Liputan6.com, Jakarta - Arus mudik Lebaran 2025 diperkirakan melonjak signifikan. Untuk memastikan perjalanan yang aman dan nyaman bagi masyarakat, pemerintah telah menyiapkan berbagai kebijakan.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (Menko AHY) menuturkan, pemerintah telah menyiapkan berbagai kebijakan dan strategi untuk menghadapi arus mudik-balik Lebaran 2025, termasuk penyesuaian tarif dan rekayasa lalu lintas. Diperkirakan sekitar 140 juta masyarakat akan melakukan perjalanan mudik tahun ini menggunakan berbagai moda transportasi.
Advertisement
Baca Juga
Menko AHY juga menuturkan, Kementerian Pekerjaan Umum telah menyiapkan alat berat untuk mengantisipasi perbaikan jalan rusak.
Advertisement
Selain itu, Kementerian Perhubungan juga telah memetakan dan mensimulasikan titik-titik rawan kepadatan di berbagai moda transportasi, termasuk di jalur darat seperti Pelabuhan Merak-Bakauheni, Ketapang-Gilimanuk, serta ruas tol Trans Jawa dan Trans Sumatra. Terkait kesiapan moda transportasi lainnya, Menko AHY akan memastikan peningkatan kapasitas angkutan udara, laut, dan kereta api.
"Kami juga berupaya untuk menambah jumlah maskapai. Penerbangan ditambah, jumlah kapal ditambah, kereta api juga ditambah, dan semua moda transportasi. Kita yakinkan kondisinya aman. Jadi harus ada pemeriksaan rem,” ujar dia seperti dikutip dari keterangan resmi, Jumat (21/3/2025).
Hal lain yang telah dilakukan pemerintah adalah pengurangan biaya transportasi, termasuk penurunan harga tiket pesawat ekonomi domestik hingga 14-15 persen, dengan beberapa rute bahkan mendapatkan diskon lebih besar. Pemerintah berharap dengan kebijakan ini, masyarakat Indonesia dapat mengurangi biaya perjalanan dalam menyambut Lebaran 2025.
"Yang jelas kami juga berusaha, pemerintah berusaha atas arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk mengurangi harga tiket pesawat ekonomi domestik hingga 14 persen, bahkan ada beberapa yang bisa 15 sampai dengan 18 persen,” ujar dia.
Selain itu, pemerintah juga telah menetapkan diskon tarif tol sebesar 20 persen di 17 ruas jalan tol, terutama di Trans Jawa dan Trans Sumatra.
Tantangan Persiapan Mudik
Dalam upaya memastikan keselamatan para pemudik, pemerintah mengimbau masyarakat untuk tetap mengutamakan keselamatan dalam perjalanan. Menko menegaskan pentingnya istirahat yang cukup bagi pengemudi guna menghindari kelelahan yang dapat berakibat fatal.
"Ini adalah kebijakan sekaligus keberpihakan Bapak Presiden Prabowo Subianto dan pemerintah untuk memastikan mudik berjalan dengan aman, lancar, dan terjangkau bagi masyarakat," tambahnya.
Tantangan utama dalam persiapan mudik tahun ini tetap pada keseimbangan antara ketersediaan dan permintaan layanan transportasi.
Pemerintah terus mencari solusi jangka panjang untuk menghadapi lonjakan permintaan selama musim liburan, termasuk dengan mengintegrasikan kebijakan yang berkaitan dengan harga avtur, biaya bandara, serta berbagai komponen lain yang mempengaruhi harga tiket pesawat dan moda transportasi lainnya.
Selain itu, peningkatan mobilitas arus mudik-balik Lebaran 2025 ini diharapkan turut mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama di sektor pariwisata, kuliner, akomodasi, dan ekonomi kreatif, yang akan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat di berbagai daerah.
Advertisement
Ada Ormas Halangi Pendirian Posko Mudik, Menhub Minta Polri dan Pemda Tangani
Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menanggapi aksi sekelompok oknum ormas yang menghalang-halangi pendirian tenda Posko Mudik Terpadu 2025 di Citarik, Cikarang Timur, pada Rabu (19/3/2025).
Menhub menegaskan dalam setiap pelaksanaan angkutan Lebaran, pihaknya selalu berkoordinasi dengan baik bersama POLRI dan TNI untuk memastikan kelancaran arus mudik.
"Tentu dalam setiap pelaksanaan angkutan Lebaran kami selalu berkoordinasi dengan sangat baik dengan POLRI maupun TNI," kata kata Dudy dalam Konferensi Pers Pembukaan Posko Angkutan Lebaran 2025, di Kantor Kemenhub, Jakarta, Jumat (21/3/2025).
Menhub pun menyerahkan persoalan ini kepada aparat kepolisian dan pemerintah daerah (Pemda) setempat agar dapat diselesaikan sesuai prosedur yang berlaku.
"Berkaitan dengan Ormas tersebut, kami menyerahkan kepada pihak Polri maupun Pemda pemerintah daerah setempat, karena posko tersebut kan untuk kepentingan masyarakat juga, untuk melayani masyarakat dalam melakukan mudik," ujarnya.
Lebih lanjut, Menhub menyatakan bahwa pihaknya akan meminta Pemda Cikarang atau Pemda Bekasi untuk menangani masalah ini. Ia juga memastikan bahwa koordinasi dengan Polri dan Pemda Bekasi akan terus dilakukan guna menemukan solusi terbaik atas penolakan pendirian posko tersebut.
"Barangkali nanti kami akan minta kepada pemerintah Cikarang ya, berarti Bekasi ya, nanti kami akan coba koordinasikan melalui Polri maupun Pemda Bekasi bagaimana penanganannya terhadap ormas-ormas yang melarang pendirian posko, apalagi posko yang memang didirikan oleh pemerintah, nanti kami akan koordinasikan," ujar Dudy.
Adapun insiden pelarangan pendirian posko angkutan lebaran pun terekam dalam video yang diunggah akun Instagram @jabodetabek24info.
Dalam video tersebut, memperlihatkan seorang pria berkopiah mendekati relawan yang sedang bersiap membangun posko. Setelah adu mulut sudah berlangsung cukup lama, akhirnya aksi oknum ormas berakhir ketika polisi datang ke lokasi.
