Kecepatan Internet Kalah dari Kamboja, Indonesia Siap Menyalip

Liputan6.com, Jakarta Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa dengan rampungnya struktur organisasi baru, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) siap mengejar target-target strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). 

"Dengan struktur yang telah lengkap, saatnya kita bergerak cepat dan fokus pada pencapaian target RPJMN. Setiap Eselon I memiliki tanggung jawab yang jelas dan harus memastikan program berjalan sesuai rencana," tegas Menkomdigi Meutya Hafid.

Menkomdigi menginstruksikan Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital untuk mempercepat transformasi digital di sektor pemerintahan, khususnya terkait operasionalisasi Pusat Data Nasional (PDN) di Cikarang. "PDN adalah tulang punggung digitalisasi pemerintah. Pastikan semua kementerian dan lembaga segera memigrasikan data mereka ke PDN," ujarnya.

Dalam bidang infrastruktur digital, Menkomdigi menyoroti kecepatan internet Indonesia yang masih tertinggal. "Berdasarkan Speedtest Global Index edisi Desember 2024, kecepatan internet fixed broadband Indonesia hanya 32,07 Mbps, tertinggal dari Kamboja yang mencapai 46,14 Mbps. Ini tidak bisa kita biarkan," tegasnya.

Beliau menginstruksikan percepatan program seperti pemanfaatan SATRIA-1, Palapa Ring, dan adopsi teknologi terbaru seperti WiFi 7 untuk meningkatkan kualitas konektivitas nasional.

Menkomdigi juga menekankan pentingnya pengembangan ekosistem digital yang inovatif. Direktorat Jenderal Ekosistem Digital diminta segera menyusun roadmap dan regulasi terkait Artificial Intelligence (AI) untuk industri, serta mempercepat proses perizinan bagi entitas di ekosistem digital. "Kita harus menjadi pemain utama dalam revolusi AI dan memastikan regulasi kita mendukung inovasi," katanya.

Perlindungan anak di ruang digital menjadi perhatian khusus. Menkomdigi menginstruksikan Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital untuk segera menyelesaikan regulasi perlindungan anak di dunia maya.

"Presiden dan masyarakat menunggu regulasi ini. Pastikan segera rampung," perintahnya. Selain itu, pengawasan terhadap judi online dan konten ilegal harus diperketat, dengan regulasi yang mendukung penindakan tegas.

Sementara Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media (KPM) diminta untuk aktif dalam menyebarkan informasi terkait program prioritas pemerintah dan menangkal disinformasi. "Kelola krisis komunikasi dengan baik dan bangun kemitraan strategis dengan media massa, komunitas, dan key opinion leaders," ujar Menkomdigi.

Menkomdigi menargetkan penciptaan 9 juta talenta digital hingga tahun 2030. "Kepala BPSDM harus memastikan program peningkatan literasi dan keterampilan digital berjalan efektif untuk mencapai target ini," tegasnya.

Rapat Pimpinan ini dihadiri oleh seluruh jajaran eselon I dan II di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital RI, menandai komitmen bersama untuk mewujudkan transformasi digital Indonesia yang inklusif, memberdayakan dan terpercaya.

Sebelumnya, Menteri Komdigi (Komunikasi dan Digital) Meutya Hafid kembali melakukan penyegaran pejabat Komdigi di jajaran eselon dua dengan melantik 11 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.

Langkah ini merupakan bagian upaya evaluasi berkelanjutan dari Komdigi untuk meningkatkan efektivitas organisasi serta mendukung percepatan transformasi digital nasional.

Dalam sambutannya, Menkomdigi menegaskan pelantikan ini bukan sekadar rotasi jabatan, tapi juga bagian dari strategi menyehatkan organisasi agar lebih adaptif pada dinamika digital yang terus berkembang.

"Evaluasi ini dilakukan agar organisasi semakin sehat, lebih adaptif, dan mampu menghadapi tantangan digital yang terus berkembang," tutur Menkomdigi seperti dikutip dari siaran pers yang diterima, Selasa (25/2/2025).

Ia juga menekankan efisiensi dalam birokrasi tidak boleh mengurangi layanan dasar bagi masyarakat. Sebaliknya, kebijakan ini diambil untuk memastikan dana publik dikelola secara optimal dan memberikan manfaat maksimal tanpa pemborosan.

"Kita harus memastikan bahwa setiap rupiah yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan dampak nyata bagi rakyat,” tuturnya lebih lanjut.

Menkomdigi juga menegaskan transformasi digital tidak hanya soal teknologi, tetapi juga perubahan budaya kerja dan pola pikir di dalam birokrasi.

Oleh karena itu, ia mengajak seluruh jajaran kementerian Komdigi untuk bekerja lebih inovatif, efisien, dan sinergis dalam mewujudkan agenda besar digitalisasi Indonesia.

Pelantikan ini merupakan yang ketiga kalinya sejak transformasi Kementerian Komdigi. Sejumlah pejabat Komdigi yang ada di posisi strategis di antaranya adalah:

• Dr. M. Zamzani B. Tjenreng, S.T, M.Si – Kepala Biro Umum
• Radita Ajie, S.H, M.H – Kepala Biro Hukum
• Oki Suryowahono, S.T., M.T – Kepala Pusat Kebijakan Strategis
• Adis Alifiawan, S.T, M.H. – Direktur Penataan Spektrum Frekuensi Radio, Orbit Satelit dan Standardisasi Infrastruktur Digital
• Ir. Rahman, M.T. – Kepala Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi
• Yessi Arnaz Ferari, S.T., M.T. – Direktur Aplikasi Pemerintah Digital
• Safriansyah Yanwar Rosyadi, S.H., M.S.E., M.A. – Direktur Pengendalian Ruang Digital
• Muchtarul Huda, S.H. – Direktur Strategis dan Kebijakan Pengawasan Ruang Digital
• Rizki Ameliah, S.S., M.Si – Kepala Pusat Pengembangan Literasi Digital
• Muhamad Misbakhudin, S.E., M.Si. – Inspektur I
• Randy Arninto, S.H., LL.M. – Inspektur III