Singapura Raih Posisi Teratas untuk Adopsi Kripto

Liputan6.com, Jakarta - Penelitian terbaru yang diterbitkan oleh Henley & Partner Investment Consultancy menunjukkan Singapura menduduki posisi teratas sebagai pemimpin dunia dalam hal adopsi mata uang kripto. Penelitian “Henley Crypto Adoption Index” ini juga melaporkan Hong Kong dan U.A.E. mengikuti jejak tersebut, mengamankan posisi kedua dan ketiga.

Penelitian dilakukan antara Juli dan Agustus 2024, menilai sekitar 24 negara berdasarkan beberapa kriteria. Termasuk adopsi publik, adopsi infrastruktur, inovasi dan teknologi, lingkungan regulasi, faktor ekonomi, dan keramahan pajak. Singapura menjadi yang terbaik, dengan skor 45,6 dari 60 poin.

Peringkat Singapura tidak mengejutkan mengingat lingkungan ekonomi negara yang berkembang dengan baik dan penggunaan mata uang kripto yang diatur dengan jelas. Selain itu, Undang-Undang Layanan Pembayaran dan Otoritas Moneter Singapura (MAS), yang mengawasi layanan pembayaran digital, telah menciptakan lingkungan yang mendorong adopsi Bitcoin.

Proyek regulasi terkini seperti Project Orchid dan Project Guardian juga telah meningkatkan penggunaan teknologi blockchain dalam sistem perbankan. Misalnya, bank DBS telah mengadopsi token perbendaharaan bertenaga blockchain untuk hibah pemerintah di negara tersebut.

Melansir The Crypto Times, Sabtu (31/8/2024), Hong Kong menempati posisi kedua, dengan skor 41,2 poin, hanya beberapa poin di belakang Singapura. Demikian pula, negara tersebut juga telah menjadi surga bagi adopsi mata uang kripto, mengingat ekonominya yang kuat dan lingkungan pajak yang baik.

Negara tersebut baru-baru ini mengumumkan pada Foresight 2024 Annual Summit pada 12 Agustus bahwa mereka berencana untuk meningkatkan regulasi aset digitalnya selama 18 bulan ke depan. Dengan ini, Hong Kong akan semakin memposisikan dirinya sebagai pusat mata uang kripto, sehingga meningkatkan adopsinya di kawasan tersebut.

Uni Emirat Arab (UEA) menyusul di belakang Hong Kong dengan skor 41,8. Pemerintah telah menjadi pendukung besar mata uang kripto dan perusahaan rintisan yang sedang berkembang.

Baru-baru ini, pada 16 Agustus, pengadilan Dubai menyetujui penggunaan mata uang kripto sebagai bentuk pembayaran gaji. Keputusan ini mendapat sentimen positif karena mendorong lebih banyak bisnis untuk mempertimbangkan kripto untuk transaksi di dalam negeri.

Sebelumnya, Pemerintah Singapura mencatat ada peningkatan dugaan pendanaan terorisme yang menggunakan mata uang kripto. Singapura dinilai menjadi tempat potensial sebagai sumber pendanaan tersebut.

Laporan yang dirilis pemerintah Singapura mencatat ada peningkatan pendanaan terorisme. Meski hal itu tak sebatas pada kripto, tapi juga metode lain dalam transaksi keuangan.

Laporan Kementerian Dalam Negeri Singapura menilai ancaman terhadap Singapura dari teroris dan menetapkan bahwa meskipun tidak ada indikasi serangan yang akan segera terjadi, ancaman terhadap negara-kota itu tetap "sangat nyata" dan "tinggi."

Laporan tersebut menyebut misalnya pada dana bulanan yang dikirim dalam bentuk kripto oleh ISIS kepada individu-individu di kamp penahanan Al-Hol di Suriah Utara, tempat individu-individu yang berafiliasi dengan ISIS dan terlantar ditempatkan. Laporan tersebut juga menyoroti bagaimana kelompok-kelompok pro-ISIS di Asia Tenggara membagikan poster "yang meminta sumbangan mata uang kripto."

"Sebagai pusat keuangan global dan pusat transportasi dengan tenaga kerja migran yang signifikan, Singapura tetap menjadi sumber dana potensial bagi teroris dan organisasi teroris di luar negeri," kata laporan tersebut, mengutip Yahoo Finance, Sabtu (27/7/2024).

 "Pertahanan terkuat kita adalah kewaspadaan kolektif kita," sebagaimana dikutip.

Laporan tersebut juga mengatakan tingkat ancaman meningkat sejak konflik Israel-Palestina kembali meningkat. Pada bulan-bulan setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 di Israel, sebuah laporan Wall Street Journal mengklaim kelompok-kelompok Palestina menerima dana besar dalam bentuk kripto.

Namun, laporan tersebut dibantah oleh firma analisis blockchain seperti Chainalysis yang menyatakan klaim tersebut kemungkinan dilebih-lebihkan, dan firma keamanan blockchain Elliptic, yang mengatakan klaim tersebut kemungkinan dibesar-besarkan.

Sebelumnya, Kepolisian Singapura dan Badan Keamanan Siber (CSA) Singapura mengeluarkan pemberitahuan bersama yang menyarankan investor untuk melindungi diri mereka dari kejahatan penguras kripto.

Menurut CSA penjahat dunia maya semakin memanfaatkan penguras kripto untuk menargetkan pemilik dompet mata uang kripto karena penggunaan mata uang kripto menjadi semakin populer dan nilai dolarnya juga meningkat.

Pihak berwenang menjelaskan penguras kripto adalah jenis malware yang menargetkan dompet kripto.

“Penguras ini sering kali digunakan sebagai bagian dari serangan phishing, di mana korban ditipu untuk mengeklik tautan berbahaya atau membuka lampiran berbahaya,” jelas CSA, dikutip dari Bitcoin.com, Sabtu (20/7/2024).

CSA menambahkan, dengan melakukan hal itu, para korban tertipu untuk menyetujui transaksi jahat yang memungkinkan penguras mencuri mata uang kripto yang disimpan di dompet mereka,

Pemberitahuan ini juga mencakup daftar tindakan yang dapat diambil oleh pemilik kripto untuk melindungi diri mereka dari penipuan penguras kripto.

Langkah-langkah lain termasuk mewaspadai tawaran yang terlalu bagus atau mustahil untuk menjadi kenyataan, memverifikasi legitimasi dan fungsi kontrak pintar sebelum interaksi, dan membatasi tunjangan tinggi menggunakan penjelajah blockchain atau antarmuka dompet.

Selain itu, pihak berwenang menyarankan investor untuk meneliti proyek dan mata uang kripto secara menyeluruh sebelum menghubungkan dompet mereka dan hanya membuat koneksi setelah memverifikasi validitas situs proyek.

Otoritas Moneter Singapura (MAS) telah mengubah Undang-Undang Layanan Pembayaran (PSA), yang berlaku secara bertahap mulai 4 April, untuk mencakup pengawasan peraturan terhadap penyimpanan kripto dan perusahaan transfer dana lintas batas.

Dilansir dari Yahoo Finance, Rabu (3/4/2024), peraturan yang diperbarui mengamanatkan penyedia layanan token pembayaran digital (DPT) memisahkan aset pelanggan di rekening perwalian, dan memelihara pembukuan dan pencatatan dalam waktu enam bulan sejak 4 April.

Selain itu, revisi PSA memperluas kerangka peraturan untuk mencakup layanan kustodian, fasilitasi transfer kripto, dan transfer uang lintas batas.

Penyedia layanan yang saat ini beroperasi di pasar diberikan masa transisi untuk memenuhi persyaratan perizinan baru, yang mencakup penyerahan laporan pengesahan auditor eksternal dalam waktu sembilan bulan.

Kegagalan untuk mematuhinya akan mengakibatkan penghentian operasi mereka di Singapura, dan penerapan penuh tindakan baru tersebut diperkirakan akan dilakukan pada 4 Oktober, kata MAS dalam siaran persnya.

Sikap proaktif Singapura terhadap regulasi kripto adalah respons langsung terhadap bahaya spekulasi mata uang kripto yang tidak diatur, yang sebelumnya telah berdampak pada negara tersebut.

Inisiatif negara kota ini untuk menyempurnakan peraturan kripto sejalan dengan ambisinya yang lebih luas untuk menjadi pusat global bagi industri aset digital.

Sebelumnya, MAS mengumumkan akan menerima perluasan kekuasaan berdasarkan rancangan undang-undang di parlemen negara tersebut. Jika disahkan, perubahan tersebut dapat berdampak signifikan pada perusahaan kripto.