Pemerintah masih menimbang-nimbang untuk mengembargo produk Australia. Hal ini terkait dengan aksi penyadapan mata-mata Australia kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Menteri Perdagangan, Gita Wiryawan mengatakan, saat ini pemerintah masih melakukan kajian jika keputusan embargo tersebut diambil, yang utama adalah kajian harga bahan pokok yang diimpor dari Australia.
"Kita masih mengkaji (embargo). Pengkajian termasuk perkembangan agar tidak terjadi destruksi harga," kata Gita, usai menghadiri perjanjian kerjsama dengan pemerintah Belanda, di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (22/11/2013).
Gita menambahkan, hubungan perdagangan Indonesia dengan Australia sudah terjalin lama. Produk makanan yang diimpor dari negara kanguru itu terbilang besar.
"Yang pasti itu sudah terjadi hubungan bilateral dari sisi perdagangan dan perekonomian tetapi kita juga peka untuk sisi perdagangan mengambil langkah yang drastis apakah kita bisa mengukur itu juga akan berdampak kepada stabilitas harga di sini. Karena kita jujur saja masih melakukan importasi produk pertanian dan peternakan yang tidak kecil," ungkapnya.
Sedangkan untuk alternatif lain, pemerintah harus segera melakukan revisi aturan importasi daging sapi yang hanya boleh dilakukan dari Australia.
"Dan ini alternatifnya bagaimana mendukung untuk merevisi undang-undang peternakan agar kita tidak tergantung terhadap satu negara untuk satu atau beberapa produk peternakan dan pertanian. Nah ini makan waktu, dan dalam waktu transisi ini kita juga kita harus bisa menjaga stabilitas harga," ujar Gita.
Menurut Gita, perubahan aturan memungkinkan, karena selain mengurangi ketergantungan dengan Australia, Indonesia juga dapat pilihan harga dari negara lain.
"Tetapi sebagai informasi, daging sapi dari India jauh lebih murah. Setengah harga dari Australia dan Brazil juga jauh lebih murah. Jadi tidak ada alasan untuk kita bisa beli dari tempat lain yang mungkin hubungannya sudah bisa lebih baik," tutur Gita. (Pew/Ahm)