Evakuasi WNI, Kapal Pasukan Perdamaian Bergeser ke Yaman

Liputan6.com, Jakarta - Evakuasi warga negara Indonesia (WNI) di Yaman hingga kini masih berlanjut. Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengatakan saat ini pihaknya akan mengirim kapal perang KRI Rigel 933 yang sedang bertugas dengan pasukan perdamaian di Lebanon untuk ikut mengevaluasi WNI dari wilayah Yaman.

"Kapal kita yang itu sekarang di PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) di Lebanon, perlu waktu 3 hari. Saya koordinasi dengan PBB untuk bisa digeser ke sana," ujar Jenderal Moeldoko di Istana Kepresidenan, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (7/4/2015).

Untuk proses evakuasi warga yang berada di wilayah Aden, ‎Moeldoko mengaku pihaknya memang kesulitan untuk masuk ke wilayah tersebut dan mengevaluasi WNI yang ada di sana. Berdasarkan data dari Kementerian Luar Negeri RI, total ada 89 WNI yang berada di Kota Aden dan harus dievakuasi.

"Memang ada sedikit kendala untuk mengangkut teman-teman kita (WNI) di Aden," ucap Moeldoko.

Dengan datangnya kapal dari Lebanon itu, Moeldoko menjelasan, tim evakuasi dapat membawa para WNI keluar dari Kota Aden.

"Ya memang tempat duduk di kapal itu terbatas, hanya 42, sementara jumlah kru 40 personel. Kalau memang memakai itu, mungkin hanya di dek. Hanya untuk sementara keluar dari Aden," papar Moeldoko.

Selain kapal itu, Moeldoko menjelaskan, TNI telah menggeser kapal Hidros (Hidro dan Oseanografi) untuk membantu proses evakuasi.

"Ini perjalanan sedang on the way, dari galangan kapal ke Indonesia, ini kapal baru Hidros, kalau bisa kan mampir ke Aden, digeser ke Salalah. Ini persoalannya masih lama, yang di Lebanon kita geser butuh waktu 3 sampai 4 hari," ‎pungkas Jenderal Moeldoko.

Sejauh ini keberhasilan Indonesia mengevakuasi warganya dari Yaman mengundang perhatian banyak negara. Sejumlah negara bahkan meminta Indonesia menyelamatkan warganya dari konflik negara di Timur Tengah tersebut.

"Banyak negara yang meminta bantuan. Pertama Thailand, Filipina, lalu dari Latvia, termasuk juga India dan Sri Lanka juga minta," ucap Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi di kantornya, Senin 6 April 2015. (Ans/Ein)