Buruh Bakal Gugat PHK Massal Sritex

Liputan6.com, Jakarta Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengumumkan akan mengajukan gugatan class action terhadap pemerintah dan manajemen PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang dinilai ilegal. 

Gugatan terhadap PHK Sritex ini akan diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai bentuk perlawanan hukum atas kebijakan PHK yang dianggap tidak sesuai dengan regulasi ketenagakerjaan.

Presiden KSPI yang juga Ketua Partai Buruh, Said Iqbal, menegaskan bahwa langkah hukum ini merupakan bentuk citizen lawsuit atau perlawanan warga negara terhadap negara. 

Gugatan ini ditujukan kepada Menko Perekonomian, Menteri Perindustrian, Menteri Tenaga Kerja termasuk Wakil Menteri Tenaga Kerja, Menteri Investasi, serta pimpinan perusahaan Sritex.

“Kami akan gugat sebagai tergugat, kita bongkar habis apa yang sedang terjadi dengan Sritex. Paling lambat satu minggu hingga sepuluh hari ke depan, kami akan membentuk tim hukum dan memasukkan gugatan tersebut,” ujar Iqbal dalam konferensi pers yang digelar pada Minggu (2/3/2025).

Akan Lakukan Aksi

Selain melakukan gugatan class action, serikat buruh juga akan melakukan aksi besar-besaran. Iqbal mengungkapkan, aksi pertama akan dilakukan pada Rabu, 5 Maret 2025 di Istana Negara dan di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) yang akan dilakukan oleh ribuan buruh.

“Demi pemerintahan yang bersih, kami akan demonstrasi. Permainan apa yang sedang dibangung oleh kelompok, tanda petik pengusaha jahat, inventor jahat membiarkan PHK dan Menteri tidak berbuat apapun,” jelas Iqbal.

Secara bersamaan pada 5 Maret 2025 juga akan ada aksi di Semarang yang dilakukan KSPI dan partai buruh di Semarang. 

Partai buruh dan juga KSPI akan membentuk satgas Sritex untuk menjaga aset perusahaan secara sukarela dan ikhlas. Nantinya satgas ini akan melihat keluar masuknya barang aset dari Sritex.

“Karena kurator sempat bilang begini, selama barang susah dijual maka pabrik akan disewa. Ini ketahuan sudah ada motif dibikin lama penjualan masuk orang baru uangnya untuk siapa itu sewa. Kalau masuk ke kurator siapa yang menyewa. Karyawan tetap sudah di PHK nanti yang masuk Outsourcing, melanggar lagi undang-undang, jelas Iqbal. 

Membuka Posko Advokasi Karyawan Sritex

Posko ini rencananya akan dibuat di depan pabrik Sritex. Posko ini akan menampung siapa buruh-buruh yang tidak setuju dengan PHK dan tidak setuju dengan nilai pesangon atau hak-hak lainnya. 

“Jadi posko advokasi buruh Sritex juga posko nya THR. Saya berkeyakinan THR tidak dibayar, walaupun dibayar dipotong bagian dari pesangon,” ujarnya.

Per 1 Maret 2025, sebanyak 8.400 orang karyawan PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex berhenti bekerja. Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Sukoharjo, Sumarno.

Karyawan dikenakan PHK per tanggal 26 Februari, terakhir bekerja pada hari Jumat 28 Februari. Perusahaan ditutup mulai tanggal 1 Maret 2025. 

Terkait hal ini, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang juga Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menilai PHK di Sritex adalah ilegal karena bertentangan dengan Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan baik yang diatur dalam keputusan MK No 68 tahun 2024 yang telah dimenangkan oleh partai buruh dan UU No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. 

“Sikap partai buruh dan KSPI jelas telah terjadi pelanggaran hukum, telah terjadi PHK ilegal, telah terjadi pembiaran oleh Menteri Ketenagakerjaan, Menko Perekonomian, Menteri Perindustrian terhadap ratusan ribu potensial PHK Sritex termasuk anak perusahaan sritex dan termasuk para pedagang kecil,” kata Iqbal dalam konferensi pers, Minggu (2/3/2025).

Iqbal menjelaskan ada beberapa alasan mengapa partai buruh menilai PHK yang terjadi di Sritex adalah ilegal dan menentang UU. 

Iqbal menjelaskan PHK pada ribuan bahkan mendekati puluhan ribu karyawan Sritex tidak didahului dengan mekanisme bipartit dan tidak menempuh jalan mekanisme tripartit atau melibatkan pegawai perantara yaitu Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo. 

“Di dalam keputusan MK, mekanisme PHK dimulai dengan bipartit ada notulennya, pertanyaanya ada tidak notulen hasil perundingan antara serikat pekerja Sritex dan pimpinan perusahaan? yang kita lihat karyawan orang perorang mendaftar PHK. Tidak ada itu PHK mendaftar berarti kalau benar dengan mendaftar itu ada intimidasi atau karyawan tersebut dibodoh bodohi tidak dijelaskan mekanisme PHK,” jelas Iqbal.

Iqbal menuturkan, paling sederhana notulen hasil perundingan Bipartit antara serikat pekerja Sritex atau perwakilan karyawan yang disetujui seluruh karyawan memuat penyebab PHK Sritex, berapa harta aset perusahaan terakhir, hak-hak karyawan, nilai pesangon, hingga siapa yang membayar pesangon apakah kurator atau pimpinan perusahaan.