk memenuhi kebutuhan pelanggan,” kata Ratih, Sabtu (11/1/2025).

Pemanfaatan alokasi LNG Tangguh akan menjawab tantangan ketersediaan pasokan gas pipa saat ini di beberapa wilayah strategis.

Seiring dengan demand yang meningkat, PGN terus berkoordinasi dengan stakeholder untuk mendapatkan solusi terbaik dalam rangka ketahanan energi nasional dan mendukung swasembada energi.

"Tentunya juga menjadi wujud upaya keberlanjutan PGN yang secara aktif mencari sumber pasokan alternatif dari gas regasifikasi di tengah tantangan kondisi pasokan gas pipa," tutur Ratih.

Sinergi PGN dengan BUMD Papua Barat ini penting untuk memastikan alokasi LNG dapat dimanfaatkan dengan optimal dengan tetap mematuhi ketentuan pemerintah yang berlaku.

“Inisiatif kerja sama ini dalam rangka pemanfaatan alokasi gas yang telah ditetapkan oleh Kementerian ESDM. Semoga prosesnya berjalan dengan baik dan memberikan manfaat semua pihak,” ujar Erix Ayatanoi mewakili Gubernur Papua Barat.

“Pemanfaatan alokasi LNG oleh PGN ini merupakan harapan kami. Setelah ini kami akan melanjutkan koordinasi dengan pemerintah,” tutur Direktur Utama PLE T. Heriwansyah.

Sebelumnya, PGN aktif mencari sumber pasokan gas pipa baru serta solusi alternatif hasil regasifikasi LNG yang bersumber dari dalam negeri seperti dari Tangguh, Bontang dan Donggi Senoro, untuk mendukung industri nasional di beberapa wilayah strategis, seperti Sumatera bagian tengah, Sumatera bagian selatan, Lampung, dan Jawa bagian barat.

Corporate Secretary PGN Fajriyah Usman, PGN memastikan pasokan gas yang andal dan berkelanjutan. Di tengah penurunan pasokan gas pipa dari sejumlah sumber utama, gas regasifikasi menjadi solusi alternatif yang efektif untuk memastikan pelanggan tetap mendapatkan pasokan energi yang dibutuhkan

“PGN berupaya menjaga keberlanjutan energi nasional dengan menyeimbangkan kebutuhan dan ketersediaan gas bumi,” ujar Fajriyah, di Jakarta, Selasa (7/1/2025).

Fajriyah menerangkan, sejak pertengahan 2024, PGN mulai memperkenalkan pasokan gas regasifikasi LNG dengan 100 persen penyaluran kepada pelanggan atas 3 cargo alokasi LNG domestik dari Pemerintah.

"Kami memperkirakan, tantangan ketersediaan pasokan gas pipa akan terjadi di tahun 2025 sehingga sangat memungkinkan bahwa porsi pasokan gas regasifikasi akan meningkat untuk memenuhi kebutuhan industri," tuturnya.

Untuk itu, PGN terus menjalin komunikasi intensif dengan pemerintah, regulator, dan stakeholder lainnya sehingga dapat memastikan pengambilan keputusan strategis yang dapat memperkuat keberlanjutan energi dan industri nasional.

Gas regasifikasi memang memiliki karakteristik dan struktur biaya yang berbeda dengan gas pipa. Namun, PGN terus berupaya memberikan solusi inovatif untuk menjaga keseimbangan keekonomian dan daya saing pelanggan.

“PGN akan terus memainkan peran aktif dalam mendukung ketahanan energi nasional, sekaligus memberikan solusi berkelanjutan bagi industri melalui gas bumi dari hasil regasifikasi LNG,” tutup Fajriyah.

Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), M Fanshurullah Asa, mengusulkan kepada Menteri Perumahan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait untuk mengintegrasikan jaringan gas kota (jargas) dalam program pembangunan 3 juta rumah.

Jika dilaksanakan, KPPU prediksi ada penghematan subsidi LPG sebesar Rp 3,5 triliun per tahun, dan penghematan biaya impor LPG sebesar Rp 1,4 triliun per tahun, guna mempercepat swasembada energi dalam Asta Cita. 

Sebelumnya, KPPU telah mengirimkan surat kepada Maruarar Sirait alias Ara pada 4 Desember 2024, terkait prioritas pembangunan Jargas sesuai amanat Perpres Nomor 6 Tahun 2019. 

Melalui surat itu, KPPU menilai bahwa tidak berjalannya pembangunan jargas sesuai dengan RPJMN 2020-2024, mengakibatkan peningkatan konsumsi LPG 3 kg, yang mendapatkan APBN selama lima tahun terakhir mencapai Rp 461 triliun. Sehingga mengakibatkan inefisiensi dalam perekonomian Indonesia. 

"Melalui jargas rumah tangga, negara dapat melakukan penghematan yang dapat berimplikasi pada efisiensi negara," ujar Ifan, sapaan akrab Ketua KPPU dalam keterangan tertulis, Sabtu (21/12/2024).

Dalam sarannya, KPPU menggarisbawahi agar pembangunan 3 juta rumah, serta pengadaan terkait pembangunan rumah harus sesuai dengan ketentuan UU Nomor 5/1999. Yakni, memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh pelaku usaha besar, menengah, dan kecil agar tercipta kesempatan berusaha yang adil dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. 

KPPU juga menggarisbawahi skema investasi pembangunan jargas memenuhi kriteria kelayakan secara finansial dan ekonomi. Seraya mengacu pada prinsip open access yang sesuai dengan prinsip persaingan usaha yang sehat. 

Tak hanya kepada Menteri PKP, Ifan berkata, pada 28 Agustus 2024 dirinya juga telah menyurati Presiden RI ke-7, Joko Widodo (Jokowi) untuk berdiskusi mengenai penghematan APBN dan devisa negara sekitar Rp 870 triliun melalui optimalisasi penggunaan Jargas kota.