Persoalan Pangan Hantui RI Hingga 5 Tahun ke Depan

"Kemendag ini ketinggalan irama. Negara lain dalam jangka waktu 6 bulan sebelumnya sudah mengeluarkan kebijakan impor pangannya,"

oleh Septian Deny diperbarui 23 Sep 2013, 19:45 WIB
Diterbitkan 23 Sep 2013, 19:45 WIB
pangan-bbm-130617b.jpg

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memperkirakan persoalan pangan strategis akan masih menjadi persoalan serius yang dihadapi Indonesia setidaknya hingga 5 tahun ke depan. Para pengusaha berharap Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengkaji lebih sistem perdagangan komoditas dunia agar terhindar dari permainan para kartel pangan.

Dari catatan kadin, setidaknya terdapat enam komoditas yang masalahnya bergantian terjadi setiap tahun seperti kedelai, jagung, gula rafinasi (gula konsumsi), ayam, daging sapi dan beras.

"Kemendag ini ketinggalan irama. Negara lain dalam jangka waktu 6 bulan sebelumnya sudah mengeluarkan kebijakan impor pangannya, karena dalam perdagangan pangan internasional paling tidak 6 sampai 12 bulan pangannya sudah dipesan oleh pengusaha kartel dunia kemudian  dibeli lagi oleh pelaku kartel Indonesia," ujar Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pemberdayaan Daerah dan Bulog, Natsir Mansyur, di Jakarta, Senin (23/9/2013).

Natsir menilai, politik pangan di tanah air perlu lebih fokus untuk ditangani karena terbentur pada ketergantungan terhadap alam. Apalagi Kadin menilai pangan Indonesia masih bermasalah dan swasembada sulit tercapai dalam lima tahun ke depan. "Diperlukan manajemen produksi-distribusi-perdagangan yang matang dan mempunyai perencanaan yang baik agar tidak spekulatif," jelas Natsir.

Para pelaku usaha juga menyayangkan langkah pemerintah yang seringkali mengambil tindakan mendadak seperti operasi pasar, kunjungan ke pasar, hingga melakukan sosialisasi turunkan harga pangan. "Itu sering dilakukan, namun harga turunnya juga lambat dan akan naik lagi," katanya

Melihat kondisi tersebut, Natsir mengimbau pemerintah agar mempunyai perencanaan impor pangan jangka panjang agar kebijakan yang dikeluarkan tidak mendadak dan bersifat spekulatif. "Para kartel saja sudah memesan komoditas sejak jauh-jauh hari," tandasnya. (Dny/Shd)

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya